Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Anice Lahope : Tidak Membayar Tunjangan MTK Kampung Kalama Selama Setahun

Tahuna, detiakawanua.com - Permasalahan pembayaran tunjangan bagi Majelis Tua-tua Kampung (MTK) kampung Kalama Kecamatan Tatoareng akhirnya berujung kerana hukum. Betapa tidak, tunjangan MTK selama satu tahun belum juga direalisasikan.

Ketua MTK Kalama, Soban Sony Meung kepada sejumlah wartawan membenarkan permasalahan tunjangan MTK yang berlanjut ke Polres Sangihe. Dikatakannya, mestinya tunjangan MTK kampung Kalama telah dibayarkan oleh Pjs Kapitalaung karena telah di fasilitasi oleh pihak kepolisian Polres Sangihe.

“Jadi berdasarkan SK kami menuntut apa yang menjadi hak kami para MTK kampung Kalama, karena sudah satu tahun kami tidak menerimanya termasuk didalamnya tunjangan.

Menyikapi hal ini Koordinator Umum LSM FPR Indonesia, Johanis Missah mengatakan, pihaknya sudah melakukan tatap muka dengan pimpinan daerah soal masalah ini.

“Dimana saat itu pimpinan daerah mengatakan dengan tegas tidak ada pergantian terhadap MTK kampung Kalama dan waktu itu  juga hadir dalam ucapan sukur di Kalama dan di sampaikan juga di hadapan masyarakat bahwa tidak ada pergantian. Tapi kenyataannya sampai saat ini dan saat masalah ini dilaporkan ke aparat hukum Polres Sangihe tunjangan MTK juga tidak dibayarkan,” tegas Missah.

Lanjut dikatakannya, kalaupun ada pemecatan terhadap ketua, sekertaris dan anggota MTK kalama harus melalui prosedur yang ada dan bisa menunjukan surat pemberhentian MTK.

“Saya ingin dimana SK pemecatan dan SK pengangkatan dari perangkat kampung. Sebab, mestinya pemecatan ini harus melalui prosedur dan mekanisme yang ada, dan tentunya juga harus ada koordinasi Camat dan rekomendasi Camat. Tapi kalau tidak ada, saya anggap itu cacat hukum. Apalagi saya sudah datang ke sejumlah SKPD terkait dan mereka
mengatakan tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi,” jelasnya.

Disentil soal rekomendasi yang ditandatangi Sekda soal penangguhan pembayaran gaji MTK, Missah menyatakan mungkin itu surat cinta, karena tidak ada dasar hukumnya.

“Karena saya fikir ini penangguhan, saya berfikir penangguhan penahanan tapi ternyata penangguhan hak- hak dari pada masyarakat MMT ini. Dan Saya anggap ini sudah melanggar hak asasi manusia, karena bersifat hanya surat biasa aja, dan ini seakan- akan menghalangi apalagi Pjs Kapatalaung dalam proses hukum dan saya anggap pembohong
karena menggunakan “Tangan”” Sekda untuk membuat rrekomendas menangguhan pembayaran,” tukasnya.

Sementara Pjs Kampung Kalama, Anice Lahope tak menapik soal adanya penangguhan pembayaran gaji MTK.

“Karena ada penagguhan atas perintah Bupati dan SeSekdasehingga saya mempending pembayarannya, yang sebenarnya sudah akan saya bayarkan tapi lantaran petunjuk pimpinan jadi saya batalkan pembayarannya.

Bupati Sangihe, Jabes Esar Gaghana dikonfirmasi menjelaskan, penundaan pembayaran tunjagan MTK kampung kalama masih berproses. Sebab kata Bupati, masalah pembayaran tunjagan MTK merupakan urusan pemerintah sehingga dirinya memerintahkan inspektorat dan Asisten Setda uuntu menindak lanjuti permsalahan yang mengakibatkan penundaan pembayara perpanjangan ini.

 “Jadi ini masih urusan pemerintah sehingga saya tidak setuju kalau ini dibayar di depan aparat hukum, yang kedua saya sudah perintahkan inspektorat apa masalahnya jangan ada persepsi yang keliru. AApalag pengangkatan MTK itu juga tidak sesuai prosedur perundang- undanga, dimana tidak ada pemilihan, serta pelantikan sehingga perlu diluruskan dalam permasalahan ini,” tepis Bupati. (js)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 01 Agustus 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional