Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Advertise with Anonymous Ads

Guru Besar PTN di Manado Laporkan Ke Polda Dugaan Pemalsuan Dokumen


Manado, detiKawanua.com - Oknum Rektor salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Manado, dilapor ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut). Terlapor, berinisial EK, dilapor atas dugaan pemalsuan dokumen.

Adapun Pelapor GK alias Grace yang juga Guru Besar di PTN tersebut, lewat kuasa hukum Yanto Manyira SH mengungkap bahwa EK telah diperiksa Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulut, Kamis (8/8), diruang Rektor dan dilanjutkan, Jumat (9/8) di tempat yang sama.

Adapun Rektor tersebut diperiksa Reskrimum Polda Sulut atas laporan pelapor Laporan Polisi Nomor : LP / 319 / IV / 2018 / SULUT / SPKT tanggal 09 April 2018. "Sudah pada level penyidikan, bukan lagi penyilidikan,"ungkap Mayira, lewat rilisnya yang disiarkan, Selasa (13/8) kemarin.

Dijelaskannya, laporan tersebut, karena pada saat pemilihan Rektor PTN itu tahun 2018, beliau dianulir atau dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Rektor dan Senat, dengan alasan menganulir GK karena adanya Surat Keputusan Rektor Nomor: 1132/UN12/SK/2013, tanggal 06 Mei 2013, sangsi pelanggaran akademik 1,5 tahun karena diduga  autoplagiat. "SK tersebut ditandatangani oleh Rektor saat itu (DR alias Donald). 

GK melaporkan kepada Polisi tersebut, karena sangat keberatan terhadap penjatuhan sangsi tersebut karena   dokumen yang digunakan atau menjadi dasar menganulirnya sebagai bakal calon Rektor Tahun 2018, yaitu Surat Keputusan Rektor Nomor : 1132/UN12/SK/2013, tanggal 06 Mei 2013, Tentang autoplagiat, yang  ditandatangani oleh Rektor saat itu Donald adalah diduga palsu atau penggunaannya palsu.

"Bahwa proses terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor: 1132/UN12/SK/2013, tanggal 06 Mei 2013, Tentang autoplagiat, yang  ditandatangani oleh Donald, bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat pada Perguruan Tinggi,dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 Pasal 19 ayat (2) Tentang Statuta Unsrat, begitu juga isi dari SK tersebut semuanya tidak benar. Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan diatas," terang Manyira

Menurutnya, disamping alasan diatas terdapat juga alasan lain dijadikan alasan laporan polisi adalah, karena didiga ada kebohonan oleh Rektor, karena apabila memperhatikan SK. Guru Besar DK, yang keluar atau Terhitung sejak 1 November 2014, SK Menteri Nomor 170309 /A4.3/KP/2014, sangat jelas tidak bermasalah atau bertentangan dengan hukum, atau telah memenuhi prosudur yang berlaku,"bebernya. 

Lanjut Manyira, bahwa menjadi  pertanyaan  mengapa SK Menteri Nomor 170309 /A4.3/KP/2014, Tentang Guru Besar telah keluar  Terhitung 1 November 2014, terdapat fakta bahwa karena ada bukti surat Pernyataan dari EK, dan Mantan Wakil Rektor dua, menyatakan GK, (surat tertanggal 24 Oktober 2014), menyatakan tidak ada pelanggaran akademik atau autoplagiat. Sehingga GK, atau yang bersangkutan harus diproses Guru Besar (Profesor) dan terbukti SK Guru Besar GK, keluar Terhitung sejak 1 November 2014,"terangnya sembari menambahkan bahwa kemudian menurut pengacara GK, terdapat lagi fakta/bukti baru bahwa dengan adanya penjatuhan sangsi atau Surat Keputusan Rektor Nomor : 1132/UN12/SK/2013, tanggal 06 Mei 2013, Tentang autoplagiat, dimana seharusnya dokumen tersebut harus dikirim dan diterima oleh Kemenristekdikti.

"Sebab dengan adanya SK tersebut memberitahukan kepada Kemenristekdikti bahwa yang bersangkutan terdapat pelanggaran akademik atau ada sangsi karena autoplagiat, bahwa yang bersangkutan proses Guru Besar belum dilanjutkan, namun faktanya tidak demikian, dimana SK sangsi tersebut tidak dikirim ke Kemenristekdikti,"ungkapnya. 
  
"Dengan demikian sangat beralasan bahwa SK sanksi atau  Keputusan Rektor Nomor : 1132/UN12/SK/2013, tanggal 06 Mei 2013, Tentang autoplagiat, diduga palsu atau hanya sengaja digunakan untuk menganulir GK, sebab  jika benar SK sangsi tersebut ada adalah tidak mungkin SK Guru Besar keluar/terbit Terhitung sejak 1 November 2014 atau dikeluarkan oleh Menteri," tambah Manyira.

Sementara itu, informasi keterangan dari Kuasa Hukum Unsrat Daniel Pangemanan, SH MH yang merupakan Kuasa Hukum dari Terlapor EK menjelaskan bahwa, kasus GK ini sudah kalah,  dan dimenangkan oleh Unsrat. 

"Bukti kami kuat, karena sudah sampai pada putusan MA pihak kami yang menang. Jadi buat apa lagi diperpanjang," terang Daniel.

(tim)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Rabu, 14 Agustus 2019 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional