Manado, detiKawanua.com – Menyikapi kekhawatiran masyarakat atas ancaman penyebaran wabah Virus Corona di Sulawesi Utara (Sulut) yang berasal dari Wuhan China, LSM GMBI Wilayah teritorial Sulut mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulut, Senin (27/01).
Kedatangan LSM GMBI yang di komandoi oleh Ketua Wilter Sulut Howard Hendrik Marius SE dan Sekretaris Wilayah Dave Lolowang, didampingi para Ketua Kecamatan dan anggota GMBI Wilter Sulut, diterima oleh Wakil Ketua Komisi IV Carieg N Runtu S.IP, didampingi Anggota Komisi IV, dr Richard H.M Sualang dan Melky J Pangemanan S.IP. MAP. M.si.
Ada 4 poin tuntutan masyarakat Sulut, yang dibacakan oleh dave Lolowang, Sekretaris Wilayah GMBI yaitu:
1. Memastikan status pasien yang diduga terkena Virus Corona di RS Prof Kandou
2. Apabila pasien tersebut terkena Virus Corona, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera menetapkan status darurat Virus Corona di Sulawesi Utara, tanpa ada yang disembunyikan.
3. Meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perintah lakukan Medical Check Up kepada seluruh warga China yang masuk ke dalam Provinsi Sulawesi Utara dan Warga China yang bekerja di perusahan-perusahan yang ada di Sulawesi Utara.
4. Menghentikan sementara penerbangan Manado – China untuk sementara waktu sampai benar-benar Virus Corona dipastikan aman dan steril.
Menanggapi ke-empat tuntutan tersebut, Carieg menyambut positif kedatangan LSM GMBI Wilter Sulut ke Komisi IV DPRD Provinsi Sulut.
“Menyikapi keresahan masyarkat tentang keberadaan Virus Corona, kami langsung meninindak lanjutinya dengan mengundang hearing Diskes dan Dispar. Sesudah itu kami akan bersama-sama turun lapangan melihat langsung apa yang diharapkan masyarakat Sulut terhadap keamanan yaitu jauh dari berjangkitnya Virus Corona iru,” ungkap Carieg.
Sementara Richard Sualang menanggapi, Kasus Virus Corona ini memang berada di Wuhan (RRC), bukan di Indonesia. Namun tujuan LSM GMBI sudah jelas yaitu menjaga ketenangan masyarakat Sulut dari simpang-siur keganasan Virus Corona.
“Untuk itu sebagai mitra kerja Sinas Kesehatan dan dinas Pariwisata Sulut, besok setelah mengundang hearing, bersama-sama kita turun lapangan untuk mengontrol dinamika TKA dan para turis yang ada di sulut nantinya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Sualang, sebagai wakil rakyat, DPRD tekah bekerja bergandeng tangan dengan Pemprov Sulut, melayani rakyat.
“Tentu saja dengan mengemban prinsip kesehatan, yakni mencegah daripada mengobati. Besok kami akan laksanakan tuntutan masyarakat lewat teman-teman LSM GMBI yang mewakili rakyat Sulut,” puungkas Sualang.
Melky Pangemanan pun mengatakan, Diskes dan Dispar merupakan mitra kerja Komisi IV, jadi apa salahnya sinergitas antara eksekutif dan lagislatif, diawasi LSM untuk meninjau lapangan.
“Kami juga sudah hubungi Angkasapura, kita akan bersama dinas-dinas terkait, bersama-sama perwakilan LSM GMBI turun lapangan, memastikan aman-tidsknya Sukut dari ancaman Virus Corona itu,” ucap MJP.
Carieg N Runtu juga mengaku, Deprov khususnya Komisi IV sangat mengapresiasi kepercayaan rakyat lewat LSM GMBI. “Kami apresiasi kepercayaan rakyat dan LSM GMBI, No action talk only. Dengan demikian kita bisa buktikan bahwa rakyat Sulut masih percaya kepada wakil rakyat,” tutup Runtu.
Dari LSM GMBI sendiri, menilai Komisi IV Deprov Sulut patut menjadi teladan bagi komisi lain dan DPRD kabupaten/kota lain di Sulut.
“Cara menerima aspirasi rakyat dengan tanggap dan sigap, itu merupakan cerminan wakil rakyat yang hakiki. Kepada Pemerintah Provinsi Sulut juga diingatkan, LSM GMBI bukan alergi terhada Investor maupun TKA. Kami tetap menerima semua yang beraroma positif untuk membangun dan berinvestasi di Sulut. Tapi untuk menjaga kenyamanan masyarakat, maka ke-4 aspirasi diatas itu harus dituntaskan,” tegas Howard.
Dibagian akhir Howard mengatakan bahwa aksi mereka ini tidak sangkutnya dengan penolakan investai khususnya investasi China di Sulut tapi lebih pada masalah kemanusiaan,”tandas Howard. (***)
