Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Advertise with Anonymous Ads

Terima Permohonan Maaf TV Nasional Ini, Gubernur Olly: STOP BERITA HOAX!


Jakarta, detiKawanua.com - Surat perihal "Permohonan Maaf" Bernomor: ME.078/PR. CORSEC/II/2019 dan Tertanggal 26 Agustus 2019 yang ditandatangani dan diserahkan langsung Pempinan Redaksi NET. TV, Dede Apriadi, telah diterima Staf Pribadi Gubernur Sulut, Victor Rarung didampingi Juru Bicara/Kabag humas Pemprov Sulut, Christian Iroth beserta Kepala Sub Protokol Novie Mantiri, di Kantor PT NET Mediatama Televisi di Jakarta, pada Senin (26/08) tadi.

Adapun isi surat dimaksud, sebagai bentuk pernyataan permohonan maaf kepada Gubernur Sulawesi Utara (Olly Dondokambey), terkait adanya kekeliruan atau kesalahan pemberitaan dari Station TV Nasional (NET. TV) yang tayang pada Tanggal 12 Februari 2016 silam dengan judul: "Berstatus Tersangka, Pelantikan Gubernur Sulawesi Utara Tuai Kontroversi" (di acara TV NET 16), dan kembali dipublikasikan lagi pada Tanggal 13 Februari 2016 melalui media Youtube Chanel: http.//www. youtube. com/netmediatama, dengan durasi waktu 1 menit 58 detik.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meminta masyarakat tidak menyebarkan berita bohong atau hoax di media sosial.

“Jangan menyebarkan hoax. Kenapa? Pasti ditindak dengan melaporkannya ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum yang berlaku,” kata Gubernur Sulut melalui Kabag Humas Pemprov Sulut Christian Iroth di Manado, Senin (26/8/2019).

“Pemprov Sulut memberikan apresiasi atas permintaan maaf ini sekaligus mengimbau kepada seluruh netizen lainnya agar segera menghapus berita tersebut dari seluruh media sosial dan tidak mempostingnya lagi,” ujarnya.

"Pada intinya (surat NET TV) itu merupakan permintaan klarifikasi dan permohonan maaf atas isi pemberitaan yang dinilai sangat merugikan Pemerintahan Provinsi dalam hal ini Pak Gubernur Olly Dondokambey. Dimana hingga hari ini (Senin) dan detik ini, pak gubernur tidak ada atau tidak pernah dinyatakan sebagai tersangka oleh lembaga hukum manapun itu di Indonesia, atas kasus yang telah disebutkan dalam pemberitaan itu," tambah Iroth.

Senada itu ditegaskan pula Staf Khusus Gubernur, Victor Rarung, akan kekecewaan terhadap kesalahan pemberitaan dari NET TV tersebut, sebab fakta kebenaran yang ada itu sejak awal hingga akhir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) waktu lalu, status Gubernur Olly Dondokambey hanya sebagai saksi (atas dugaan kasus dimaksud).

"Saya langsung yang mendampingi (Gubernur) selama urusan pemeriksaan di KPK, termasuk membantu pihak KPK pada proses pengembalian barang bukti (yang sebelumnya disita pihak KPK di kediaman pribadi Olly Dondokambey)," tegas Rarung sembari memastikan dengan tegas bahwa pemberitaan itu (di NET TV), selain tidak mengandung unsur kebenaran, juga telah merugikan nama baik dari Olly Dondokambey secara pribadi juga selaku Gubernur Sulut.

"Ini juga turut meresahkan masyarakat dan pemerintah Provinsi Sulut,” tandas Rarung.

Belajar dari kejadian ini, seluruh masyarakat diharapkan dapat menggunakan teknologi sebijak-bijaknya. Sebab, jika tidak menggunakan teknologi secara bijak, terlebih lagi menggunakannya untuk menyebar berita hoax atau informasi palsu, pelaku bisa dikenakan hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 Miliar. Bahkan bagi masyarakat pada umumnya yang hanya sekadar iseng/tanpa sengaja mendistribusikan berita hoax bisa dikenakan hukuman yang sama.

Sebab dalam pasal  Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Tidak hanya bisa dikenakan bisa dikenakan KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) saja namun penyebar hoax juga bisa dikenakan Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial.

Hukuman bagi Penyebar Berita Hoax

Untuk muatan konten hoax-nya sendiri ada beberapa jenis konten hoax yang dapat dipidana hingga 6 tahun dan dengan denda paling banyak  Rp 1 miliar berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seperti:

Muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)  UU No. 11 Tahun 2008 bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

(hms Prov Sulut/1s70)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Senin, 26 Agustus 2019 , , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional