Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Advertise with Anonymous Ads

Era-Internet; Era Mobilisasi Kepalsuan

Penulis: Abdul Muis Daeng Pawero


detiKawanua.com - Ujaran kebencian, saling curiga antar umat beragama yang berpotensi konflik, rasisme, politik kebencian, justru semakin memamah biak pikiran rakyat Indonesia, para remaja yang polos dan lugu, pada zaman modern; zaman yang sering disebut-sebut sebagai zaman beradab, maju dan gudangnya orang-orang pintar (namun tidak sepenuhnya beretika). Hal ini tentu menyebabkan emosi lugu remaja yang polos, dan sebagian masyarakat “sumbu pendek” dapat termobilisasi untuk ikut melakukan hujatan bahkan tindak kriminal yang mengatas namakan kebenaran.

Walaupun pemerintah telah membuat kebijakan dengan menerbitkan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik (ITE), namun hal tersebut, sebagaimana ujaran kebencian yang sering kita lihat, tidak menyelesaikan msalah. Orang bisa bebas mengunggah apapun di internet, sehingga ruang publik dibanjiri informasi tak penting, pikiran-pikiran setengah matang, penyebaran informasi bohong oleh berbagai kelompok, hingga berita bohong penganut teori konspirasi orang-orang aneh. Memang masih ada ratusan juta situs web yang cukup bagus; Publikasi berita dunia, laman wadah pemikiran, universitas, jurnal-jurnal penelitian yang diterbitkan online, serta tokoh dalam bidang sains, budaya dan politik. Akan tetapi, untuk sampai kesana, orang-orang juga sekaligus harus berjalan di tengah badai informasi tak berguna yang dipasang kelompok-kelompok tertentu yang mengunggah berita, konten, video, maupun laman atas dasar keserakahan dan kebencian. Medium internet sendiri, menampilkan semuanya dengan cepat. Internet, seperti kata Tom Nichols, adalah wadah, bukan wasit. 

Internet adalah lingkungan tanpa aturan, apalagi media sosial. Di media sosial, saya yakin sudah banyak pengguna facebook yang melihat suatu akun mengirimkan narasi kebencian di suatu grup facebook (Salah satunya grup facebook Tim Paniki Polresta Manado), yang mampu membuat "bersumbu pendek", saling mencaci dan tidak melakukan diskusi yang berfaedah. Melalui media sosial, masyarakat sangat mudah mendapatkan informasi yang menyesatan. 
Mungkin dengan pengetahuan yang matang, hanya kalangan akademisi maupun praktisi pendidikan yang terbebas dari kesesatan informasi di internet dan media sosial (walaupun ada beberapa akademisi dan prkatisi pendidikan yang ikut-ikutan jadi pemandu sorak kebencian pada kelompok lain). Untuk beberapa hal, internet adalah anugerah yang luar biasa. Namun, anugerah itu hanya berlaku bagi mereka yang sudah terlatih untuk mengetahui apa yang mereka cari. Seperti saya yang berlangganan perpustakaan Nasional dalam bentuk digital, maupun aplikasi google Book yang menyediakan bacaan gratis. Namun sayangnya, internet tidak cukup membantu bagi orang-orang tak terlatih bagaimana cara menilai sumber informasi. 

Dalam situasi ini, kiranya teori Post-Truth menjadi relevan. Sebagaimana dinyatakan Steve Tesich, masyarakat yang hidup dalam kebohongan bukanlah hal Tabu. Karena, kebohongan-kebohongan yang disebarkan dapat menyentuh aspek emosional. Efeknya, masyarakat akan sulit melihat kebenaran atau fakta yang sesunngguhnya. Hoaks yang semakin sering disebarkan, maka akan diyakini masyarakat sebagai kebenaran. 

Di era kolonialisai Belanda, sesama masyarakat pribumi berhasil diprovokasi dan saling bertikai karena termakan politik “Devide et Impera” (Pecah Belah dan Kuasai) ala kolonial belanda. Masyarakat Nusantara saling bertarung, karena provokasi. Kelompok yang satu mengkafirkan kelompok yang lain yang dianggap berbeda walaupun sama-sama pribumi. Sebagaimana yang dimainkan Snouck Hurginje soal “Yang Muslim” dan “Yang Kafir”. Itulah yang menyebabkan Belanda menang telak di wilayah jajahan Nusantara dengan menjajah Nusantara selama 350 tahun. Masyarakat pribumi lupa, bahwa ada kekafiran yang jauh lebih besar, yaitu Politik pecah Belah dalam rangka kolonialisasi dan penjajahan. Belanda paham, kalau masyarkat pribumi bersatu, maka kentingan mereka di wilayah jajahan, tidak memiliki masa depan yang cerah.

Hari ini, Politik “Devide et Impera (Pecah Belah dan Kuasai) kembali dihidupkan lewat media sosial dan internet. Jika masyarakat tidak dapat belajar untuk saling memahami dan saling setia untuk melindungi, jika masyarakat dengan latar belakang berbeda-beda tidak dapat bekerjasama untuk melawan informasi palsu, dan politik adu domba, maka masa depan negara dan kampung kita tidak cerah. #


Penulis adalah Dosen di IAIN Manado. 


Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Minggu, 25 Agustus 2019 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional