Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
Pratinjau

Bentuk Posko Pelayanan Konsultasi Ketenagakerjaan, Irwan: Soal THR Sudah Ada Surat Edaran Menteri

Kepala Disnakertrans Boltim,  Irwan Kyai Demak. 

Boltim, detiKawanua.com - Guna mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), akan membentuk posko ketenagakerjaan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum THR Tahun 2019. 

Kepala Disnakertrans Boltim, Irwan Kiay Demak saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, bahwa pihaknya membuka posko pengaduan pelayanan konsultasi soal THR, tertuju kepada para karyawan, pekerja/buruh.

"Nah, posko tersebut adalah pengaduan dan pelayanan konsultasi pekerja atau buruh mengenai pemberian THR dari pihak pengusaha atau perusahaan. Bisa melaporkan ke kami di posko," ungkap Irwan.

Katanya, setiap laporan masuk akan ditindak lanjuti serta dilakukan pendampingan.

"Jadi untuk pengaduan THR dilakukan secara langsung oleh karyawan (pekerja-red). Jika memang ada masalah terkait pemberian tunjangan hari raya. Karena, hari ini Kamis (16/05/2019), kami sudah terima surat edaran Menteri Ketenagakerjaan soal pembayaran THR," jelasnya kepada awak media ini.

Dirinya juga menjelaskan, sudah menerima surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaksanaan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2019 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

"Pemberiaan THR keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja," papar Irwan mengutip surat edaran menteri.

Adapun pembayaran THR, diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, serta mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Sedangkan, besarannya THR keagamaan yakni pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja selama 12 bulan (setahun-red) terus-menerus atau lebih, diberikan 1 bulan upah. Dan pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka diberikan secara profesional sesuai dengan perhitungan, masa kerja 12 bulan dikalikan 1 bulan upah.

"Bagi pekerja/buruh bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas untuk upah 1 bulan dihitung sebagai berikut, pekerja/buruh telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja," beber Irwan.

Lanjut dijelaskannya, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

"Apabila pengusaha terlambat membayar atau tidak membayar THR, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang cara pemberian sanksi administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan," terang Irwan, Kamis (16/05/2019) siang tadi.

(Fidh)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Kamis, 16 Mei 2019 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional