Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
PratinjauPratinjau

Pesan Presiden Soal DIPA 2019 Yang Diterima Wagub Kandouw Untuk Sulut

Jakarta, detiKawanua.com - Presiden RI Joko Widodo bertempat di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/12) tadi telah menyerahkan langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 kepada seluruh kementrian/lembaga, instansi vertikal dan pemerintah daerah yang salah satunya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang dinahkodai Gubernur, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw (OD-SK). Dimana pada kesempatan itu, DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dandes 2019 untuk Pemprov Sulut itu diterima Wagub Kandouw.

Adapun dalam arahannya, Presiden RI Jokowi mengingatkan, bahwa APBN 2019 memiliki semangat untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM yang sehat dan mandiri. Presiden mengingatkan bahwa volume APBN 2019 meningkat sebesar 13.7 persen, dari Rp 1.903 triliun menjadi Rp. 2.1065,1 triliun.

Pemerintah, lanjutnya, harus terus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun non perpajakan. Namun, dengan tetap menjaga iklim usaha serta melanjutkan dukungan insentif untuk kegiatan usaha dan investasi.

Sementara itu, di sisi belanja pada Volume APBN 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun. Tentunya, pemerintah harus mengalokasikan belanja tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan.

Disebutkan presiden pula, penyerahan DIPA tahun 2019 yang diserahkan kepada kementrian/lembaga sebesar Rp. 855.4 trilyun dan belanja Non K/L sebesar Rp. 778.9 trilyun. Sementara transfer dana ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 826.8 trilyun kepada gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah.   

"Saya minta kepada kementrian/lembaga dan pemerintah daerah harus fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai APBN menguap sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi atau operasional, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat. APBN harus mengacu pada Money Folow Program. Jangan hanya dipakai kanan kiri atas bawah penggunaan tidak jelas dan tidak fokus,” tegas Jokowi.

Sementara itu, dalam laporannya Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa belanja pemerintah dalam Tahun 2019 di fokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi serta peningkatan value for money.

Penetapan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 dipengaruhi oleh kewaspadaan atas tingginya ketidakpastian global. Untuk pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5.3 persen dengan  asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.000 per USD.

Diketahui juga rencananya pada Rabu (12/12) besok, Gubernur Olly Dondokambey akan menyerahkan secara langsung DIPA APBN 2018 bagi Pemerintah Kabupaten Kota, TNI, Polri dan instansi vertikal yang ada di Sulut.

(IsJo/tim)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 11 Desember 2018 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional