Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Advertise with Anonymous Ads

Andrei Angouw Membuka Rakor Badan Kehormatan DPRD se-Sulawesi Utara

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw saat membuka Rakor BK se-Sulut.

Manado, detiKawanua.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut)menggelar Rapat Koordinasi (BK) Kabupaten/Kota se-Sulut dengan menghadirkan dua narasumber  yakni Rektor Universitas Dela Salle Profesor Doktor Johanis Ohoitimur MSC dah Pakar Hukum  Toar Palilingan, Selasa (19/11) bertempat di ruangan serba guna DPRD Sulut.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw di dampingi Wakil Ketua James Arthur Kojongian dan dihadiri Pimpinan dan BK DPRD se-Kabupaten/Kota se-Sulut.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw  berharap agar acara tersebut dapat menyatukan persepsi tentang pemahaman tugas dan fungsi BK DPRD.

"Saya berharap kegiatan ini dapat menyatukan persepsi kita mengenai fungsi BK, penafsiran,  dan kode etik.
Kita menyatukan pemahaman saat ini agar bisa mnyesuaikan tugas masing-masing," ujar Angouw.

Disamping itu, lanjut Angouw, kegiatan Rakor BK dapat membuka komunikasi antara DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Sulut.

"Dan saya berharap juga kegiatan ini dapat membuka komunikasi antara DPR Kabupaten/kota dan provinsi, karena masyarakat dan konstituen kita sama,  juga agar aspirasi yang bukan wewenang DPRD Kabupaten/Kota dapat di teruskan ke DPRD Provinsi," tambah Angouw.

Angouw juga berpesan kepada semua peserta Rakor agar menjaga lembaga DPRD karena  menurutnya anggota legislatif adalah simbol demokrasi.

"Karena kalau kita jelek, berarti demokrasi kita jelek, mari kita jaga marwah sebagai anggota DPRD. Karena kepercayaan masyarakat terhadap DPRD cukup rendah, maka kita harus berbenah, agar masyarakat semakin hari semakin percaya atas lembaga demokrasi ini," Pesan angouw.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Sulut Sandra Rondonuwu yang menutup kegiatan Rakor DPRD se-Sulut menyampaikan pertemua yang terlaksana adalah sangat penting, secara khusus DPRD provinsi Sulut dan Kabupaten/Kota belum memiliki kode etik.

"Oleh karena itu BK DPRD sulut akan membuat kode etik, makanya kami mengundang dua pakar hukum agar DPRD bisa merancang kode etik. Karena jujur  BK terkesan dari dulu adalah bagi-bagi porsi, tetapi ketika bertugas tidak ada yang dilaksanakan, padahal peraturan pemerintah no 12 tahun 2018 sudah jelas tentang apa yang harus di laksanakan oleh BK," jelas Rondonuwu. (Adv)


Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Selasa, 19 November 2019 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional