Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau

Kata Wagub, Menjadi Target Gubernur Olly se-Sulut Itu Pengelolaan Keuangannya Harus WTP

Manado, detiKawanua.com - Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw dalam sambutan dikegiatan serah terima jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulut pada Selasa (14/05) di Kantor Gubernur, menyampaikan rasa optimistis pada  kepemimpinan yang baru Kepala BPKP Sulut, Sofyan Antonius (menggantikan pejabat lama
Kepala BPKP lama (Kwinhatmaka), untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, sehingga baik provinsi maupun kabupaten/kota nantinya dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

“Menjadi target Pak Gubernur (Olly Dondolambey) agar pengelolaan keuangan di Provinsi Sulawesi Utara, baik itu provinsi, kabupaten kota dan semua stakeholder mendapatkan status WTP," terangnya.

Dimana untuk pengelolaan keuangan daerah tersebut menrurut Kandouw sangat mempunyai efek memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Semoga Pak Antonius bisa membimbing, terutama bagaimana APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dari 15 kabupaten/kota dan provinsi mencapai level 3, yakni mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik,” jelas wagub.

Sebelumnya melalui Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto berharap Antonius dapat diterima sebagai mitra kerja, sehingga terbangun kerja sama dengan pemerintah provinsi. Bahkan mendorong terciptanya peran aktif yang penyelenggaraan tujuan pemerintah daerah agar terhindar dari resiko terjadinya berbagai permasalahan.

“Hal ini harus diikuti dengan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,” ujarnya.

Darmasto mengatakan agar peran APIP dapat lebih efektif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah daerah, berkaitan dengan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah.

“Secara nasional sampai dengan awal Mei 2019 baru terdapat 4 APIP pemerintah daerah atau baru 0,74% yang telah mencapai level 3. Untuk wilayah Provinsi Sulut dari 16 pemerintah daerah, belum terdapat pemerintah daerah yang telah mencapai level 3,” ujarnya.

“Baru terdapat 6 dari 16 pemerintah daerah yang mencapai level 2. Untuk itu, peran APIP agar mampu memberikan konsultansi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian. Diharapkan dapat menjadi mata dan telinga kepala daerah, dapat mengidentifikasi secara lebih dini setiap ada indikasi permasalahan yang terjadi,” jelasnya.

Darmasto menambahkan, diperlukan adanya komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh unsur pemerintah daerah.

“Kami berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang baru, akan berkomitmen penuh dan berkontribusi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang kredibel,” kuncinya.

Turut hadir, Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, walikota/bupati se Provinsi Sulut, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan tinggi Manado, Danlantamal, Sekdaprov Sulut, inspektur wilayah Provinsi Sulut.

(IsJo)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Selasa, 14 Mei 2019 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional