Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Advertise with Anonymous Ads

Genjot Penerimaan Pajak Bahan Bakar di Sulut, Gubernur Olly Teken MoU Bersama BPH Migas


Makassar, detiKawanua.com - Mengoptimalisasi pendapatan dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menghadiri sekaligus melaksanakan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan BPH Migas di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Selasa (13/08).

Pelaksanaan penandatangan disaksikan Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata dan dilaksanakan oleh gubernur dari 6 provinsi se-Sulawesi.

Diharapkan dengan MoU ini mampu mendongkrak pertumbuhan penerimaan Pajak Bahan Bakar di Wilayah Sulawesi secara keseluruhan dan Sulawesi Utara pada khususnya.

Diketahui, salah satu atensi Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rencana aksi pencegahan korupsi, adalah Optimalisasi Pendapatan Daerah dari sumber pendapatan pajak BPH Migas dan PT Pertamina. 
Sebab jika dikelola dengan tertib, maka dipastikan akan memberi kontribusi dalam optimalisasi PAD. 
Adapun pajak bahan bakar adalah pajak yang memberikan kontribusi ketiga terbesar setalah PKB dan BBNKB.

Dan pihak BPH Migas menyanggupi untuk membuka secara informasi terkait distribusi BBM dan penjualan BBM kepada Izin Niaga Umum (INU) wilayah Sulawesi agar lebih terkontrol. 
Ini dilandasi oleh semangat Koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. 
Turut hadir Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng, SE, dan Kabid Pajak Daerah, June Silangen, SE.Ak, MM.

(hms/1s70)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Selasa, 13 Agustus 2019 , , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional