Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Sehan Salim Landjar Pimpin Delegasi FORKONAS PP DOB

Sehan Salim Landjar saat di Kantor Staf Presiden. 

Boltim, detiKawanua.com - Pergerakan Forum Komunikasi Nasional (FORKONAS) Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PP DOB) semakin menunjukkan titik terang. Sejak terbentuknya FORKONAS PP DOB pada 16/6 2017 lalu, tidak pernah berhenti mendesak DPR RI, DPD RI dan pemerintah untuk segera menerbitkan 2 Peraturan Pemerintah (PP) tentang desain penataan daerah, dan desain besar penataan daerah sebagaimana amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Pemda).

Hal itu seperti dikatakan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar SH yang juga selaku Ketua umum FORKONAS, bahwa sebagaimana kita ketahui FORKONAS PP DOB terbentuk atas inisiatif para pejuang/panitia pemekaran di 173 CDOB, dengan rincian 130 Cakab, 27 Cakot, dan 16 Caprov dan dengan tidak pernah mengenal lelah sejak terbentuk pada 2017.

"Telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Komisi 2 DPR RI, dan Komite 1 DPD RI, Wapres, Mendagri, Warimpres, dan pada bulan Oktober 2017 melakukan aksi di Gedung Nusantara V DPR RI yang menghadirkan 2100 orang dari 173 CDOB. Selanjutnya tahun 2018, kembali FORKONAS lakukan audensi bersama DPD RI dan DPR RI, dengan KSP Bapak Jend (Purn) Muldoko, namun tetap belum mendapatkan tanggapan sebagaimana yang diharapkan. Forkonas tidak patah arang, selanjutnya pada tanggal 24/9/2018 jam 10:00 kami melakukan audensi dengan Komite 1 DPD RI kemudian melakukan longmarch ke Istana Presiden dengan jumlah delegasi 2500 orang yang terdiri dari beberapa Kepala daerah, Ketua dan Anggota DPRD Prov/Kab/Kota, tokoh adat, tokoh masyarakat beserta panitia pemekaran masing-masing daerah yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum FORKONAS Sehan Salim Landjar, serta Ketua Komite 1 DPD RI Benny Ramdani, Fahru Rozi Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, dan pimpinan Forkonas selama 4 jam melakukan orasi dihadapan Istana Negara, agar Presiden segera menerbitkan PP tentang daerah dan desain besar penataan daerah, sebagai amanat UU 23 Tahun 2014. Dan Alhamdulillah langsung mendapat tanggapan positif dari Kepresidenan, dengan mengundang 10 orang perwakilan untuk berdialog dengan Mensesneg," papar Sehan kepada sejumlah awak media.

Selanjutnya, kata Dia, hari ini tanggal 26/9 2018 jam 15:00 diundang oleh KSP Bapak Muldoko dengan Deputi V Kepresidenan guna membahas apa yang menjadi tuntutan masyarakat di 173 CDOB melalui FORKONAS.

"FORKONAS yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Sehan Salim Landjar, perwakilan/koordinator wilayah, serta didampingi oleh Ketua Komite 1 Benny Ramdhani, Fahru Rozi wakil Ketua Komite 1, Bapak Hi Rusdi Angta Komite 1 DPD RI, menghasilkan kesepakatan, bahwa pemerintah akan segera membahas RPP tentang, daerah dan desain besar penataan daerah yang melibatkan pengurus FORKONAS dalam waktu dekat ini. Perjuangan masyarakat di 173 CDOB, tidak berkaitan dengan urusan politik, baik Pilpres dan Pileg. Tetapi, sikap pemerintah hari ini akan berdampak pada sikap politik rakyat pada 2019 nanti. Terutama di 173 daerah yang menanti pemekaran. Semoga perjuangan dan harapan masyarakat, dapat segera terwujud sebagaimana yang kita harapkan," terang Sehan.

 (Fidh)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 27 September 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional