Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
PratinjauPratinjau

Capai Tidaknya Target Kinerja, OD-SK Evaluasi Kabinetnya Terutama Realisasi Program Kerja

Manado, detiKawanua.com - Jelang akhir tahun 2018 ini seluruh capaian kinerja atau program kerja hingga serapan anggaran di instansi (dinas, biro, badan hingga UPTD) yang dibawai pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut dievaluasi. Sebagaimana diungkapkan Gubernur, Olly Dondokambey ketika diwawancarai wartawan saat di Kantor Gubernur, Selasa (13/11) siang tadi tentang apakah pelaksanaan rapat Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) juga ada kaitannya dengan rolling jabatan dan kapan pelaksanaan rolling tersebut? Dirinya (gubernur) menjawab bahwa EPRA tersebut menjadi bagian dari evaluasi bagi para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun dilihat dari capaian.

"Ada targetnya, tapi ketika saya melihat laporan (hasil kinerja SKPD) itu bagaimana seperti soal adanya serapan rendah sebenarnya tidak masalah karea itu hanya soal administrasi pembayarannya saja tetapi untuk program fisiknya sudah jalan," terang Olly sembari mengatakan, terkecuali seperti ada program yang belum jalan, itu yang dipertanyakan.

"Tapi rata-rata semua tender fisik sudah jalan tapi tinggal pembayarannya yang belum terlaksana saja. Saya akui memang benar rata-rata semua daerah sekarang ini karena sangat hati-hati takut kena permasalahan yang ada," tambahnya.

Dijelaskan lagi gubernur adanya keterlambatan penyerapan itu dikarenakan administrasi pembayaran yang belum dilaksanakan sehingga seolah-olah ada penyerapan yang terlambat.

"Program semuanya sudah di tender cuma penagihan pembayaran agak terlambat karena, mereka (SKPD) meminta lampiran dan periksa lapangan betul-betul sesuai progres karena nanti juga yang ada karena kalau salah langkah bisa fatal juga bagi para perangkat daerah yang ada," bebernya.

Sementara itu Wakil Gubernur, Steven Kandouw pun optimis realisasi serapan anggaran tahun 2018 bisa mencapai 96 persen.

Ada beberapa SKPD masih rendah tapi setelah kami telusuri ternyata ada 'extra ordinary'. Jadi tadi saya sudah sampaikan optimalkan saja, apa yang selesai kalaupun 40 persen selesai itu yang harus dibayarkan tapi tetap mengacu pada aturan yang harus dijalankan dengan putus kontrak dan itupun nanti ada pertimbangan dengan BPK karena kesalahannya soal lahan yang sulit dituntaskan," terang Kandouw seraya menegaskan pembayaran sesuai pekerjaan kalau kerjaan selesai 40 persen dibayar 40 persen, ataupun kalau nanti setelah 80 persen selesai, dibayarkan 60 persen.

"Jadi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) yakni para kepala dinas harus lebih berhati-hati dalam pembayaran karena pembayaran yang tidak sesuai akan fatal akibatnya. Saya ingatkan kembali kepada PPK yakni para kadis agar pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang ada Dan yang terpenting seluruh SKPD untuk pemasukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) batas waktunya sampai tanghal 15 Desember (bulan depan)," tandas Wagub.

Diketahui untuk realisasi serapan anggaran ada sekitar 30-an SKPD termasuk UPTD lingkup Pemprov Sulut yang masih dibawah 60 persen.

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 13 November 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional