Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Advertise with Anonymous Ads

Wagub Sebut Peran Gubernur Olly Jadikan Sulut Paling Rendah Angka Kemiskinan se-Sulawesi


Manado, detiKawanua.com - Provinsi Sulut menjadi provinsi yang paling rendah tingkat kemiskinannya se-pulau Sulawesi walaupun ditengah tantangan yang terjadi disejumlah sektor. Demikian dikatakan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw ketika membuka Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat di Manado, Jumat (12/4).

"Sulut punya enam dari dua belas industri perikanan terbesar di Indonesia hampir semua hanya bisa beroperasi paling tinggi 20 persen dari kapasitas produksi karena suplainya tidak maksimal dilarang karena moratorium dari kementerian perikanan tapi kita patut berbangga karena angka kemiskinan di seluruh Sulawesi kita paling rendah," kata Kandouw.

Lanjutnya juga mengungkapkan bahwa, kesemuanya itu merupakan peranan dari Gubernur Sulut (Olly Dondokambey) yang selama tiga tahun belakangan ini dipengaruhi terbukanya sektor pariwisata Sulut sehingga mengalami pertumbuhan pariwisata tertinggi se-Indonesia walaupun tak masuk 10 destinasi unggulan di indonesia.

"Tahun 2015 kita masih dua belas ribu kunjungan wisatawan satu tahun sekarang sudah berkisar sebelas ribu sampai ribu satu bulan kunjungan dan kedepan bapak gubernur sudah buka airline yang baru dari Kinibalu dan Davao," terang wagub.

Lebih jauh menurutnya juga bahwa, rendahnya angka kemiskinan tersebut melalui data BPS, dikarenakan sumbangan sektor pariwisata yang sebelumnya hanya empat persen kemudian meningkat mencapai enam belas persen.

"Sudah waktunya mencari mengrade terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengelaborasi dan kolaborasi pariwisata lokal wisdom kita yang belum tergarap dengan baik," ujar Kandouw sembari menambahkan, adanya kebijakan pemerintah menggunakan Goverment Expenditur pertama sehingga output outcomenya menjadi lebih jelas.

"Yang lebih utama 'suititable'/kecocokan, bisa terus berlangsung dan dirasakan oleh masyarakat. Diingatkan pula pentingnya koordinasi antara kabupaten /kota, provinsi hingga pemerintah pusat agar program yang di rencanakan bisa berjalan dengan baik, sebagaimana harapan bapak gubernur, agar dana desa dari angka 1.7 triliun bisa jadi 3 triliun," jelas wagub.

Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sonny Harry B Hamadi mengatakan, pihaknya ingin membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri melalui proses penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kegiatan yang ada.

"Tugas kita sebagai pemerintah menciptakan dan memungkinkan mereka membangun wirausaha dengan mudah jadi membangun sistem sehingga mereka mampu untuk bangkit sendiri," terang Hamadi.

Dijelaskannya juga, dengan semakin besarnya dana desa, harus semakin baik dalam memberi manfaat bagi masyarakat yang ada didesa.

"Penguatan ekonomi masyarakat di desa menjadi prioritas pembangunan desa berikutnya selama ini kita prioritas pembangunan infrastruktur di 2019 kita dorong penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa," ungkapnya seraya merasa optimis untuk Sulut yang mempunyai potensi yang besar untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMN) apalagi Sulut termasuk provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi.

"Dimana rakor yang di hadiri para kepala dinas kabupaten kota ini, untuk bisa mengali potensi dan berfikir agar bagaimana desanya mengalami kemajuan lebih cepat lebih cepat dan lebih cepat lagi," tutup Hamadi.

Adapun kegiatan tersebut juga turut dihadiri jajaran Kemenko PMK, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulut, Royke Mewoh, Kepala Biro Kesra Sulut Kartika Devi Tanos.

(IsJo/tim)

Di Postkan Oleh Infodetikawanua | Jumat, 12 April 2019 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional