Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau

Dalam Waktu Dekat, Dana Kelurahan Bakal Disalurkan

Tahuna, detikawanua.com - Menjawab Kebutuhan masyarakat, Pemerintah Pusat dalam waktu dekat ini akan menyalurkan dana kelurahan. Dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sangihe, Edwin Roring SE ME, dana kelurahan merupakan aspirasi pimpinan daerah yang disampaikan ke pemerintah pusat.

“Alokasi dana kelurahan menyikapi kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur, serta kebutuhan lain yang mendorong peningkatan masyarakat,” ungkap Sekda.

Terpisah Kepala Badan Keuangan Setda Sangihe, Femmi Montang melalui Kabid Anggaran Jupiter Budikase mengungkapkan, untuk total keseluruhan di 22 kelurahan yang terbagi di tiga kecamatan, sebesar Rp 8,1 miliar dan masing-masing kelurahan mendapat Rp 370.138.000.

"Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) dana kelurahan untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dan ada dua tahap pencairan dari kas negara ke daerah. Dan tahap ke II akan turun jika tahap I pengerjaannya sudah 70 persen," ungkap Budikase.

Dia juga mengakui perbedaan dengan dana desa yakni dana desa perencanaannya berdiri sendiri di luar dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Artinya rencana kerja anggaran (RKA) nya di luar anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sementara untuk dana kelurahan sama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya yang punya RKA.

"Jadi dia melekat di Kecamatan namun setiap kelurahan RKA nya tetap terpisah. Hanya saja Kuasa Pengguna Anggaran (PA) adalah camat sementara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ada di kelurahan," jelas Budikase.

Disentil terkait pencairan dana kelurahan, Kabid mengatakan seharusnya sudah proses pencairan karena dana tahap pertama sudah di RKUD. Jadi tinggal menunggu dari kelurahan untuk pengajuan surat permohonan pencairan.

“Dan juga ini agak terlambat karena kekurangan personil untuk menjadi bendahara kegiatan ini, karena bendahara harus SK Bupati. Dan saat ini SK bendahara sementara proses di bagian hukum," tutupnya. (js)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Selasa, 02 Juli 2019 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional