Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Advertise with Anonymous Ads

RALB Versi Lombogia Suak Dinilai Cacat Hukum, Waleleng Maju ke Pengadilan


Manado, detiKawanua.com - Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Sulut yang diselenggarakan oleh Marthen Lombogia dan Joppy Suak, mendapat reaksi keras dari kepengurusan Puskud Sulut yang diketuai Ventje Waleleng, BA. Waleleng. Hal itu diutarakan Waleleng saat didampingi Kuasa Hukum Puskud, Michael R. Jacobus, S.H., M.H, pada Jumat (14/09).

Kepada wartawan, Waleleng mengungkapkan bahwa pelaksanaan RALB tersebut, dinilai selain terdapat sejumlah keganjalan dan terkesan dipaksakan, juga tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, baik secara undang-undang, peraturan menteri koperasi, dan AD/ART (Anggaran Dasar Aturan Rumah Tangga).

"Jelas-jelas (RALB) itu tidak berdasar dan mereka (Marthen dan Joppy) itu seperti melakukan kudeta terhadap kami pengurus yang sah. Oleh karenanya, kuasa hukum kami sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Manado dan sudah terdaftar tertanggal 12 September 2019," tegas Waleleng. 

Sementara itu, Jacobus (kuasa hukum) dalam keterangan pers-nya menambahkan, ada beberapa alasan hukum pihaknya (Puskud diketuai Ventje), menggugat pihak Lombogia dan Suak.

"Pertama, dilaksanakannya RALB itu harus dengan alasan kuat mendesak/darurat, dengan 1/5 dari anggota (Puskud) harus mengajukan permintaan ke pengurusan untuk menggelar RALB. Tapi, mereka tidak melakukan itu, karena memang tidak ada alasan mendesak. Kedua, mereka mengganti pengurus melalui RALB, sementara menurut ADART, forum memberhentikan pengurus itu melalui Rapat Anggota Khusus. Ketiga, masa kepengurusan dari Ketua Ventje seharusnya tertanggal 31 Desember 2019, dan kalau diberhentikan sebelum waktunya harus dibuktikan dengan bukti-bukti/dasar pelanggaran yang serius dari pengurus. Nah, jika tidak ikut aturan (seperti diatas), maka RALB itu cacat hukum dan itu beralasan untuk digugat," terang Jacobus.

Lanjutnya menjelaskan, hal lain yang dinilai mengganjal dalam pembentukan RALB itu menurutnya adalah,penyelenggaranya (RALB) itu harus ada dari pengurus yang meminta langsung proses pelaksanaannya. 

"Perlu diingat! bahwa selama ada pengurus yang sah, maka Rapat Anggota termasuk RALB harus diselenggarakan oleh pengurus. Soal panitia, itu bisa dibentuk jika pengurus tidak melaksanakan permintaan RALB dari anggota. Nah, sampai sekarang ini, tidak ada anggota yang memohon RALB ke pak Ventje, jadi dasar pembentukan panitia (RALB) itu tidak ada menurut hukum," jelasnya.

Sementara itu, diakhir keterangannya Ventje Waleleng menegaskan bahwa, kepemimpinan kepengurusannya yang sekarang ini resmi, bahkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir dilaksanakan pada Bulan Januari 2019 lalu di Kantor Gubernur. 

"Gugatan ini harus perlu diajukan, agar semua anggota dapat belajar tertib dalam berorganisasi.  Polemik kepengurusan Puskud Sulut selama ini sudah menjadi "duri dalam daging" yang membuat Puskud ini tidak bisa ada kemajuan, makanya jalan terbaik harus kita tuntaskan dipengadilan," tandas Waleleng.

(1s70)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Sabtu, 14 September 2019 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional