Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

CPNS Masih Ada Kesempatan Kedua, Pemerintah Siapkan Opsi Sistem Rangking 'Gantikan' Passing Grade Tes SKD

Nilai Ambang Batas Tes SKD CPNS 2018. /ist

Manado, detiKawanua.com - Pemerintah mengambil opsi ranking untuk menentukan peserta yang lolos tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Keputusan itu diambil setelah hasil sementara SKD tak sesuai harapan.

"Peserta seleksi yang tak lolos passing grade akan diranking sesuai nilai yang diperoleh. Selanjutnya akan ditentukan peserta dengan nilai tertinggi meskipun tak mencapai passing grade," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, saat meninjau pelaksanaan seleksi CPNS di Kota Malang seperti dikutip detiKawanua.com dari Kompas.com, Jumat (16/11/2018).

Menurutnya, sistem ranking diterapkan guna mengisi formasi kosong akibat sedikitnya peserta yang lolos passing grade. Mengingat formasi guru dan tenaga kesehatan yang kebutuhannya sangat mendesak.

"Presentase kelulusan SKD teramat rendah, banyak peserta tak memenuhi batas nilai minimal alias passing grade," ujarnya. 

"Kemudian kita lakukan perankingan di sana. Yang jumlahnya tinggi-tinggi ini berapa orang sih, untuk mengisi formasi-formasi yang kosong itu. Kan tidak mengurangi passing grade. Artinya kita tidak menurunkan kualitas PNS-nya gitu," ungkapnya.

Pemerintah sebenarnya masih memiliki opsi menurunkan passing grade. Tetapi opsi itu tak diambil lantaran tak sesuai dengan visi BKN. 

BKN khawatir jika menurunkan passing grade akan merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) tak berkualitas.

"Formasi tahun ini itu sebagian terbesar adalah guru dan tenaga kesehatan. Kalau guru dan tenaga kesehatan kosong, ini siapa yang akan mengajarkan anak-anak. Kan lebih baik ada gurunya dari pada tidak sama sekali. Jadi itu perlu," katanya.

"Sekarang kalau di daerah bagaimana solusinya. Kita lihat kalau ini dibiarkan kosong bagaimana, kalau diisi bagaimana. Caranya bagaimana, kalau diturunkan passing grade, kan dapatnya PNS yang elek-elek (jelek-jelek)," imbuhnya. 

Balik lagi ke guru yang tidak berkualitas. Apakah kita mau anak-anak kita diajar oleh guru-guru yang tidak berkualitas. Nggak mau, siapa yang mau. Jadi harus bagus. Nah, mungkin penurunan passing grade itu tidak menjadi pilihan.

"Tapi anak-anak (peserta) tes ini yang passing gradenya belum memenuhi itu banyak yang skor totalnya tinggi sekali," tuturnya.

Proses perankingan ini menunggu jumlah peserta yang lolos passing grade di SKD. Setelah itu penentuan kelulusan peserta SKD melalui proses ranking disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Jumlah yang dibutuhkan untuk SKB yakni tiga kali formasi yang dibutuhkan.

"Kita harus lihat dulu yang lulus murni harus seberapa banyak. Katakanlah ada tiga jabatan, lulus murni ada sembilan orang, ya kan udah penuh. Kan tidak diperlukan lagi. Tapi misalnya dari tiga jabatan itu ada lima orang yang lulus murni, berarti dia butuh orang orang lagi. Tapi yang empat orang ini menunggu yang lima orang itu selesai dulu prosesnya," katanya.

Meski telah ditetapkan, regulasi sistem ranking masih terus dibahas di pemerintah pusat. Pemerintah menargetkan Senin (19/11/2018), regulasi ranking dapat segera dituntaskan. ***

(Redaksi

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Sabtu, 17 November 2018 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional