Sulut, detiKawanua.com – Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Melky Jachin Pangemanan (MJP) yang ditugaskan merampungkan Ranperda Covid-19 mengkritik sikap Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Raski Mokodompit.

Menurutnya, insiden ketua FPG yang kemarin mengajak seluruh anggota fraksi untuk walk out saat rapat konsultasi pembahasan ranperda Covid-19 tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

“Dengan adanya atau tanpa golkar tidak masalah, karena anggota Fraksi mereka masuk di pansus komisi IV yg membahas ranperda covid ini dan waktu itu juga masukan-masukan mereka sudah diterima diakomodir dalam rapat pembahasan. jadi tidak ada lagi kita mengakomodir masukan-masukan di rapat konsultasi yang digelar kemarin,” ujar MJP, selasa (23/02) saat di wawancarai di gedung cengkih DPRD Sulut.

Ketua DPW PSI Sulawesi Utara ini juga mendapat informasi kalau tindakan Ketua FPG adalah keputusan sepihak bukan sepenuhnya kemauan Fraksi Golkar.

“kan coba lihat waktu rapat kemarin, kelihatan sekali anggota Fraksi antara mau keluar atau tidak. Kan biasanya kalau keputusan Fraksi itu harus dirapatkan, harus dibicarkan dong bukan hanya kemauan ketua Fraksi terus keluar,” sentil MJP.

Lanjut MJP, padahal Golkar saat ini menjadi Garda terdepan karena Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah ketua penanganan covid nasional dan pemulihan ekonomi nasional.

” Nah berarti ketua fraksi partai golkar menghambat apa yg menjadi tugas dan tanggung jawab ketua umumnya sebagai ketua tim penanganan menteri yang ditugaskan presiden,” tambahnya.

Intinya menurut legislator dapil Minut-Bitung ini, Ketua FPG Raski Mokodompit menghambat pekerjaan pansus penanganan Covid-19, “Ketua fraksi partai golkar sulawesi utara hambat kerja penanganan covid di sulawesi utara, itu yg jadi persoalan,” pungkas MJP.

Enda

Tahuna, detiKawanua.com – Aksi pencurian dengan kekerasan kembali terjadi di wilayah hukum Polres Sangihe. Selasa (22/02/2021) sekitar pukul 22.30 wita, tersangka berinisial RA (25) warga Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe, sebelum melakukan aksinya pelaku mendatangi korban dengan menanyakan stok arang tempurung namun hal tersebut hanya menjadi tameng, ternyata RA sudah mengamat – amati rumah korban untuk melakukan rencana jahatnya, pukul 22.30 pelaku kembali ke rumah kediaman keluarga Rabuka-Parera RA naik kerumah dengan mengunakan tangga yang terbuat dari bambu, RA masuk ke kamar korban bahkan sampai melukai tangan korban Non Mayke Parera (55) warga Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur.

Informasi yang berhasil dirangkum awak media menyebutkan aksi nekat tersangka RA tersebut diketahui korban saat korban dan suaminya sedang tertidur dikamar.

“Sekira pukul 22.30 wita saya terkejut saat tidur, dimana tersangka sudah berada di kamar dan menggunakan penutup kepala atau topeng. Dan sontak saya langsung berteriak. Melihat saya berteriak tersangka langsung mengarahkan sebilau pisau dapur ke tubuh saya tetapi saya menahan pisau tersebut sehingga terjadi tarik menarik sambil saya berterial minta tolong. Namun aksi tersangka kian kalap sehingga berupaya menutup mulut saya”, ungkap korban.

Lanjut korban, meski mulut saya dibekap saya terus berteriak minta tolong dan diikuti teriakan suami saya yang terbaring dalam keadaan stroke. “Akibat teriakan kami berdua warga disekitarnya teebangun dan tersangka melarikan diri setelah melukai tangan saya”, imbuh korban.

Meski melarikan diri, namun sepeda motor matic merk Honda dengan nomor polisi DB 5736 AA milik tersangka ditinggal begitu saja oleh tersangka di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dimana dari hasil olah TKP dalam bagasi motor milik tersangka ditemukan barang bukti masing-masing KTP tersangka, dompet berisikan uang sejumlah Rp 511.000, satu buah HP merk Nokia yang diduga milik tersangka, satu HP J2 Prime warna silver dan pisau dapur milik korban.
Kapolres Sangihe AKBP Tony Budhi Susetyo SIK melalui Kasat Reskrim Iptu Jesly Hinonaung membenarkan adanya tindak pidana tersebut.

“Saat ini tersangka dan sejumlah barang bukti sudah kami amankan di Mapolres Sangihe untuk tindakan lanjutan proses hukum”, singkat Hinonaung sambil menambahkan bahwa kondisi korban saat kejadian mengalami luka di jari telunjuk tangan kiri dan luka di jari tengah serta jari manis  tangan kanan. (Js)

(foto:ist)

Sulut, detiKawanua.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw (Olly-Steven) berkomitmen menjadikan Sulut sebagai sebagai superhub Indonesia Bagian Timur dengan menjaga kontinuitas direct call ekspor (ekspor langsung) dari Bandara Sam Ratulangi Manado ke Narita Jepang yang dilaunching pada September 2020.

Nilai direct call ekspor Sulut ke Jepang terus meningkat. Pada saat dilaunching sebanyak 12,2 ton komoditas perikanan dan pertanian Sulut diekspor ke Jepang.

Berdasarkan data dari Kanwil DJBC Sulbagtara selama Januari 2021 tercatat, sebanyak 65,5 ton (65.512,50 kg) komoditas perikanan (ikan tuna dll) dan pertanian (rempah-rempah dll) Sulut yang berhasil menyumbang devisa senilai 232.706 USD atau setara dengan Rp3,23 miliar dikirim ke Jepang lewat direct call ekspor yang terbagi dalam 4 flight.

Flight I 06/01/2021, Tonase 31.571,00 kg, Devisa (USD) 63,494.95. Flight II 13/01/2021, Tonase 5.672,70 kg, Devisa (USD) 49,687.17. Flight III 20/01/2021, Tonase 16.351 kg, Devisa (USD) 50 67,907.25. Flight IV 27/01/2021, Tonase 11.917,30 kg, Devisa (USD) 51,616.65.

Diketahui, ekspor komoditas Sulut secara langsung dari Manado ke Jepang melalui maskapai Garuda Indonesia merupakan langkah nyata pemerintah untuk bersinergi dengan industri pengolahan, stakeholder, instansi vertikal serta maskapai penerbangan untuk dapat mendistribusikan komoditi perikanan serta komoditi lainnya ke negara tujuan secara langsung dengan harapan akan mengurangi biaya transportasi serta mutu yang terjaga.

Sebelumnya ekspor komoditas Sulut masih melalui pelabuhan udara di Jakarta atau Surabaya padahal negara yang menjadi tujuan ekspor adalah Jepang yang secara geografis lebih dekat Manado dibanding dari Jakarta/Surabaya sehingga tidak efisien dan menyebabkan tingginya biaya logistik dan lamanya waktu pengiriman karena harus transit 24-30 jam sehingga harga produk di pasar luar negeri menjadi mahal dan kualitas barang turun, padahal komoditas perikanan membutuhkan kondisi segar hingga tiba di negara tujuan.

Olly optimis terobosan ini akan memberikan pengaruh yang baik dalam pembangunan sektor kemaritiman dan perekonomian di daerah Bumi Nyiur Melambai dan menjadikan Sulut Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik seperti visi kepemimpinannya bersama Wagub Kandouw di periode 2021-2024.

“Semoga ini berjalan terus sehingga bermanfaat banyak bagi masyarakat Sulut dan sekitarnya tapi lebih khususnya tentunya bermanfaat bagi NKRI karena terbuka pintu baru untuk ekspor keluar daerah diluar dari yang sudah ada selama ini, semoga Tuhan memberkati kita semua,” katanya.

(*/mild70)

Tahuna, detiKawanua.com – Langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe dalam rangka penguatan sumberdaya aparatur sipil negara (ASN), melakukan terobosan baru dengan melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Tak terkecuali, Badan Kesatuan Bangsa dan Polilitik, (Kesbangpol) Daerah Kabupaten Sangihe yang juga turut melaksanakan program PKS ini, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sangihe, Harry Wolff, ST, ME, Senin (22/2) di Kantor Kesbangpol.

Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol, Franky Nantingkaseh, usai pelaksanaan PKS mengungkapkan tujuan dari PKS ini, agar ASN dapat memahami lebih mendalam tugas dan fungsi di masing-masing bidang dalam melaksanakan tugas.

“Tentunya dalam forum ini, kami saling bertukar informasi pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga seluruh ASN dan THL paling tidak dapat mengetahui secara umum gambaran pekerjaan di Badan Kesbangpol,” ungkapnya.

Lanjut dikatakannya, arahan dan masukan dari bapak Sekda mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan bahkan teknis pelaksanaan tugas menambah wawasan seluruh ASN dan THL yang hadir.

“Pada intinya kita saling melengkapi dan mengasah bersama berbagai wawasan dan pengetahuan. Sehingga kedepan sangat diharapkan, dapat diaplikasikan dengan baik dalam pelaksanaan tugas,” kata Nantingkaseh.

Lebih lanjut Kaban menjelaskan, pemaparan materi dari Sekretaris dan Kepala – kepala Bidang, serta diskusi saling memberi masukan dan informasi dirasakan berdampak positif dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang tentunya meningkatkan kualitas SDM.

“Tidak ada manusia yang sempurna, namun jika pekerjaan itu dihadapi bersama walaupun sesulit apapun maka berbagai tugas kerja kita dapat terlaksana dengan baik dan akan terbangun tim kerja yang solid,” tutup Nantingkaseh.

Turut hadir dalam PKS ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Kepl. Sangihe, Sekretaris, Kepala-kepala Bidang, Kasubag, Kasubid. (Js)

Sulut, detiKawanua.com – Pada rapat konsultasi rancangan peraturan daerah (ranperda) protokol kesehatan dua Fraksi disebutkan belum memasukan pandangannya. Hal itu, disampaikan langsung oleh anggota DPRD Komisi IV, Melky J. Pangemanan (MJP), di Ruang Paripurna, Senin (22/02).

“Ada 5 Fraksi, namun yang hanya memasukan pandangannya baru 3 Fraksi, sedangkan Fraksi Golkar (FG) dan Demokrat (FD) belum memasukan,” ungkap MJP pada rapat Konsultasi Ranperda Protokol kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota FD Henry Walukow pun menyatakan, tidak menolak dengan adanya ranperda protokol kesehatan, jika mau bahas silakan dibahas. Yang FD tekankan itu adalah penyempurnaan akan ranperda ini.

“Perda yang hari ini kita bahas punya manfaat bagi masyarakat ditengah pandemi. Untuk itu, ada hal-hal menurut kami perlu ditambahkan atau disempurnakan, seperti hukum acara, siapa yang nantinya menegakan pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan. Kemudian ada jam operasional, sekali lagi pembatasan jam operasional bukanlah solusi bagi penjual makan dan sebagainya. Kenapa tidak diterapkan saja protokol kesehatan, untuk pembatasan jangan lagi. ini yang harus disempurnakan,” jelas Walukow.

Nantinya, lanjut Walukow, ketika perda ini diketuk bukan lagi merupakan produk komisi IV saja, melainkan menjadi produk lembaga DPRD Sulut.

” Di dalamnya ada seluruh Fraksi-Fraksi, demi hal tersebut perlu diperjuangkan, skali lagi FD tidak menolak, melainkan memberikan support” tandasnya.

Enda

Mitra,https://detiKawanua.com – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap, Senin 21/2/2021 resmi melantik 60 Pejabat di Rimba Kalait, Touluan Selatan.

Bupati dalam arahan mengatakan, Menjadi seorang Pemimpin bukan harus mengejar jabatan tapi bagaiman dedikasi serta tanggung jawab benar benar diterapkan.

” Jadi pemimpin harus memikirkan hal yang besar dan memberi dedikasi terhadap bangsa dan negara sangatlah penting,” tegas James Sumendap.

Dirinya bahkan mengingatkan seluruh pejabat yang ada, untuk jangan sekali mengandalkan anak buah dalam bekerja tetapi harus paham dan terus belajar.

” Jangan sampai belajar kepada anak buah, silakan belajar dirumah sendiri terkait aturan dan sistem kerja, silakan belajar dirumah,”pinta JS.

Sumendap bahkan meminta para pejabat yang baru di lantik agar dalam pola kerja mampu menciptakan dan menghadirkan calon calon pemimpin.

Mitra,https://detiKawanua.com – Selvie Lendombela, Resmi dipercayakan menjabat kepala Kecamatan (Camat) Silian Raya, setelah resmi dilantik bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap, senin (22/2/2021) di Rimba Kalait.

Lendombela yang sebelumnya menjabat sebagai kepala bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Mitra resmi mengemban tugas yang baru bersama delapan kepala kecamatan lainnya yang diambil sumpah janji.

” Kepercayaan yang diberikan pimpinan ini tentunya akan dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan penegasan pak bupati,” ungkap Lendombela usai pelantikan.

Lendombela juga mengatakan, tentunya tak lupa berterima kasih kepada maha besar Tuhan lewat pak Bupati James Sumendap yang sudah memberikan kepercayaan kepada dirinya.

” Semua ini akan aku dedikasikan kepada masyarakat dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab,” tutur Istri tercinta Anggota Legislatif DPRD Mitra Tenny Kosegeran.

Mitra,https://detiKawanua.com – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) ,James Sumendap, kembali menggelar pelantikan sejumlah pejabat di Rimba Kalait, senin (22/2/2021), salah satunya Sarah Kindangen, resmi menjabat Kabag perencanaan dan Keuangan Setda Mitra.

Sarah Kindangen usai pelantikan mengatakan tentunya ungkapan syukur kepada maha besar Tuhan karena penyertaannya sehingga bisa ada sampai di tahap ini dan bisa di percayakan di jabatan yang baru.

” Pastinya semua tak lepas dari campur tangan , kemurahan dan kebaikan Tuhan lewat kepercayaan dari pak Bupati James Sumendap,” ungkap Mantan Sekretaris Bapeda Mitra.

Dirinya juga mengatakan tentunya kepercayaan yang diemban saat ini, senantiasa akan dikerjakan sesuai dengan amanat dan arahan dari Pimpinan yang ada.

” Setiap wejangan yang disampaikan tadi dalam pelantikan terlebih pesan pak bupati kerja, kerja, kerja , pastinya akan terus diterapkan ,” ucap Istri Tercinta Hukum Tua Betelen 1, Deddy Manopo.

Tahuna, detiKawanua.com – Guna mengakomodir keresahan sejumlah masyarakat terkait kebijakan lurah Tidore, kecamatan Tahuna Timur yang dinilai merugikan kurang lebih 11 THL dijajaran kelurahan Tidore, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sangihe melalui Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Senin (22/02/21).

Dalam rapat yang berlangsung diruang rapat DPRD Sangihe tersebut, ada beberapa poin yang dipelototi (Pertanyakan, red) antara lain kebijakan Lurah Tidore Ahmad Taher ; mencopot sejumlah THL dibawah jajarannya, yang menurut para wakil rakyat Tampungang Lawo tanpa mengikuti prosedur yang ada sesuai surat edaran Sekda Sangihe pada februari 2020 lalu.

Berlangsung kurang lebih dua jam, RDP kemudian menghasilkan satu poin rekomendasi yakni mempersilahkan Pemerintah Daerah untuk dapat melahirkan solusi bagi para THL yang kehilangan pekerjaannya, dalam tenggang waktu 1 minggu.

“Kami menyerahkan hal ini (Penyelesaian keluhan masyarakat, red) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Sangihe untuk melakukan tindak lanjut. Kami telah meminta Pemda untuk merapatkan nasib ke-11 pekerja melalui Asisten I Setda Sangihe,” sebut Ferdy Sondakh, Wakil Ketua I DPRD Sangihe ketika diwawancarai sejumlah awak media seusai RDP.

Namun demikian menurut wakil rakyat asal Dapil I yang menjadi pimpinan RDP ini, jikapun tindak lanjut dimaksud belum bisa dipenuhi Pemda Sangihe, maka pihaknya akan kembali menggelar RDP pada awal maret nanti dengan menghadirkan lintas komisi DPRD Sangihe.

“Jadi kalau memang belum ada hasil tindak lanjut, kita akan gelar RDP dengan lintas komisi yang artinya akan paripurna,” lanjut dia, sembari membenarkan secara tegas pertanyaan awak media terkait komitmen DPRD Sangihe menuntaskan polemik ini hingga melahirkan solusi.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Irklis Sombounaung menyebutkan jika dirinya akan langsung meneruskan rekomendasi tersebut kepada Pimpinan Daerah untuk kepastian tindak lanjut polemik yang terjadi, terkait nasib ke-11 pekerja pun evaluasi terhadap kebijakan Lurah Tidore.

“Jadi akan disampaikan dulu ke Pak Bupati dan Pak Sekda, kemudian akan dilaksanakan rapat teknis untuk membahas bersama rekomendasi ini, untuk kemudian hasilnya disampaikan lagi ke pak Bupati melalui Sekda. Besok, akan disarankan ke Pak Sekda untuk menggelar rapat dengan Camat sekota Tahuna dan Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku dinas teknis,” beber Sombounaung.

Ditempat yang sama, Lurah Tidore Ahmad Taher menyebutkan dengan adanya hasil kesepakatan dalam RDP, dirinya menyerahkan tindak lanjut dari polemik yang terjadi kepada Pemda sesuai rekomendasi yang diberikan DPRD.

“Insya Allah para THL bisa direkrut kembali sesuai anggaran yang ada,” singkat Taher sekaligus mengakui jika bagi dirinya sendiri, RDP hari ini menjadi bahan evaluasi.

RDP ini dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ronald Izaak, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Maya Wanget, Camat Tahuna Timur Imelda Lawendatu, Sejumlah anggota DPRD, dan pimpinan-pimpinan LSM, dan sejumlah warga Tidore. (Js)

Sulut, detiKawanua.com – Sikap Ketua Fraksi Golkar, Raski Mokodompit yang mengajak Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Walk Out dari Rapat pembahasan ranperda Covid 19 ditanggapi oleh Melky Jakhin Pangemanan (MJP)

Pasalnya, insiden FPG yang meninggalkan ruangan rapat disebabkan merasa tersinggung dengan ucapan MJP yang mengatakan FPG belum memasukkan Pendapat akhir Fraksi pada pembahasan ranperda Covid 19 pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen. Perkataan MJP pun di nilai oleh Ketua FPG, Raski Mokodompit dengan istilah ‘pandang enteng’.

Menanggapi sikap Fraksi Golkar, MJP menjelaskan kalau Ranperda Covid-19 sudah melewati proses secara formal begitu juga secara materil, dan dalam rapat sudah diberi ruang kepada setiap fraksi untuk memberikan pendapat.

“Saya kira itu sikap Fraksi Golkar sendiri yang menyatakan untuk keluar. Prinsipnya kami sebagai pembahas pansus komisi IV dan saya sebagai Wakil Ketua Bapemperda sudah menyampaikan poin-poin penjelasan terkait prosedur penyusunan Ranperda ini bahkan sudah melewati suatu proses hasil fasilitasi dari Kemendagri,” jelas MJP, Senin (22/02) diruang kerjanya.

Lanjut MJP, Dalam rapat sinkronisasi dirinya menyampaikan sudah ada 3 Fraksi yang menyampaikan pendapat dan setuju untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pengambilan keputusan melalui rapat paripurna.

“Nah yang belum memasukkan salah satunya fraksi Golkar dan seharusnya saya berharap mereka memasukan sehingga menjadi keputusan internal partai Golkar yang notabene mereka itu mengutus anggota mereka masuk ke pansus komisi IV DPRD. Nah itu yang jadi pemicunya diruangan tadi” tambahnya.

Menurut MJP, tidak ada persoalan subtansi yang dibahas dalam rapat ranperda hari ini yang memerlukan energi luar biasa untuk berkonflik, berdebat dan lain sebagainnya, karena hal seperti itu biasa terjadi di lembaga Politik.

“Itu sikap partai Golkar yaa silahkan itu pilihan mereka dan saya tidak pernah gentar dan takut. Kalau mereka keluar berarti menandakan mereka tidak siap untuk menghadirkan prodak hukum daerah. Saya akan tetap mempertahankan komitmen untuk melanjutkan ranperda ini sebagai komitmen menghadirkan prodak hukum daerah yang melindungi masyarakat di tengah Covid 19,” tandasnya.

Enda