Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Komisioner KPU Kabupaten/Kota Menjadi 5 Orang, KPU Gorontalo: Menunggu Petunjuk dari KPU RI

Ramli Ondang Djau, 
Komisioner KPU Gorontalo. /ist

detiKawanua.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya, mengabulkan permohonan untuk dikembalikannya anggota PPK dan KPU kabupaten/kota dari tiga orang menjadi lima.

Berdasarkan putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yaitu: Frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”.

Terkait hal tersebut, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Ramli Ondang Djau mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari KPU RI terkait keputusan MK tersebut. 

"KPUD Gorontalo masih menunggu SE dari KPU RI. Kan putusan MK ini baru keluar tanggal 23 Juli 2018 kemarin," ujar Komisioner Divisi Keuangan, Umum dan Logistik ini kepada detiKawanua.com via WhatsApp, Selasa (24/07/2018).

"Apakah KPU RI akan mengeluarkan Juknis atau PKPU, kami masih menunggu. Begitu juga mekanisme seleksinya," pungkasnya. 

Diketahui, di Gorontalo ada empat daerah yang anggota KPU-nya telah ditetapkan sebanyak tiga orang. Yakni Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, dan Pohuwato.

Dikutip dari kilaskalbar, Komisioner KPU RI Viryan mengatakan, pihaknya akan segera membahas semua keputusan MK terkait dengan pemilu, termasuk putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018. 

"KPU akan terlebih dahulu membahas putusan MK tersebut. Terkait teknis penambahan anggota PPK dan KPU dari tiga menjadi lima, apakah melalui seleksi kembali atau berdasar ranking, KPU akan mengkaji amar putusan tersebut," jelas Viryan di Pontianak, Senin (23/7/2018).

"Kita lihat dulu dari bunyi putusannya. Kita kan belum melihat secara utuh," tandasnya.

(Indra) 

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 24 Juli 2018 , , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional