Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Ulama dan Politik yang (Dicap) Kotor

Penulis: Rusdiyanto
FDM IAIN Manado

detiKawanua.com - Dipilih dan bersedianya K.H Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 mendampingi Joko Widodo melahirkan respon beragam di kalangan masyarakat; ada yang pro ada yang kontra, ada yang senang ada yang kecewa, ada yang membela dan ada yang mencela. Apapun responnya begitulah realitas politik, meminjam kata-kata Mahfud MD ‘itu biasa dalam politik’. Politik memang gitu, suka memberi kejutan yang tak dinyana.

Seperti biasa menjelang pemilu saban hari di berbagai tempat orang berkumpul pasti saja tentang politik terselip dalam obrolan, tanpa disadari tiba-tiba saja banyak orang terbawa untuk membincangkan dan menjadi ‘pengamat’ politik. Karena itulah setahun ke depan satu dua tiga dan bahkan lebih kali kita akan berjumpa dengan istilah “suhu politik”.

Diantara obrolan yang dijumpai beberapa hari setelah deklarasi capres-cawapres adalah pertanyaan seorang seorang ibu pada teman ngobrolnya yang sepertinya juga tidak mengenal K.H Ma’ruf Amin “siapa sih Ma’ruf Amin itu, kok Jokowi memilih yang sudah tua begitu?” Mulanya saya tak menghiraukan obrolan yang memang tak sengaja mendengarnya. Tetapi ketika sampai pada bagian yang sangat merendahkan K.H Ma’ruf Amin hanya karena alasa usia, saya pun terpaksa ikut campur dalam pembicaraan ibu-ibu itu dengan memberi tahu “K.H Ma’ruf Amin itu ulama bu, dia ketua MUI”.

“Astaghfirullah, benar ketua MUI!” respon salah satu ibu itu tampak kaget, kemudian melanjutkan dengan kalimat yang terlihat prihatin “Masya Allah, ada apa dengan Indonesia ini! Kenapa ulama ikut-ikutan terjun ke politik. Ulama kan mestinya cukup jadi panutan umat saja, urus agama, tidak usah ikut-ikutan ke politik yang kotor.”

Agama dan Politik

Peristiwa politik yang menyertai sejarah perjalanan agama (Islam) rupanya tak saja menampilkan jejak yang membanggakan, tetapi dalam episode tertentu tidak jarang menampilkan peristiwa yang menyedihkan dan memilukan. Kata Syed Amir Ali dalam The Spirit of Islam “Betapa tidak, agama yang mengajarkan umat manusia nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan universal umat manusia itu ternyata tidak bebas dari perpecahan dan perselisihan. Agama Islam yang membawa risalah perdamaian dan ketenteraman pada dunia yang dilanda kekacauan, pun terpecah belah oleh nafsu amarah dan hasrat kekuasaan.”

Catatan pilu dan menyedihkan dalam sejarah politik Islam ditampilkan secara gamblang oleh Faraq Fouda dalam karya kontrversialnya yang dalam versi Indonesia diterjemahkan dengan judul “Kebenaran Yang Hilang Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan Dalam Sejarah Kaum Muslim”. “Karya Farag Fouda ini” tulis Azyumardi Azra dalam testimoni di sampul buku tersebut “secara kritis dan berani mengungkapkan realitas sejarah pahit pada masa Islam klasik. Sejarah pahit itu bukan hanya sering tak terkatakan di kalangan kaum muslim, tapi bahkan dipersepsikan secara sangat idealistik dan romantik. Karya ini dapat menggugah umat Islam untuk melihat sejarah lebih obyektif, guna mengambil pelajaran bagi hari ini dan masa depan.” 

Agama sebagai sumber nilai idealnya menjadi pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas hidup, termasuk dalam berpolitik. Tetapi dalam kenyataan sejarah yang kita jumpai seringkali agama sekedar dijadikan alat politik atau dijadikan tameng oleh politisi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Memang, segala dimensi hidup ini tak bisa dilepaskan dari aktifitas politik, tetapi tak sedikit yang jadi kacau karena perselingkuhan atau diselingkuhi dan diperalat oleh kepentingan politik.

Realitas politik dan yang ditampilkan politisi itulah yang menyebabkan banyak orang beranggapan politik itu kotor. Masjid, gereja, klenteng dan tempat ibadah merupakan tempat yang ‘suci’ karena itulah kampanye politik dilarang ditempat tersebut. Begitupun sekolah, kampus, organsasasi keagamaan banyak yang menolak dijadikan panggung politik praktis, karena dianggap akan menodai kebersihan dan kenetralan lembaga tersebut. Sedangkan dipasar orang boleh berpolitik, karena pasar direpresentasi sebagai lahan ‘kotor’, maka muncullah istilah politik dagang sapi. Pasar pun seringkali jadi tempat favorit yang dikunjungi politisi untuk menarik simpati warga.

Belakangan, di negeri tercinta ini kita melihat ada kecendrungan pada umat Islam untuk menampilkan dan menghadirkan kembali identitas keislaman kelompok atau organisasi sebagai alternatif atas ragam persoalan keislaman global dan kontemporer, seperti NU yang menghadirkan ‘Islam Nusantara’ dan Muhammadiyah yang menghadirkan ‘Islam berkemajuan’. Fenomina Pilres 2014 dan pilkada DKI Jakarta 2017 dinilai oleh banyak pengamat sebagai gejala meningkatnya apa yang disebut dengan politik identitas. Sehingga yang terjadi belakangan adalah kontestasi antar kelompok Islam yang hendak menampilkan ‘islam kelompok’ untuk meraih simpati umat. Kekuatan dan basis massa yang dimiliki itulah yang kemudian dijadikan organisasi tersebut untuk meraih kekuasaan sekaligus menjadi lahan yang diperebutkan oleh elit yang ingin meraih kekuasaan. Karena itu bisa dipahami mengapa dalam wacana capres-cawapres sebelum deklarasi muncul nama-nama ulama seperti Ustad Abdul Shomad, Din Syamsuddin, AA Gyim, K.H Said Aqil Siraj, sampai dengan K.H Ma’ruf Amin. Meraka dinilai sebagai represesntai yang memiliki basis kekuatan dan basis massa umat Islam Indonesia saat ini.

Jihad Politik

“Secara sederhana politik adalah segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan, politikus pekerjaannya hanya dua: menghimpun kekuasaan dan menggunakan kekuasaan” begitu tulis Jalaluddin Rahmat dalam buku ‘Islam Aktual’ yang dikarangnya. Dengan demikian politik sejatinya tidaklah kotor. Memiliki kekuasaan dan menggunakan kekuasaan adalah hak semua orang, yang jadi soal dan membuat politik dianggap kotor adalah praktik politik untuk meraih kekuasaan yang umumnya melibatkan banyak pratik kotor; curang, manipulasi, kekerasan, kebohongan, janji palsu dan sejenisnya.

Ulama pun dengan demikian boleh terjun langsung dalam dunia politik untuk meraih dan menggunakan kekuasaan, atau istilah agamanya melakukan ‘jihad’ politik. Dengan memiliki kekuasaan pesan suci agama bisa diwudujkan melalui kebijakan-kebijakan politik. Untuk mencegah praktik korupsi, kenakalan remaja, kenakalan pejabat, penggusuran lahan petani, pengusiran kaum minoritas dan lain-lain, ulama bisa saja memainan perannya dengan ceramah atau memberi pemahaman secara berkala berupa penjelasan atau ceramah bahwa sumua itu tidak dibenarkan oleh agama dan nilai-nilai kemanusaiaan. Tetapi, apabila memiliki keuasaan, ulama bisa langsung membuat kebijakan untuk menyampakan dan mewujudkan nilai-nilai suci agama dengan lebih mudah.

Jika demikian maka yang penting untuk dibincangkan bukan boleh atau tidaknya ulama terjun ke panggung politik yang (dicap) kotor itu, melainkan atas dasar apa ulama itu memilih terjun dalam dunia politik?, apa yang hendak diperjuangan? apakah ia memiliki kualifikasi  dan visi politik yang jelas untuk kemaslahatan bangsa dan negara? Dan yang lebih penting adalah apakah ia mampu untuk menghindari praktik politik yang kotor?

Jika ulama dipilih atau memilih terjun ke dunia politik tanpa kualifikasi, melainkan hanya sekedar karena memiliki bassis kekuatan dan massa politik, maka ia telah menggadaikan ke-ulama-annya dengan kekuasaan, apabila meraih kekuasaan ia akan memanipulasinya untuk menegakkan kekuasaannya. Bukan menegakkan nilai-nilai suci dengan kekuasaan yang diamanahkan.

***

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 30 Agustus 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional