Manado, detiKawanua.com – Harus terus bersyukur dan tetap bersyukur. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey kepada wartawan, ketika dimintai tanggapannya soal Pemindahan Ibukota Negara RI di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Hal itu dikarenakan pada nantinya kita mau ke Ibukota RI yang baru (di Kaltim), sudah tidak terlalu jauh karena hanya memakan waktu satu jam (penerbangan pesawat),” terang gubernur, Rabu (28/08) sore tadi di Kantor Gubernur.
Bersyukur lainnya juga menurut Olly, pada nantinya untuk Ibukota Negara RI baru itu tentunya membutuhkan bahan pangan lain guna menopang Ibukota tersebut.
“Termasuk sayur-mayur, tenaga kerja dan Daerah Kaltim itu sangat familiar dengan orang Sulawesi Utara, karena sejak dulu orang Sulut banyak bekerja disana (Provinsi Kaltim). Tentunya ini dampaknya ke Sulut sangat banyak karena Ibukota RI sangat dekat dan sangat menguntungkan Daerah Sulut,” ungkap orang nomor satu Sulut itu.
Adapun sebelumnya terkait hal pemindahan Ibukota Negara RI tersebut, serangkaian kajian selama tiga tahun belakangan, Presiden menetapkan dua wilayah di Provinsi Kaltim sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.
“Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya di Istana Negara pada Senin, 26 Agustus 2019.
Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk memutuskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. Kepala Negara, dalam keterangannya, kemudian menjelaskan alasan pemilihan provinsi tersebut.
“Satu, risiko bencana minimal baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor,” ucapnya.
Selain dianggap minim risiko bencana, lokasi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah. Hal itu menjadi alasan kedua pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru yang memang bertujuan untuk pemerataan ekonomi ke Indonesia Timur.
Adapun yang ketiga, Presiden mengatakan bahwa lokasi yang telah ditetapkan tersebut berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang.
“Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda,” tuturnya.
Selain itu, infrastruktur yang relatif telah tersedia dan kepemilikan lahan pemerintah seluas kurang lebih 180 ribu hektare juga menjadi pertimbangan dipilihnya provinsi tersebut.
“Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare,” kata Presiden.
(1s70/tim)
