Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Advertise with Anonymous Ads

Ingin Keterbukaan , Kesbangpol Minsel Akui LSM/ORMAS Mitra Kerja Pemerintah



MINSEL , DETIKAWANUA.COM - Menanggapi soal polemik tugas dan fungsi LSM dan atau Ormas di kabupaten Minsel yang terkesan sudah keluar jalur yang sebenarnya yaitu dengan bertindak seakan- akan sebagai Penegak Hukum dalam hal ini penyidik menjadi perhatian sebagian Ormas dan LSM bahkan beberapa tokoh masyarakat pun angkat bicara soal polemik di sosial media

Dari pembahasan para pimpinan Ormas dan LSM di ruang Kaban Kesbangpol Minsel antara lain Ormas GMPK dan BI dan lainnya juga mendengar secara langsung penjelasan Kaban Kesbangpol Minsel Benny Lumingkewas prihal kronologis dan tanggapan atas tugas LSM yang sudah keluar " Jalur " yang katanya memintah Data asli kepihak hukum tua, Lumingkewas menyatakan ini tidak boleh terjadi yang diperbolehkan bagi LSM atau Ormas jika Dokumen Fotocopian jika itu diperlukan.

" memang tidak harus data asli yang diminta toh..ada Copyannya jika itu diperlukan , biasanya ada pola kerja Ormas yang tak harus ekstrim dalam memintah data sesuai UU nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP , dalam hal ini saya juga tak perna menerimah laporan jika ada Ormas atau LSM yang " Nakal " jadi sampai saat ini 8 Ormas yang terdaftar masih aman dan mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku, jelas Lumingkewas.sembari menyatakan LSM/Ormas itu adalah Mitra kerja yang selalu bersinergi diawal penjelasnya

Menanggapi soal LSM yang akan di polisikan Benny menyatakan itu tidak benar tapi jika ada Ormas yang melanggar aturan dilapangan misalnya terbukti memeras , membuat onar/keributan dan lainnya silahkan dilaporkan ke pihak berwajib

Hal ini juga disampaikan Ketua Ormas GMPK Sulut Johny Senduk dengan membuka UU nomor 17 tahun 2013 dan UU No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang .dan penjelasannya yaitu pasal 59 ayat 3 huruf D yang sering dianggap salah persepsi ( cara pandang ) dan berasumsi yang tidak baik bagi Ormas dan atau LSM

" kami bersyukur boleh ada disini bersama kaban Kesbangpol Minsel dan bisa duduk bersama shering terkait peran Ormas dan sudah diakui oleh Kaban bahwa Ormas dan pemerintah adalah Mitra kerja yang selalu jalin Sinergitas satu dengan yang lain."ucap Johny Senduk ketua GMPK Sulut yang di dampingi Djony Pojoh ketua Bangkit Indonesia ( BI ) Minsel.
( Vandytrisno )

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Rabu, 09 Oktober 2019 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional