Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

40 Hari BPKP 'Ngantor' di PD Pasar Manado. Ada Apa?

Dirut PD Pasar Manado, Fery Keintjem. 

Manado, detiKawanua.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kunjungan ke kantor PD Pasar Manado, Senin (15/10/2018) kemarin siang.

Kunjungan Tim BPKP ke Kantor PD Pasar ini diantar oleh Kepala Inspektorat Manado Hans Musa Tinangon, dan diterima langsung Direktur Utama PD Pasar Fery Keintjem SE.

"Ini merupakan kunjungan rutin biasa dalam kurun waktu lima tahun. Yang terakhir PD Pasar diperiksa pada tahun 2013. BPKP akan ngantor dan melakukan pemeriksaan selama 40 hari kerja, yang akan dimulai besok. Inspektorat akan turut mendampingi tim selama pemeriksaan," jelas Tinangon kepada para awak media, usai pertemuan dengan Tim BPKP.

Sementara menurut Keintjem, kunjungan dari tim BPKP adalah sebagai jawaban dari permintaan asistensi dari pihak PD Pasar terhadap pelaporan keuangan PD Pasar Manado.

"Jawaban yang diberikan oleh BPKP berupa surat review laporan keuangan PD Pasar Manado. Jadi ini merupakan surat jawaban permintaan asistensi terhadap laporan keuangan PD Pasar," kata Keintjem.

Untuk diketahui, BPKP adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketika disinggung pemberitaan di beberapa media soal kasus dugaan korupsi penyelewengan keuangan di PD Pasar Manado yang dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Anti Korupsi (FMAK) ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung, Keintjem mengiyakan telah membaca pemberitaan tersebut, dan langsung membantah tuduhan itu.

"Saya sudah baca berita tersebut. Dan saya membantah atas laporan tersebut," tegasnya.

Menurutnya, pelapor menggunakan data laporan permintaan asistensi review keuangan PD Pasar Manado dari BPKP untuk membuat laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

"Data yang digunakan pelapor, bukan laporan pemeriksaan BPKP melainkan data laporan review permintaan asistensi keuangan. Jadi sangat keliru laporan tersebut," jelas Keintjem.

Dari pemberitaan media beberapa waktu lalu, adanya laporan dari LSM FMAK yang langsung ditujukan ke Jampidsus yang disertai dengan sejumlah dokumen, terkait dugaan korupsi penyelewengan keuangan di PD Pasar Manado.

Dalam pemberitaan tersebut, tertulis bahwa dokumen yang digunakan sebagai pelaporan dugaan korupsi, mengacu pada laporan BPKP  dalam laporan  per 31 Juli 2018, ditemukan banyaknya pembukuan dan laporan yang tidak didukung data yang jelas.

Menurut data tersebut, ditemukan adanya data rekening PD Pasar Manado  di Bank Danamon dan Bank BRI, bahwa tidak adanya mutasi atau pemasukan selama satu tahun dari tahun 2016-2017. Selanjutnya, ada juga biaya perjalanan dinas Rp.519.125.402 untuk direksi dan pegawai tahun 2017 sampai sekarang tidak ada bukti SPJ-nya. Kemudian adanya pinjaman direksi sebesar Rp.1.233.479.499.93 dan pinjaman pegawai Rp.856.152.589.00. yang tak didukung dengan rincian dan bukti legal dalam perjanjian oleh para pihak tersebut. ***

(Indra)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 16 Oktober 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional