Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau

DPRD Sulut Resmi Mengesahkan Pertanggungjawaban APBD 2018

Ketua DPRD Sulut saat memimpin Rapat Paripurna.

Manado, detiakawanua.com -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulut Tahun Anggaran 2018 sebagai Peraturan Daerah (Perda), Senin (08/07).

Setelah melewati berbagai tahapan, Akhirnya ditetapkan di Rapat Paripurna
yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Sekprov Edwin Silangen, Forkopimda dan para pejabat Pemprov Sulut menghasilkan 23 poin catatan kepada Gubernur untuk menjadi bahan evaluasi.

"Kita telah mengikuti dengan seksama atas penyampaian laporan dari Badan Anggaran yang berisi proses pembahasan pendapat fraksi-fraksi dan hasil pembicaraan Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulut. Maka kami sebagai pimpinan rapat dapat menyimpulkan bahwa ke-6 fraksi telah memberikan pendapatnya menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018 beserta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) Provinsi Sulut," ungkap Angouw.

Dalam Sambutannya, Gubernur Olly Dondokambey memberikan apresiasi kepada DPRD Sulut yang mengelar rapat paripurna yang menghasilkan keputusan ditepakan menjadi perda.

“Saya atas nama Pemprov Sulut mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudara ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Sulut, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus keputusan Ranperda menjadi Perda,” jelas Olly Dondokambey.

untuk realisasi anggaran di tahun 2019 ini, Gubernur Sulut menyebutkan ada beberapa rekomendasi yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pelaksanaan anggaran.

Terkait hal itu, Olly menyebutkan bahwa bakal lebih banyak melakukan sinergikan dengan program-program nasional.

"Beberapa daerah yang tidak ada program nasional kami meminta pemerintah pusat untuk mengintervensi supaya dilakukan percepatan pembangunan di daerah daerah kabupaten/kota," ujarnya.

Selanjutnya, poin kedua yang berkaitan dengan reses dari seluruh anggota DPRD telah terserap dalam APBD. 

"Apa yang menjadi masukan  anggota dewan saat berkunjung ke daerah, sudah terealisasi," tambahnya.

Pada poin ketiga, Olly menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara fokus pada pembangunan pertanian, khususnya petani kelapa

"Saat ini pemprov sudah melakukan koordinasi dengan pusat, di mana harga kopra terkena oleh pengaruh kebijakan dan regulasi. Hal ini untuk meningkatkan harga pertanian kita. Kita akan koordinasikan sehingga hasil pertanian dapat terkoreksi," tandasnya. (Adv)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Selasa, 09 Juli 2019 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional