Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Jadi PR Pemprov Sulut, Wagub Tekankan Bagi Instansi Tekait Persoalan Isu PSK 60% di Papua

Manado, detiKawanua.com - Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw membeberkan fakta data bahwa terdapat 60 persen Pekerja Seks Komersial (PSK) di daerah Papua merupakan perempuan asal daerah Sulawesi Utara dengan kategori sebagai korban trafficking, maupun ada pula yang sadar atas kemauan sendiri dengan melakoni pekerjaan itu yang ironisnya keluarga dan orang tua ‘tutup mata’ dengan dalil ekonomi. 

“Dengan anak berpenghasilan besar, bisa beli mobil, bisa belikan kebun, orang tua mensupport ‘biar jo jadi penari striptease tapi banya doi’. Ini memalukan, mari lawan sikap permisif terhadap pekerjaan wanita malam,” tegas Wagub saat memberikan sambutan di Rapat Koordinasi (Rakor) Perlindungan Wanita yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di Ruang FJ Tumbelaka, Selasa (14/08).

Adapun dirinya berharap agar rakor tersebut mampu menghasilkan koordinasi antar instansi terkait guna mencari solusi masalah perdagangan wanita dan menekan populasi PSK Sulut. Dimulai dari pengusutan sindikat, pencarian dan penjemputan korban, serta pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat.

“Mari segenap pemangku kepentingan, dari instansi terkait hingga LSM kita bekerja sama memberi perhatian terhadap isu Human Trafficking ini. Tak kalah penting menyampaikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki ‘budaya malu’ terhadap pekerjaan wanita malam tersebut,” himbau Kandouw.

Diketahui dalam rakor tersebut juga untuk ditahun 2018 ini kasus perdagangan perempuan atau biasa dikenal trafficking, baik anak-anak maupun dewasa yang berasal di Sulut belum terjadi, dimana hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulut, Mieke Pangkong.

“Tahun lalu (2017) ada trafficking diantaranya dewasa 10 kasus dan anak-anak 9 kasus,” tutur Pangkong.

Dirinya juga membeberkan bahwa trafficking terjadi karena ada beberapa faktor yang utamanya pada faktor keluarga yang tidak harmonis, Ilmu Teknologi, Pendidikan dan Ekonomi, yang pencegahannya oleh pihaknya telah berbagai aspek pencegahan untuk meminimalisir kasus trafficking.

“Kita siapkan ketrampilan-ketrampilan untuk mereka tidak lagi pergi ke Papua. Kemudian dari segi keluarga harus dijaga, kalau keluarga berantakan anak-anak tidak tahu mau ke mana dan akhirnya bisa memilih itu (ke Papua),” tuturnya.

Adapun rakor tersebut dihadiri Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara sekaligus narasumber, Kartika Devi Tanos, Ketua Studi Gender Universitas Sam Ratulangi, Grace Jenny Soputan, sejumlah Pejabat SKPD terkait kabupaten/kota dan Provinsi Sulut beserta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 14 Agustus 2018

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional