Example floating
Example floating
Example 728x250Example 728x250
POLITIK/PEMERINTAHANSULAWESI UTARA

RDP Lintas Komisi DPRD Sulut Bersama PT MUP, Masyarakat Menolak Reklamasi Pilih Walk Out

×

RDP Lintas Komisi DPRD Sulut Bersama PT MUP, Masyarakat Menolak Reklamasi Pilih Walk Out

Sebarkan artikel ini

Sulut – Kelompok masyarakat yang menolak reklamasi Pantai Manado Utara melakukan aksi Walk out saat RSP bersama lintas Komisi DPRD Sulut dan PT Manado Utara Perkasa (MUP), Selasa (09/07).

Aksi walk out terjadi usai beberapa perwakilan masyarakat total reklamasi menyampaikan pendapat.

Sekjen Aliansi masyarakat pesisir dan peduli lingkungan Piter Susundame yang menjadi juru bicara pihak masyarakat menolak reklamasi, mempertanyakan perihal surat panggilan rapat dari DPRD kepada PT MUP yang belakangan diketahui tidak pernah sampai ke PT MUP.

“Saya dengan pak Amos ini bertempur di ruang publik, di FB tentang surat panggilan ke PT MUP ini, jadi mana yang betul, DPRD bilang ada surat panggilan, tapi pihak pengembang bilang tidak ada,” ujar Piter di ruang serba guna DPRD Sulut.

Legislator PDIP Julius Jems Tuuk yang bertindak sebagai pimpinan rapat mengungkapkan, dirinya menyayangkan keputusan masyarakat melakukan walkout sebelum mendengarkan pendapat DPRD maupun penjelasan dari pihak PT MUP.

Jems berpendapat, DPRD Sulut telah berupaya memfasilitasi pihak masyarakat bertemu dan menyampaikan pendapat secara langsung kepada pihak pengembang dalam hal ini PT. Manado Utara Perkasa.

“Kami mendapatkan tugas langsung dari pimpinan, Ketua DPRD Sulut Bapak Fransiscus Andi Silangen agar masalah ini diselesaikan secara win-win solution, bukan menang kalah,” jelas Jems.

Menurutnya, DPRD akan selalu bersikap netral dalam setiap upaya mediasi.

“Saya dan teman-teman DPRD selalu berusaha berdiri ditengah, berpihak kepada semua kepentingan,” tegas Tuuk.

Terkait masalah surat panggilan kepada PT MUP yang dipermasalahkan oleh pihak masyarakat, Jems dengan tegas mengatakan DPRD telah melakukan seperti yang diinformasikan kepada masyarakat.

“RDP pertama DPRD mengirim surat baik kepada perwakilan masyarakat yang menolak maupun kepada PT MUP, namun terinformasi surat itu tidak sampai, karena itu pimpinan DPRD mengambil inisiatif untuk mengundang kembali, itu RDP pertama, di RDP kedua PT MUP hadir, didalam rapat pertama kan DPRD bilang PT MUP tidak menghargai lembaga ini, di RDP kedua dan hari ini mereka ternyata hadir, berarti mereka menghargai,” tukasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.