Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
PratinjauPratinjau

RAKOR PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF , BAWASLU MINSEL " MARATON " DI 17 KECAMATAN



MINSEL, detiKawanua.com - Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisiparif Dalam Rangka Pemilihan Umum DPR , DPD , DPRD , Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Kecamatan ( PPK ) di kabupaten Minsel yaitu di 17 kecamatan selama 3 hari mulai hari Senin sampai dengan Rabu  ( 26 - 28 November 2018 )

Dari pantauan media ini Selasa ( 27/11/2018 ) kemarin Kecamatan Amurang Barat mendapat kesempatan sekitar pukul 14.00 wita atau jam 2 siang yang pelaksanaan di Hotel Sutan Raja Amurang lantai dua secara bergantian di dua ruangan yang berbeda.

Materi yang disampaikan seputar kewenangan Panwas Kecamatan dalam hal Pengawasan dan penindahkan Pada Pelanggaran Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019 mendatang baik soal Pelanggaran pemasangan APK , Penyesuaian Data Pemilih, Tahapan Kampanye , dll yang semuanya harus diawasi karena ada potensi pelanggaran

Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem SPd yang juga sebagai pembicara pertama menegaskan Pentingnya Kesiapan Panwas tingkat kecamatan dan Desa /kelurahan melihat potensi pelanggaran dan langsung membuat laporan jika ada Potensi Pelanggaran pemilu yang terjadi baik di sekitar lingkungan kita maupun di wilayah kerja

" jangan anda ragu jika melihat , mendengar langsung , dan menemukan pelanggaran langsung melaporkan potensi pelanggaran tersebut karena waktu yang di sediakan hanya 7 hari mulai laporan masuk dan untuk memproses laporan tersebut hanya butuh 21 hari maka perlu kesiapan dan kecepatan.jelas Eva

Hal yang sama dikatakan Komisioner Bawaslu Franny Sengkey SE sebagai Pembicara kedua , untuk kewenangan Panwas kecamatan menyikapi setiap Pelanggaran Pemilu harus bekerja sesuai dengan aturan yaitu dasar Hukum pemilihan umum tahun 2017 adalah undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

" Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus menjadi pedoman dan perlu kecepatan dalam laporan.jelas Sengkey

Hadir dalam kegiatan ini semua stekholder Pengawasan pemilu di tingkat kecamatan Amurang barat  baik PPK , PPL baik Kelurahan dan Desa juga masyarakat yang akan turut berperan serta mengawasi setiap kecurangan dan pelanggaran maka semua akan bersama ikut meminimalisir angka pelanggaran disetiap tahapan pemilu
( Vandytrisno )

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 28 November 2018 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional