Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Advertise with Anonymous Ads

Disdukcapil Boltim Upayakan Pencetakan e-KTP Bagi Pemegang Suket

Kepala Disdukcapil Boltim, Rusmin Mokoagow.

Boltim, detiKawanua.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bolaaang Mongondow Timur (Boltim), mengupayakan penuntasan percetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi pemegang Surat Keterangan (Suket) pengganti e-KTP hingga pada 17 April lalu.

Kepala Disdukcapil Boltim Rusmin Mokoagow mengatakan, khusus masyarakat pemegang Suket hingga pada 17 April lalu, masih sekitar 630 wajib KTP.

Katanya, angka ini yang menjadi target penuntasan Disdukcapil Boltim, sebelum masuk tahapan pemutakhiran data wajib KTP jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

"Namun begitu, angka tersebut, sudah ada juga masyarakat yang mengambil e-KTP-nya. Target kita Suket diganti e-KTP sebelum pemutakhiran data kembali dilakukan," jelas Rusmin di ruang kerjanya.

Dikatakannya juga, masih terdapat pula warga masyarakat yang berusia di atas 60 tahun belum melakukan perekaman e-KTP. Harapannya, pihak pemerintah desa harus bersinergi dengan Dukcapil Boltim saat turun ke setiap desa melakukan perekaman e-KTP bagi para lanjut usia (Lansia).

"Jadi saat perekaman di desa, diharapkan pihak keluarga atau pemerintah desa dapat membantu warga yang sudah lanjut usia. Rencana jika turun ke desa, kita juga akan langsung kunjungi ke rumah setiap lanjut usia," harapnya.

Sementara itu, berdasarkan pemutakhiran data Dukcapil Boltim, jumlah wajib KTP warga Boltim hingga pada 17 April ada sekitar 65.646 orang.

"Tetapi kita belum lakukan pemutakhiran kembali data penduduknya. Sebab, masih terdapat warga yang meninggal dunia dan pindah penduduk tanpa pemberitahuan ke pihak desa yang belum dihilangkan datanya," terang Dia kepada awak media, Selasa (02/07/2019).

Rusmin juga menuturkan, untuk KK sekisar 27. 87 654 jiwa. Saya imbau kepada kepala desa (Sangadi-red), agar memberikan laporan soal warga yang sudah meninggal dunia. Dan pengurusan data pengenal yang sudah wajib KTP.

"Belum lama ini, Saya juga sudah menyurat ke pihak desa (Sangadi-red), namun tak diindahkan. Kita akan turun lapangan, dan berhenti hingga Desember. Tetapi, saat ini kita masih terkendala dengan konektifitas jaringan. Dalam setahun ada sekitar 300 wajib KTP," ungkap Rusmin sembari mengimbau.

(Fidh)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Selasa, 02 Juli 2019 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional