Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Advertise with Anonymous Ads

Dinilai Minim, Bupati Ambil Langkah Antisipasi Kekurangan Guru di Boltim

Bupati Boltim Sehan Landjar tengah dikonfirmasi sejumlah awak media, Rabu (31/07).

Boltim, detiKawanua.com - Bupati Bolaang Momgondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar SH tengah menimbang penarikan pejabat struktural yang berlatar belakang sebagai guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran pemerintah.

Langkah ini, sebagai upaya mengantisipasi kekurangan guru di daerah. Hal ini juga sejalan dengan intruksi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Ini hasil rakor seluruh pemerintah daerah bersama Kemenpan-RB. Maka, guru PNS yang kini ada di jabatan struktural harus dikembalikan lagi ke fungsional," terang Bupati kepada sejumalah awak media, Rabu (31/07).

Peralihan guru PNS ke jabatan struktural, kata Bupati, diakibatkan minimnya jumlah PNS di daerah. Hingga saat ini, jumlah pegawai negeri berkisar 1.800-an orang.

"Sementara, idealnya daerah kita butuh sekitar 3.000-an pegawai sesuai beban kerja daerah Boltim," paparnya.

Lanjut dikatakan Bupati, maka jangan heran, demi menutupi kebutuhan pejabat di lintas eselon, banyak guru yang dulunya di jabatan fungsional beralih ke jabatan struktural.

"Boltim masih berkembang, sehingga kebutuhan aparatur untuk mengisi jabatan-jabatan struktural di berbagai instasi sesuai aturan yang berlaku," ungkap Bupati.

Hal inilah, menjadi penyebab jumlah tenaga pengajar daerah yang dinilai mengalami penyusutan. Sehingga, beberapa sekolah terus mengeluhkan kekurangan guru.

"Kebijakan ini, Saya pikir perlu solusi dari pemerintah, agar persoalan kebutuhan pegawai daerah dapat teratasi. Prinsipnya, pemerintah daerah menunggu instruksi dari Kemenpan-RB soal penarikan PNS guru di posisi struktural," beber Bupati.

Di sisi lain, upaya menutupi kekurangan guru berupa membuka kesempatan bagi pensiunan guru dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) nanti.

"Pemerintah pastinya membuka akses, bagi pensiunan kembali berkarya sebagai tenaga pengajar melalui penerimaan pegawai kontrak. Upah atau gaji mereka juga sama dengan pegawai negeri biasa," kata Bupati.

(Fidh)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Kamis, 01 Agustus 2019 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional