Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

83 Orang PNS di Sulut Terjerat Korupsi Rata-Rata Korban Jabatan Kewenangan, Bukan Penikmat

Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh bersama wartawan JIPS.

Manado, detiKawanua.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, Femmy Suluh melalui rilis pesan WA-nya yang kemudian diterima para wartawan, Selasa (07/08) siang tadi mengungkapkan bahwa sesuai data dari BKN Regional XI, terdapat 83 PNS yang diduga terlibat kasus Tipikor baik yang terjaring dalam inspeksi mendadak (Sidak) maupun yang sedang menjalani hukuman karena sudah inkrach.

"Untuk kasus seperti ini dengan kategori Tipikor atau kejahatan dalam jabatan apapun waktu yang diputuskan ebagai hukuman, maka PNS bersangkutan tetap harus diberhentikan tidak dengan tifak hormat tanpa hak pensiun," terang Suluh melalui rilis yang diinformasikan melalui Kepala Biro Pemerintahan Humas Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong.

Lanjut Ia menjelaskan, bahwa sebagian besar PNS yang tersangkut Tipikor itu hanya merupakan korban bahkan bukan penikmat. 

"Tetapi akibat tanda tangan atau kewenangan mereka tersebut dan harus bertanggungjawab mau tidak mau harus. Khusus di Sulut sendiri sudah beberapa kali kami koordinasikan dengan penegak hukum tetapi ada surat baik dari KPK, KASN, BKN dan Menpan bahwa mereka tetap harus diberhentikan," jelas Suluh.

Adapun data total 83 orang PNS tersebut menurutnya semua tersebar baik di Pemprov Sulut maupun di Pemda Kabupaten Kota. 

"Khusus di Pemprov Sulut ada 8 orang yang rata-rata kasusnya sudah sejak 4 sampai 8 tahun yang lalu, dan sesuai audit BPK direkomendasikan untuk diberhentikan dan pada bulan Juni 2018 lalu mereka sudah diberhentikan dengan tidak hormat," bebernya.

Sementara itu, PNS Tipikor yang ada di kabupaten kota diakui Suluh masih ada tapi untuk kewenangan pemberhentian sesuai aturan ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian dimasin-masing daerah. 

"Ada yang sudah proses ada juga yang belum. Memangnsituasi ini dilematis dan data di Sulut banyak terungkap karena BKN Regional XI sangat proaktif menjemput data di pengadilan dan kemudian di publish. Sementara di daerah lain tidak segencar yg di Sulut padahal belum tentu jumlah kasusnya sedikit bisa saja lebih besar dari Sulut," tandas Suluh.

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 07 Agustus 2018

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional