BOLMUT, detiKawanua.com – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Dr. Winny Sowikromo angkat bicara, pasalnya Dia dikabarkan Mangkir dari Rapat klarifikasi di Ruang Sekertaris Daerah (Sekda) kemarin.

Direktur RSUD Bolmut Winny Sowikromo Mengungkapkan dengan Alasan bahwa, Ibunya sakit yang saat ini tidak bisa berjalan, dan Harus dibantu orang dewasa untuk Aktifitas sehari- hari.

“Bukan Tidak Menghargai Undangan, Tetapi Saat ini sedang menjaga Orang tua  yang sedang sakit, dengan kalau nanti di tinggalkan, lantas Siapa yang bakal Menjaga Orang tua saya ? Sedangkan Dirumah Ini hanya tinggal bersama Anak saya yang masih Dibawah Umur, apakah Mungkin saya bakal Meninggalkan Orang tua yang lagi sakit yang hanya dijaga Oleh Anak yang masih Belum Paham apa yang menjadi Kebutuhan orang sakit.?,” kata Winny Sowikromo saat ditemui Beberapa Awak Media di kediamannya. Kamis (25/02/21).

Lanjut, Bahkan Saya sekarang seperti yang kalian Lihat Saat ini, Sedang menjalankan Pekerjaan Kantor didalam rumah, saya saat ini sedang mengerjakan aplikasi Rumah sakit (RS) Online, Karena yang saya kerjakan Ini sudah TIME LIMIT.

Dan mengenai Kode Etik ASN Diapun Menjelaskan, Jika Kemudian Dia dinilai Melanggar Kode Etik ASN, mohon diperhatikan Kembali Secara Seksama Ungkapannya Yang Dibagian Mana membeberkan Hal – hal tentang Kelembagaan dimedia Sosial.

“Ungkapan dimedia sosial itu, Lebih tepatnya Adalah Ungkapan kekecewaan Yang saya rasakan Saat ini, Namun biarlah kekecewaan itu menjadi Hal Yang Rahasia pada diri saya Pribadi,” ungkap Direktur RSUD Bolmut.

Diapun menambahkan,namun untuk menjelaskan lagi apa yang membuat Dia kecewa, “mungkin sebagian sudah saya tulis dalam Status FB. jika di jelaskan lebih banyak,kemungkinan saya akan dituduh melanggar kode etik ASN , jadi biarlah yang lain saya simpan saja,” tutup Direktur RSUD Bolmut ini. (i***)

Tahuna, detiKawanua.com – Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Tony Budhi Susetyo SIK memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Kasat Polairud) Polres Kepulauan Sangihe, yakni pejabat lama AKP Dahtian Dahlan kepada pejabat baru IPTU Sugeng Heryadi, Kamis (25/02/2021), sekitar pukul 13.00 Wita, di Lobi Mapolres Kepulauan  Sangihe.

Turut hadir Wakapolres Kepulauan Sangihe KOMPOL Ferry Manoppo, PJU, dan personil Satuan Polairud Polres Kepulauan Sangihe.

Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Tony Budhi Susetyo SIK mengatakan bahwa, serah terima jabatan di lingkungan Polri adalah suatu hal yang biasa terjadi sebagai suatu upaya penyegaran dan regenerasi kepemimpinan atau yang biasa disebut tour of duty and tour of area (alih bidang dan tempat tugas).

“Guna tetap memelihara dinamika organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Polri di tengah-tengah masyarakat.  Sebagaimana yang diinginkan pimpinan Polri saat ini,” terangnya

Lebih lanjut, yang perlu kita pikirkan adalah kiat-kiat yang dapat kita lakukan agar tugas Polri dapat dilaksanakan secara optimal di semua tingkatan kesatuan.

“Guna menghadapi berbagai dampak negatif dari pembangunan nasional yang berlangsung saat ini,” jelasnya.

Kegiatan serah terima jabatan Kasat Polairud Polres Kepulauan Sangihe berakhir sekitar pukul 13.25 Wita dalam keadaan tertib dan aman. (Js)

Tahuna, detiKawanua.com – Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Tahuna melakukan pemusnahan barang temuan hasil pengawasan sumber daya kelautan perikanan di tahun 2019-2020 lalu, Rabu (24/2) di halaman belakang Kantor Stasiun PSDKP Tahuna.

Kepala Kantor Johanis Rio Medea menjelaskan, saat melakukan pengawasan sumber daya kelautan perikanan dan juga kegiatan sumber daya kelautan yakni destructive fishing dan illegal fishing, pihaknya menemukan barang yakni rumpon dan kompresor yang tidak diketahui siapa pemiliknya.

“Barang-barang ini merupakan bukti bahwa kemungkinan digunakan sebagai pendukung untuk kegiatan illegal fishing dan destructive fishing. Dan kami sudah mengumumkan ke media massa, media sosial serta media elektronik lainnya terkait barang temuan ini. Namun tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya,” jelas Medea.

Sehingga lanjut dia, berdasarkan Per Dirjen nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penanganan barang temuan hasil PSDKP, ditindak lanjuti dengan cara dimusnahkan. Dan ini merupakan wujud nyata dan komitmen dari Kementerian Kelautan dalam hal ini Stasiun PSDKP Tahuna untuk menjaga di wilayah perbatasan terhadap pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan.

“Kami akan musnahkan barang temuan ini dengan cara dipotong-potong, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Karena dapat dipastikan barang ini merupakan milik dari nelayan asing atau nelayan Filipina yang ditempatkan di wilayah perairan kita untuk membantu mereka dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia,” ungkapnya.

“Dan untuk barang yang dimusnahkan, secara keseluruhan ada 49 unit dengan rincian di PSDKP Tahuna 25 unit rumpon, 24 unit di Bitung dan 1 unit kompresor yang digunakan untuk kegiatan destructive fishing,” sambungnya.

Dia juga mengingatkan, nelayan lokal di tahun 2021 ini dapat segera melengkapi dokumen-dokumen Kapal Perikanan karena ini sangat penting. PSDKP Tahuna akan menindak tegas kapal-kapal asing maupun kapal lokal yang tidak memiliki dokumen atau melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak terlapor dan tidak bertanggungjawab akan ditindak tegas.

“Saya berharap untuk kedepan, nelayan lokal segera melengkapi dokumen administrasi perikanan,” kuncinya. (Js)

Boltim, detiKawanua.com – Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menggelar kegiatan Pemeriksaan Narkoba Tahap Satu, terhadap personil Polres Boltim dan Polsek jajaran dipimpin oleh Kapolres Boltim pagi tadi Rabu (24/02).

Kapolres Boltim, AKBP Irham Halid, SIK mengatakan, bahwa pemeriksaan ini guna mendeteksi ada tidaknya keterlibatan anggota Polres Boltim dalam penyalahgunaan narkotika.

“Kegiatan ini sengaja kita lakukan mendadak usai apel pagi agar, kita bisa mendeteksi apakah ada anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika,” jelas Irham.

Dia menegaskan, jika ada anggota Polres Boltim yang kedapatan akan langsung dilakukan pemecatan. “Tidak akan ada kompromi bagi anggota yang kedapatan, kita akan langsung melakukan pemecatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasie Propam Polres Boltim, IPDA Jufian Manoppo SE juga menjelaskan, pengambilan sampel melalui Salifa (air liur) dengan menggunakan alat Drug Wipe 6 S bagi Perwira dan Bintara Polres Boltim.

Sebanyak 32 Personil yang di ambil tes air liur diantaranya PAMEN 4 Personil, PAMA 4 Personil dan BINTARA

24 Personil. Adapun personil yang melaksanakan pemeriksaan narkoba yakni :

1. Kapolres Boltim

2. Waka Polres Boltim

3. Para Kabag

4. Para Kasat

5. Para Kapolsek

6. Para Kasi

7. Bintara Polres Boltim

8. Bintara Polsek Jajaran

Lanjut dikatakannya, dari hasil pemeriksaan narkoba tidak ditemukan personil Polres Boltim dan Polsek jajaran yang Positif Narkoba.

“Pelaksanaan pemeriksaan narkoba terhadap personil Polres Boltim, dan Polsek jajaran berjalan aman dan tertib serta tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian covid 19,” ujarnya.

(Fidh)

Minsel, detikawanua.com – Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM Tahun 2021 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Amurang berlangsung lancar dan bermakna, bertempat di Aula Lapas Amurang yang dihadari oleh Kepala Kantor Wilayah ( Kakanwil ) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) Sulawesi Utara ( Sulut ) dan jajaran serta para undangan lainnya, Selasa (23/02/21).

Kepala Kantor Wilayah ( Kakanwil ) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) Sulawesi Utara ( Sulut ) Lumaksono SH.MH. dalam sambutanya mengajak semua Satuan Kerja ( Satker ) untuk melakukan pembenahan dalam rangkah peningkatan pelayanan kepada para Warga binaan.

“Tentunya kami bersyukur bisa melakukan acara Deklarasi ini yang semata bertujuan untuk terus melakukan yang terbaik dan berkomitmen melayani Warga Binaan dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan , Tahun 2020 kurang lebih 18 satker yang masuk WBK dan Tahun ini bertekat 11 satker WBK dan WBBM,” ucap Lumaksono.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara, Meilany Fransisca Limpar dalam sambutannya mengaku bersyukur bisa hadir bertatapmuka dengan para pejabat Kakanwil dan Forkopimda Kabupaten Minsel untuk Deklarasi dan tentu pihaknya mengapresiasi kerja selama ini.

“Tentu untuk Membangun zona integritas dibutuhkan kwalitas dan orientasi berpikir yang mampu mengendalikan diri di dalamnya adalah kapasitas dan kapabilitas  Semua insan tak terkecuali  di wilayah Lapas, mendorong niat untuk terus berbenah, ruang bebas rokok kami sangat mendukung,” ujar Limpar.

Kepala Lapas Kelas III Amurang Fentje Mamirahi mengaku bangga dapat melaksanakan acara besar ini.

“Terima kasih kepada Pak Kakanwil tentunya dan jajaran telah mendukung acara sehingga terlaksana dengan baik, dan terima kasih kepada Jajaran di Lapas Amurang yang sudah melakukan tugas dengan baik,” ucap Fentje.

Acara ini dihadiri oleh Pemkab Minsel Asisten 1 Frangky Tangkere SP.MSi , Kapolres Minsel, Kajari Minsel, Ketua Pengadilan dan undangan lainnya.

(Vandytrisno)

BOLMUT, detiKawanua.com – Terkait Status Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) lewat status di Fecebook, maka pihak Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan rapat terbatas.

Rapat Terbatas yang di laksanakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmut DR.Drs.Hi. Asripan Nani M.Si dengan Direktur RSUD dan Dinas Kesehatan (DINKES) untuk mengklarifikasi di Tunda.

Rapat yang rencananya akan dilaksanakan hari ini Rabu 24 Februari 2021 pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang rapat Sekda,yang hanya di Hadiri oleh Pihak Dinkes dan sementara Direktur RSUD Bolmut Absen dari Rapat tersebut.

Sekda Bolmut DR.Drs.Hi. Asripan Nani M.Si saat di temui wartawan menjelaskan ketidakhadiran Direktur RSUD dalam rapat terbatas untuk mengklarifikasi status yang beredar di FB itu tidak Hadir dengan alasan urusan Keluarga.

Sekda menyesalkan ketidakhadiran Direktur Dalam Rapat Terbatas tersebut. Sekda juga dengan Tegas memerintahkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmut untuk segera menindak tegas Oknum Direktur RSUD.

“Pada intinya Oknum tersebut sudah Melanggar Kode Etik ASN,” tutur Sekda.

Sekda menambahkan dalam waktu dekat akan menjadwalkan kembali Rapat terbatas antara Dirut RSUD dan Dinas Kesehatan Bolmut.

Sampai berita ini terbit oknum Dirut RSUD Bolmut tersebut tidak bisa di Hubungi. (i***)

BOLMUT, detiKawanua.com – Pemerintah Daerah ( Pemda) Bolaang Mongondow Utara ( Bolmut) terima Kunjungan Kerja (Kunker) Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T Mopili, SE, MM, Yang Bertempat diruang kerja Bupati. Rabu (24/02/21)

Kunker Ketua Komisi 3 ini Di terima langsung oleh Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh didampingi Wakil Bupati Drs.Hi. Amin Lasena.

“Pertemuan ini membahas sungai andagile yang membelah dua wilayah berada diantara provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara,” ungkap Depri Pontoh.

Ditempat yang sama,Ketua Komisi III Provinsi Gorontalo Idrus M.T Mopili, SE, MM mengatakan bahwa soal sungai tersebut bagaimana dikeroyok bersama antara Gorontalo dan Sulut. “Nantinya setelah pertemuan ini akan bersama-sama bertemu dengan Gubernur Sulut dan Selanjutnya ke Kementrian terkait,” ucap Ketua Komisi 3 ini.

Turut Hadir Wabup Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena M.AP, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T Mopili, SE, MM serta jajaran, Para Staf Khusus Bupati Bolmut, dan Kepala Dinas PUPR Bolmut. (i***)

(foto:ist)

Sulut, detiKawanua.com – Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE. Kandouw mengatakan, pentingnya Asesmen Kompetensi dalam manajemen kepegawaian untuk peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) dan karir aparatur Pemprov Sulut yang mumpuni.

Hal itu disampaikan Kandouw saat membuka kegiatan Asesmen Kompetensi ASN Pemprov Sulut di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (24/02/2021).

Dijelaskan, asesmen kompetensi ini bertujuan untuk penyiapan Bank Kompetensi Pemprov Sulut dan mengidentifikasi Gab Kompetensi kinerja. Asesmen merupakan aktualisasi amanat Peraturan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PNS Provinsi Sulut.

Dirinya juga menegaskan bahwa peningkatan SDM menjadi prioritas kepemimpinan Olly-Steven periode 2021-2024.

Oleh karena itu, menurut Kandouw asesmen kompetensi sebagai bahan kajian dalam penentuan kebijakan merit system pada manajemen kepegawaian, serta untuk mewujudkan pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur secara sistemik, holistik, berkelanjutan (terencana, terstruktur, terarah dan terukur serta terintegrasi berkelanjutan) dalam rangka merit system.

“Di periode kedua kepemimpinan Olly-Steven prioritas utama adalah peningkatan SDM, selain infrastruktur. Pemprov Sulut adalah role model untuk kabupaten/kota di Sulut. Kita harus punya kapabilitas yang lebih baik,” tandas Kandouw.

Ia juga mengingatkan peserta asesmen tidak memandang kegiatan ini hanya sebagai formalitas semata, tetapi harus dipahami bahwa lewat kegiatan asesmen ini, kemampuan ASN diukur sekaligus sebagai acuan peningkatan karir ASN di lingkup Pemprov Sulut.

“Asesmen ini adalah variabel utama karena pengangkatan pejabat Pemprov Sulut diprioritaskan yang berasal dari internal lingkungan Pemprov Sulut,” ujarnya.

Sebagai informasi Asesmen Kompetensi ASN Pemprov Sulut berlangsung dalam tiga tahap pada Selasa kemarin, asesmen Eselon III, Rabu pekan ini untuk eselon IV dan pada awal Maret 2021 akan digelar asesmen untuk jabatan fungsional umum.

Pembukaan Asesmen Kompetensi ASN Pemprov Sulut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Gammy Kawatu, Kepala BPSDM Sulut Roy Tumiwa, Kepala BKD Sulut Femmy Suluh dan seluruh peserta asesmen.

(*/mild70)

(foto:ist)

Sulut, detiKawanua.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw menjelaskan tiga proyek prioritas Sulut dalam mendukung pelaksanaan prioritas nasional.

Hal tersebut dikatakan Wagub Kandouw saat rapat koordinasi (Rakor) berlangsung secara virtual di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (23/2/2021) yang dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan diikuti oleh enam provinsi lainnya.

Dikatakannya pula, prioritas dimaksud yang perama terkait dengan industri pertanian dan perikanan yang menurutnya sangat penting dalam mendongkrak ekonomi daerah ditengah-tengah pandemi termasuk juga didalamnya pembangunan pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.

“Ditengah-tengah covid yang paling resilience itu pertanian dan perikanan,” kata Kandouw.

Kedua berkaitan dengan normalisasi sungai yang bermuara di Kota Manado, dimana menurutnya ini menjadi penyebab utama banjir besar pada saat intensitas hujan tinggi.

“Normalisasi sungai yang bermuara di Manado, dimana ini menjadi momok di media-media nasional sebelum banjir di Jakarta dan daerah-daerah yang lain,” terangnya.

“Kami bermohon kepada bapak menteri untuk membantu kita menormalisasi sungai-sungai yang ada di kota Manado,” lanjutnya.

Dan ketiga tentang pembangunan jalan Tomohon-Manado dimana menurut Kandouw lalulintas darat yang paling tinggi adalan jalan Tomohon-Manado yang juga menghubungkan antara pusat kegiatan nasional Manado dan beberapa pusat kegiatan wilayah yang mencakup Tomohon, Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan dan juga Bolaang Mongondow Utara yang mengakses jalan ini.

Diketahui, selain tiga prioritas utama, Kandouw juga memaparkan enam prioritas lain yang akan dilaksanakan di Sulut.

Antara lain, pembangunan dan penataan pasar di Manado, pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis Manado, pembangunan jalan lingkar Pulau Karakelang, tanggul pengamanan pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Bolmut, pembangunan tanggul pengamanan sungai andagile di Bolmut serta pembangunan PLTS di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud.

Sementara, Menteri PPN menjelaskan bahwa rakor ini ditujukan untuk bahas program-program prioritas nasional dari masing-masing daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Untuk memberikan sebuah kegiatan forum antara gubernur dan bappenas yang bertanggung jawab dalam rangka kegiatan nasional sehingga kita bisa membuat program-program baik itu yang masuk dalam kegiatan nasional yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah,” kata Suharso.

Selain itu juga, Suharso menuturkan bahwa forum ini diagendakan untuk membahas penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022.

Menteri juga meminta kepada para kepala daerah untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang menjadi tema pada RKP 2022 dimana prioritasnya mencakup pada memperkuat ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, meningkatkan SDM, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup serta memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

“Saya mohon bisa menjadi perhatian dalam hal ini,”pungkasnya.

(*/mild70)

(foto:ist)

Jakarta, detiKawanua.com – Berbagai upaya untuk meningkatkan volume ekspor komoditas unggulan Sulawesi Utara, khususnya di sektor perikanan intens dilakukan Gubernur Olly Dondokambey.

Sebagai tindak lanjutnya, Olly langsung menemui Menteri Kelautan dan Perikanan RI (KKP) Ir Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, pada Selasa (23/02/2021).

Olly secara khusus membahas Industri perikanan di Sulut, berikut rencana ekspor.

Seperti diketahui, untuk memantau langsung potensi perikanan di Sulut, pada awal Maret 2021 mendatang, Menteri KKP akan berkunjung ke Sulut.

Pertemuan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 itu, Olly didampingi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sulut, Rocky Wowor.

“Pada pertemuan itu, Pak Gubernur Olly dan Menteri Trenggono membahas sejumlah poin penting. Yakni tentang perkembangan industri perikanan di Sulut. Khususnya tentang peluang bertambahnya nilai ekspor komoditi perikanan Sulut, yang sejauh ini telah menyasar sejumlah negara diantaranya Jepang,” ungkap Kabag Biro Admin Setdaprov Sulut, Christian Iroth.

Sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam perikanan. Sulut memiliki letak yang sangat strategis di Asia Pasifik.

“Potensi inilah yang harus dikembangkan, dan Pak Gubernur Olly berupaya agar ada terobosan yang dapat dilakukan salah satunya dengan sinergitas,” tandasnya.

“Pak Menteri KKP Trenggono menyebutkan akan melihat langsung, dengan melakukan kunjungan kerja bersama jajaran KKP ke Sulut. Ini menjadi peluang untuk memajukan industri perikanan di Sulut. Pak Menteri juga memiliki agenda penting lainnya,” sebut Iroth.