Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Advertise with Anonymous Ads

Berikut Hasil Diskusi KPK Bersama Pemerintah Provinsi dan Kab Kota Yang Dihadiri Wagub Kandouw


Manado, detiKawanua.com - Banyaknya permasalahan penataan aset di lingkup pemerintahan akibat kurangnya legalitas hukum mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memberikan edukasi dan wawasan kepada jajaran pejabat kabupaten/kota yang ada di Sulut. Selasa 9 Juli 2019, KPK RI menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah’, di ruang CJ Rantung kantor gubernur.

Koordinator dan Supervisi Wilayah IX KPK RI Budi Waluyo menyebutkan, catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang banyak aset yang belum bersertifikat.”Perkiraan kami ada sekitar 25 persen aset Pemda baru bersertifikat. Sementara 75 persen belum. Nah inilah yang perlu diperhatikan,” ungkap Budi.

Dikatakannya, di BPN ada program pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL). Dan menurutnya, ini adalah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat sertifikat tanah.

Selanjutnya terkait pengamanan secara fisik, sambungnya, masih banyak aset-aset yang akibat kurangnya legalitas dasar hukum, sehingga banyak yang digugat dan akibatnya banyak aset Pemda yang beralih ke pihak lain.”Kondisi ini menjadi keprihatinan kita, karena dari sisi pemanfaatan aset masih banyak aset-aset Pemda yang belum dimaksimalkan. Sebenarnya, dengan memanfaatkan program ini (PTSL), bisa diberikan sebagai kontribusi yang mendatangkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Diharapkannya, baik KPK dan Pemprov Sulut bahkan kabupaten/kota dapat menyatukan persepsi. ”Melalui permasalahan yang ada ini, dapat diketahui bagaimana kita mencari jalan keluar serta pemecahan atas permasalahan tersebut,” tandas Budi dalam FGD yang dihadiri  Sekprov Edwin Silangen, Kakanwil DJP Suluttenggomalut Agustin Vita Avantin dan para pejabat Pemprov Sulut.

Wagub Sulut Steven Kandouw mengatakan, FGD ini memiliki esensi terhadap penguatan kapasitas serta bernilai konstruktif.
”Hal ini menjadi komponen poin penting dalam pembangunan bangsa yang bebas dari perilaku koruptif serta menyatukan komitmen dalam membangun daerah tanpa tindakan-tindakan korupsi, khususnya dalam optimalisasi pendapatan dan kepatuhan wajib pajak, pengamanan aset tanah dan pencapaian pemenuhan kewajiban pertanahan,” tandas Wagub dikutip dari keterangan resmi Humas Pemprov Sulut.

FGD tersebut, lanjut Kandouw, bertujuan untuk menyelaraskan dan menyamakan arah sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan daerah, baik dari pajak maupun retribusi pemberdayaan Bank Pembangunan Daerah, juga mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya manusia, maupun pengelolaan barang milik negara.”Untuk itu dengan semangat kerja bersama, akan semakin mengoptimalkan setiap strategi program dan kebijakan dalam pemberantasan korupsi,” harap Wagub.

(Ijo/tim)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Rabu, 10 Juli 2019 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional