Example floating
Example floating
NUSA UTARAPOLITIK/PEMERINTAHANSULAWESI UTARA

RDP Bersama Biro Umum Setdaprov, Normans Luntungan Soroti Pembelian Mobil Baru Wakil Gubernur Sulut

×

RDP Bersama Biro Umum Setdaprov, Normans Luntungan Soroti Pembelian Mobil Baru Wakil Gubernur Sulut

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Sulut, Normans Luntungan, S.T. M.Eng

SULUT – Anggota DPRD Sulut, Normans Luntungan menyoroti persoalan pembelian mobil dinas baru untuk Wakil Gubernur Sulut dengan nilai mencapai Rp.997 Juta.

Hal ini diungkapkan legislator Nusa Utara ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut bersama Biro Umum Setdaprov Sulut, Selasa (28/10/2025) bertempat di ruang Komisi II DPRD Sulut.

“Saya mendapatkan informasi, entah itu dari anggaran perubahan atau untuk tahun 2026, bahwa Bapak Wakil Gubernur telah membeli mobil baru Densa seharga Rp997 Juta ,” kata Normans.

Kebijakan tersebut menurut Normans kurang sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini sedang melakukan berbagai bentuk penghematan. “Sekarang banyak anggaran yang dipotong dan dilakukan efisiensi, tapi di sisi lain eksekutif justru melakukan belanja modal yang cukup besar,” ujarnya.

Menanggapi politisi Partai Perindo ini, Karo Umum Putu Chayani menjelaskan, pengadaan mobil dinas tersebut telah direncanakan sejak tahun sebelumnya. “Untuk kendaraan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah memang sudah direncanakan sejak lama. Kendaraan dinas lama akan digunakan untuk operasional tamu,” ungkap Putu Chayani.

lanjut Putu, pemilihan mobil jenis Densa dilakukan karena pertimbangan efisiensi dan penggunaan energi listrik. “Bapak Wakil Gubernur sejak awal tahun memang berencana mencari kendaraan yang lebih hemat BBM. Akhirnya dipilih mobil listrik Densa. Proses pembelian ini menggunakan anggaran induk tahun 2025,” jelasnya.

Pernyataan dari Karo umum ini kembali mendapat tanggapan tegas dari Normans. Ia mempertanyakan mengapa penghematan tidak diterapkan secara merata.

“Tahun 2025, anggota DPRD Sulut mengalami pemotongan anggaran hingga 50 persen. Mengapa eksekutif tidak ikut dipotong? Seharusnya kebijakan itu diterapkan secara menyeluruh. Mobil dinas yang sekarang pun masih layak digunakan. Kalau dianggap tidak bisa dipakai, bawa saja ke sini, masih sangat baik kondisinya,” tegas Normans. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *