Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Advertise with Anonymous Ads

Sanksi Tegas Staf dan Atasan Pemprov Sulut Terancam Potong TKD Sebulan


Manado, detiKawanua.com - Kedisiplinan dan peningkatan kinerja menjadi fokus pemerintah guna terwujudnya pelayanan yang maksimal dalam instansi pemerintahan yang tentunya hal itu diawali dari diri para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tujuannya guna mengantisipasi/menekan terjadinya pelanggaran.

Hal itu pun dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menseriusi dengan giat Inspeksi Mendadak atau Sidak. Yang oleh Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh melalui Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan Aparatur BKD Sulut, Andra Mawuntu mengatakan, pelaksanaan sidak diseluruh dinas/badan menjadi satu hal keharusan guna mengontrol serta menjadi bahan evaluasi.

"Saat ini kami terus melakukan sidak disetiap instansi," ujar Kabid Andra, Selasa (6/8) di ruang kerjanya di BKD Sulut.

Dirinya menegaskan, jika saat sidak jam kantor didapati ada ASN yang tidak berada dikantor dengan tidak mempunyai alasan jelas maka akan ada sanksi.

"Sanksinya jelas, yakni jika tak ada ditempat maka tidak akan menerima TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) selama sebulan," ungkapnya sembari menambahkan hal ini juga bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia para ASN. 

"Selain itu juga kedisiplinan dimaksud untuk menunjang program terkait reformasi birokras dari pak Gubernur Olly Dondokambey dan pak Wagub Steven Kandouw (OD-SK). Sebab, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN. Tak hanya itu, ASN pun harus mampu melayani masyarakat secara maksimal," ujar Andra.

Adapun bagi sanksi lainnya juga menurutnya berlaku bagi atasan diinstansi dinas badan masing-masing yang mempunyai aturan untuk memantau kinerja para staf bawahan ASN. Jika tidak, maka atasan tersebut yang dapat sanksi. Sebab, ini sudah berdasarkan PP 53 tahun 2010.

(1s70/*)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Kamis, 08 Agustus 2019

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional