Minahasa Utara, detiKawanua – Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Manado bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, rabu pagi 26 agustus 2020, menggelar PCR Swab test.

Sebanyak 86 orang pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado menjalani PCR Swab Test yang dilaksanakan pada rabu pagi, 26 Agustus 2020 pukul 10.00 wita hingga selesai, di lobby Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka upaya penanggulangan penyebaran covid-19. test ini dijalani seluruh pegawai Basarnas Manado yang di Kantor, Pos SAR, termasuk pegawai honorer dan security.

Rangkaian kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai Protap penanganan covid-19.

“Dalam rangka pencegahan Covid-19 sedini mungkin Basarnas Manado melaksanakan PCR Swab test sesuai arahan Basarnas Pusat seluruh UPT untuk melaksanakannya sehingga apabila Ada anggota yang terjangkit dapat terpantau.

Apabila dari hasil ada yang positif akan dilakukan pemeriksaan dan test selanjutnya.” ungkap Suhri Sinaga selaku Kepala Basarnas Manado.

Ia juga menambahkan, “Diikuti Sebanyak 86 orang dan sesuai protap penanganan. Hasilnya akan bisa diketahui sekitar 1 minggu sampai 12 hari menurut Dinas Kesehatan. Kami berharap agar dari semua pegawai, security dan honorer agar hasilnya negatif, tidak Ada yang terjangkit Covid-19.” tambah Sinaga.(*)irz

(foto:ist)

Jakarta, detiKawanua.com -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut pada Rabu (26/08/2020) tadi, telah menggelar Program Webinar se-Sulut dengan tema ‘Happy Teacher Happy Student’, yang bertujuan membantu pendidikan daring (dalam jaringan) pada era new normal, dengan harapan adanya pergantian kebiasaan dari tatap muka ke daring bisa terus lancar, efektif dan berjalan menyenangkan.

Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Steven Kandouw saat mengikuti kegiatan pendidikan yang menggandeng pihak Telkomsel itu yang berlangsung di Jakarta.

Selain itu,Wagub juga mengapresiasikan dukungan Telkomsel atas sektor pendidikan Sulut di masa new normal.

“Jujur saya sampaikan justru di tengah-tengah sebagian orang ingin mengotak-ngotakan bangsa dan negara ini tapi Telkomsel ini paling depan untuk menggabungkan mempertahankan NKRI. Menurut saya ini salah satu pemberian diri dari Telkomsel untuk mempertahankan NKRI,” kata Kandouw.

Kandouw menuturkan bahwa Pemprov Sulut bersama masyarakat merasakan manfaat dari terobosan yang dilakukan oleh Telkomsel dalam menunjang kegiatan belajar mengajar secara daring akibat pandemi Covid-19.

“Betul-betul kami pemerintah daerah merasakan manfaatnya,” tandasnya.

Lanjut Kandouw, salah satu terobosan Telkomsel adalah menyediakan kuota internet untuk kegiatan belajar dengan harga terjangkau yaitu senilai Rp10 untuk kuota 10 GB.

“Menurut hemat saya luar biasa terobosannya 10 GB cuma Rp10 luar biasa, guru-guru juga dapat diskon. Kontribusi yang luar biasa untuk kendala-kendala tadi,” beber Kandouw.

Disamping itu, Kandouw juga mengajak seluruh guru agar tetap bekerja profesional dalam memajukan sektor pendidikan Sulut.

“Jangan pikir guru-guru justru enak-enak dengan kondisi seperti ini. Kalau guru-guru yang betul punya sense of belonging, guru-guru yang betul-betul punya sense of responsibility dia justru terbeban dengan kondisi seperti ini,” ungkap Kandouw.

Lebih lanjut, Kandouw berharap kegiatan yang dilakukan Telkomsel dapat terus dikerjakan di Sulut demi meningkatkam kualitas tenaga pengajar di Sulut.

“Harapan saya ini bukan yang pertama dan yang terakhir pak, kalau boleh pemberdayaan guru-guru ini tiap bulan ada,” kuncinya. (mld70/*)

(foto:ist)

Sulut, detiKawanua.com – Gubernur Olly Dondokambey pada Rabu (26/08/2020), telah mengikuti kegiatan Praktik Baik Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual yang diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, yang dibuka Presiden RI Joko Widodo bersama Ketua KPK Firli Bahuri.

Kegiatan yang diikuti seluruh kepala daerah ini bertujuan untuk memperkuat tindakan pencegahan korupsi dengan mengupas Praktik Baik Pencegahan Korupsi di tingkat Pusat maupun Daerah yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Korporasi, maupun Organisasi Masyarakat Sipil.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan regulasi yang tidak sinkron dan meminta tak ada pihak yang memanfaatkan ketidakselarasan aturan untuk menakut-nakuti pemerintah.

“Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan, dan jika bapak ibu menemukan ada regulasi yang tidak sinkron yang tidak sesuai dengan konteks saat ini berikan masukan pada saya. Tapi saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan penyalahgunaan regulasi ini dapat berdampak negatif terhadap agenda pembangunan nasional.

Bahkan, Jokowi menyebut mereka yang melakukan hal itu sebagai musuh negara.
“Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional, yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena ada ketakutan-ketakutan itu,” ujar Jokowi.

“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semua, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini,” sambung Jokowi.
Jokowi menyadari bahwa saat ini masih banyak aturan yang belum selaras. Karena itu, dia menegaskan pemerintah berkomitmen untuk membenahi regulasi nasional.

“Bapak ibu yang saya hormati, yang pertama, regulasi nasional harus terus kita benahi, sekali lagi regulasi nasional harus kita terus benahi, regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi. Ini yang harus kita rombak kita sederhanakan,” papar Jokowi.

Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut lembaganya akan tetap memegang sentral pemberantasan korupsi.
Hal tersebut menurut Firli Bahuri sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi.

Karena itu, menurut Firli, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai.
“Bapak Presiden pernah menyampaikan dalam suatu kesempatan, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai,” ujar Ketua KPK
Firli Bahuri mengatakan untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia, KPK berdasarkan kajian telah melaksanakan kegiatan sesuai arahan Presiden Jokowi.
Ia menyebut ada lima program yang harus disosialisasikan.

“Diantaranya, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi,” kata Firli. (mld70/*)

(foto:ist)

Sulut, detiKawanua.com – Memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka Steven OE Kandouw yang maju kembali sebagai bakal calon (Bacalon) Wakil Gubernur Sulut periode kedua (2021-2025) mendampingi bacalon Gubernur Olly Dondokambey itu pun pada Selasa (25/08/2020) harus kembali mengunjungi menyambangi almamaternya yakni SMA Kolese Kanisius di Jalan Menteng Raya 65 Jakarta Pusat, guna melakukan legalisir Ijazah SMA nya.

Kandouw yang juga sebelumnya datang ke Jakarta dalam rangka tugas kerja, menyempatkan diri menemui Rektor Pater Drs. Joannes Heru Hendarto, SJ, M.Ed dan Kepala SMA Pater Drs. Eduard Calistus Ratu Dopo, SJ, M.Ed.

Menariknya, baik Pater Heru maupun Pater Eduard pada 35 tahun lalu merupakan pembimbing dari Steven OE Kandouw, anak laki-laki kelahiran Tondano,Sulawesi Utara, 5 September 1969, siswa SMA Kolese Kanisius Tahun 1985-1988.

“Syukurlah sudah selesai melegalisir ijazah SMA, dan memang saya urus sendiri sekaligus silahturahmi dengan para pembimbing saya waktu sekolah lalu, yang kebetulan sudah menjadi pimpinan di SMA ini,” jelas Wagub kepada wartawan Selasa malam tadi.

Diketahui, SMA Kolese Kanisius Jakarta, Almamaternya Wagub Steven Kandouw, terbilang sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas dan menciptakan sejumlah pejabat negara diantaranya Agus Kartasasmita, Airlangga Hartato, Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, Fauzi Bowo, Chatib Basri termasuk Budi Ari Wamendes.

Lembaga pendidikan yang dikelola para rohaniwan Ordo Jesuit ini dikenal dengan nama Collegium Canisianum, yang berdiri pada 1 Juni 1927, dimana Pater Dr. J. Kurris SJ, sebagai direktur Kolese Kanisius yang pertama.

Wagub Steven Kandouw pun telah menimba ilmu dan pembinaan selama tahun ajaran 1985 s/d 1988 di tingkat SMA pada lembaga pendidikan Kolese Kanisius (Collegium Canisianum) yang memiliki semangat dasar yakni Competence, Compassion Comitment, dan Conscience (4C). (mld70/*)

Minsel, detiKawanua.com – Salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) daerah Pemilihan (Dapil) Minsel – Mitra yang gencar memperjuangkan Aspirasi Rakyat dengan tugas dan fungsi anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Sandra Rondonuwu STh.

Figur yang disapa Saron ini diberbagai pembahasan selalu menunjukan kepiawaiannya untuk Menginterupsi dan menyikapi substansi persoalan ke pihak Eksekutif dalam usaha memperjuangkan keingin dan aspirasi rakyat SULUT lebih khusus dapil Minsel – Mitra.

Belum hilang diingatan kita terkait rasa geramnya Saron sapaan Anggota Dewan yang juga Wakil ketua DPD PDIP Sulut, tentang Pembangunan Rumah Singga untuk Penanganan Pasien Covid-19 di Sulut, lagi-lagi muncul video viral yang memperlihatkan seorang Srikandi Sulut asal Minsel yang Pro rakyat dan menginginkan keadilan dalam pengelolahan anggaran di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulut yang dinilainya tak menunjukan rasa keadilan.

Dua Dinas tersebut menurut Saron yaitu Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak kemudian Dinas Pendidikan Sulawesi Utara.

Menurut Sandra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak harusnya diperhatikan terkait anggaran karena menurut Saron Dinas ini merupakan tolak ukur dalam menjaga, meningkatkan dan menciptakan generasi penerus bangsa yang Bermutu berdaya saing dan berhasilguna bagi keluarga, bangsa dan Negara.

“Saya merasa ada hal yang sangat tidak wajar dan saya prihatin karena ada dinas yang dianggap dinas buangan padahal dinas tersebut sedang menciptakan generasi penerus yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, anggarannya terlalu kecil, padahal mereka harus mendata ada banyak perempuan hamil di Sulut. Bagaimana penanganan Gizi , Vitamin dan ada jaminan dalam menciptakan generasi handal namun tidak tergambar dalam anggaran dari dinas tersebut,” Jelas Saron.

Saron menambahkan, ada juga Dinas Pendidikan yang menurutnya tidak ada kesesuaian antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain yang menurutnya tidak menggambarkan mutu pendidikan dan atau Kwalitas pendidikan yang mestinya diutamakan.

Salah satu masyarakat Kabupaten Minsel Rusly Tamara mengakui Figur Anggota DPRD Sulut seperti Sandra Rondonuwu merupakan Figur yang pro rakyat bukan hanya 4D (Datang, Duduk, Diam, Duit).

“Ia harusnya seperti ini seorang Anggota Dewan yang menyerap aspirasi dan Menyampaikan aspirasi rakyat dan memperjuangkannya agar cepat di eksekusi Pemerintah, maka menurut saya ibu Sandra Rondonuwu sangat Pro Rakyat bukan anggota Dewan 4D,” ucap Ade sapaanya dengan senyum.

Maka dibutuhkan Perjuangan untuk membela kepentingan rakyat dan membuat rasa aman, adil dan sejaktra adalah bagian penting dari Tugas dan Fungsi Anggota DPR yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.
(Vandytrisno)

Minahasa, detiKawanua.com – Tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih sudah selesai dilaksankan sejak 13 Agustus lalu. Namun demikian ditemukan sejumlah permasalahan pada tahapan yang dijalankan KPU tersebut.

Contohnya, coklit data pemilih yang dilaksankan di wilayah perbatasan Minahasa khususnya di Kecamatan Tombulu yang berbatasan dengan Manado. Bawaslu Minahasa menemukan KPU Manado lewat Petugas pemutahiran Data Pemilih (PPDP) mencoklit warga wajib pilih di wilayah Minahasa.

Permasalahan ini terungkap saat
rakor bersama antara Bawaslu Minhasa dengan KPU Minahasa, KPU dan Bawaslu Sulut serta pemerintah, Selasa (25/08) kemarin.

Ketua Bawaslu Minahasa, Rendy mboh mengatakan, permasalahan coklit ini adalah temuan pengawasan langsung jajarannya pengawas desa.

“Saat PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) Sawangan mengecek, ternyata stiker yang ada di rumah warga bapak FM Pak stikernya dari KPU Manado, padahal jelas jelas di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Minahasa. Ini keanehan coklit namanya, bukan lagi semata pelanggaran biasa,” ujarnya.

Ia menegaskan, KPU Sulut harus punya tindakan tegas terhadap kasus coklit tersebut.

“Faktanya jelas, AKWK-nya di Desa Sawangan Minahasa, wilayah yang jelas-jelas Minahasa, kok yang coklit PPDP nya KPU Manado? KPU Sulut harus punya tindakan tegas terhadap kasus yang begini,” tegas Rendy.

Rendy memaparkan, soal DPT perbatasan yang selalu saja bermasalah, karena ada ruang-ruang atau kemungkinan pemilih itu memilih ditempat lain padahal domisilinya, bahkan adminstrasi kependudukan nya jelas di Minahasa.

“Kami rasa perlu ada ketegasan dan kejelasan soal ini. KPU terkesan memberi ruang permasalahan,” terang kader senior GMKI dan KNPI ini. (Baim)

Minahasa, detiKawanua.com – Bupati Minahasa Royke Octavian Roring (ROR) terima Kunjungan Kerja (Kunker) Kepala BPKP Sulut dan rombongan di rumah Dinas Bupati, Selasa (25/08).

Bupati ROR, menyampaikan suatu kehormatan bagi dirinya dan jajaran Pemkab Minahasa menerima kunjungan tersebut. Dalam kesempatan ini, bupati pun mengutarakan kegiatan-kegiatan di Kabupaten Minahasa yang diharapkan dapat didampingi BPKP Sulut seperti penelusuran aset, pelelangan pembangunan rumah sakit daerah, peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga Audit Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta PDAM dan bantuan-bantuan pemerintah pusat.

“Terima kasih kami sampaikan atas semua bantuan dan kerjasama yang diberikan untuk Pemerintah Kabupaten Minahasa,” kata Bupati.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Setya Nugraha merespons positif permohonan Pemkab Minahasa tersebut.

“Kunker kami datang di Kabupaten Minahasa ini, untuk menyampaikan kegiatan review Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Minahasa,” jelas Nugraha.

Turut mendampingi kepala BPKP Perwakilan Sulut, Koordinator Pengawasan Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara, Mudzakir, Pengendali Teknis bidang Akuntan Negara, Amus Nussy. Sementara Bupati Minahasa didampingi Sekda, Frits Muntu, Asisten Bidang Administrasi, Dr. Vicky Tanor, S.Pi, M.Si, Inspektur, Ir. ALVA Montong dan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Maya Rambitan. (Baim)

(foto:ist)

Bitung-Sulut, detiKawanua.com -Tren menarik kini menunjukkan disektor pertanian perkebunan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) walaupun di tengah masa pandemi Covid19 saat ini, melalui Gubernur Olly Dondokambey pada Selasa (25/08/2020) siang tadi, telah melepas hasil komoditas pertanian dan perkebunan Sulut ke 15 negara tujuan senilai Rp 47,8 miliar.

Adapun giat gerakan hebat dalam mempercepat pemulihan ekonomi dengan jargon ‘Merdeka Ekspor’ itu berlangsung di Kota Bitung dan disaksikan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa ‘Merdeka Ekspor’ ini menjadi momentum kebersamaan, selain memperjuangkan Kota Bitung menjadi Pelabuhan Hub Internasional, juga untuk melengkapi upaya menjadikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah yang berdikari dalam ekonomi, serta eksis dalam menjadi pintu gerbang Indonesia di kawasan Pasifik.

“Ditengah resesi global saat ini, tetap harus disyukuri karena bangsa Indonesia masih dikaruniai hasil pertanian dan perikanan melimpah, bahkan hasil pertanian dan perikanan melimpah itu menjadi penopang ekonomi di tengah pandemi,” sebutnya.

Berdasarkan rilis BPS (Badan Pusat Statistik), Olly juga mengungkapkan bahwa PDB sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dimana PDB Pertanian tumbuh 16,24% pada triwulan II 2020 di saat sektor lain negatif. Sedangkan untuk ekspor Pertanian Indonesia per Juni 2020 mengalami peningkatan 24,11% jika dibandingkan Juni tahun 2019.

Disamping itu, dirinya (Gubernur Olly) juga bersyukur, karena di tengah pandemi perekonomian Sulawesi Utara yang mengandalkan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan terbukti tumbuh positif di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal lalu.

“Berdasarkan rilis BPS nilai ekspor Sulawesi Utara semester I tahun 2020 mengalami kenaikan 17,82%. Demikian juga berdasarkan data Iqfast Barantan, dimana ekspor pertanian Sulawesi Utara sampai Juni 2020 tumbuh (meningkat) meski di tengah pandemi, dan telah diekspor ke 46 Negara tujuan dengan 25 ragam komoditas,” ungkapnya.

Kegiatan “Merdeka Ekspor” melalui pelepasan/ekspor komoditas pertanian perkebunan Sulawesi Utara ini diprakarsai Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado Badan Karantina Pertanian, dalam rangka mendukung program strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia, khususnya GRATIEKS (Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor), dan merayakan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia.

”Saya mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan apresiasi kepada jajaran Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung, PT Pelindo IV (Persero) Cabang Bitung, serta Agen Pelayaran dan Pelaku Usaha di Sulawesi Utara, atas sinergitasnya dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Ekspor ini,’’ pungkas gubernur yang diketahui tak pernah lelah dalam memperjuangkan sektor pertanian di Sulut.ini. (mld70/*)

Tahuna, detiKawanua.com – Bupati Sangihe Jabes E Gaghana SE ME  memimpin tim untuk menemui langsung Direktur Fasilitas Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dr Andi Sagune MA dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sangihe, Senin (24/08/2020).

Turut serta mendampinggi Gaghana, Wakil Ketua DPRD Sangihe Michael Thungari, Dirut Rumah Sakit Umum Liung Kendage (RSU RK) Tahuna dr Handry Pasandaran Kabag Protokol fan Komunikasi Pimpinan Setda Sangihe Frangky Nantingkaseh SPI.

“Komitmen Bupati untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Sangihe tidak main-main. Olehnya Bupati memimpin langsung tim menemui Direktur Fasilitas kesehatan Kemenkes dalam konteks untuk memperjuangkan RSU LK sebagai smart dan green hospital di beranda paling Utara NKRI Kabupaten Sangihe,” ungkap Pasandaran ketika dihubungi awak media.

Lebih lanjut Pasandaran menyatakan dangat luar biasa perhatian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan sektor kesehatan di Daerah Perbatasan Utara RI. “Berbagai Program dan Kegiatan akan dialokasikan Tahun Anggaran 2021 terlebih percepatan pembangunan Rumah Sakit Regional yang saat ini telah masuk ke tahap 3. Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas atensi Pemerintah Pusat bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe,” imbuh Pasandaran.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sangihe Michael Thungari menyatakan bahwa perjuangan Bupati harus diapresiasi dan didukung oleh masyarakat Sangihe.

“Dukungan dan doa dari masyarakat Sangihe sangat diharapkan. Agar berbagai rencana pimpinan daerah termasuk DPRD dalam komitmen membangun Sangihe lebih maju akan kita capai bersama,” singkat Thungari. (Js)

(foto:ist)

Manado, detiKawanua.com – Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 7 provinsi yang mendapatkan bantuan pembangunan unit sekolah dan baru 2 provinsi yakni Sulawesi Utara dan Sumatera yang mendapatkan Momerendum of Understanding (MoU). Hal tersebut merupakan salah satu lobi dari Gubernur Olly Dondokambey serta sinergitas perhatian khusus dari pemerintah pusat akan dunia pendidikan di Sulut.

Seperti halnya pada peletakan batu pertama pembangunan SMK Negeri Pariwisata Manado di Kayuwatu Kairagi, pada Selasa (25/08/2020) sore tadi oleh Gubernur Olly, pembangunan SMKN Pariwisata berbandrol Rp6 miliar itu dari laporan Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, Grace Punuh bahwa penyalurannya secara dua tahap, yang tahap pertama sebesar Rp3,5 miliar fisik dan sisa tahap kedua Rp2,5 diperuntukan untuk peralatan.

“Kegiatan peletakan batu pertama saya harapkan kepada penanggung jawab kegiatan ini untuk sesuai yang diharapkan. sehingga uang pemerintah bisa dirasakan manfaatnya masyarakat khususnya di pendidikan,” terang gubernur, dengan menambahkan bahwa pengerjaan pembangunannya harus jelas agar hasilnya juga bagus.

“Karena ini merupakan sekolah pariwisata jadi penampilannya harus indah. Diharapkan, sebelum membangun dilakukan konsultasi bersama Dinas PU
dan sebelum itu, nanti saya cek lagi,” ujarnya.

Diketahui pengerjaan selama 150 hari kalender sejak diterimanya anggaran (tahap pertama) itu, nantinya akan dibangun 3 ruang kelas baru, 1 ruang praktek siswa perhotelan, 1 ruang siswa usaha pariwisata, 1 ruang kantor, 1 ruang perpustakaan.

Hadir pada kegiatan tersebut dihadiri Asisten I Edison Humiang bersama jajaran Kepala Sekolah. (mld70)