Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

DPRD Sulut Gelar rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw  memimpin Rapat Paripurna. 

Manado,  detiKawanua.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun 2017.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Marthen Manoppo,  Wakil Ketua Wenny Lumentut dan dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, Rabu (18/07).

Berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Sulut, seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya dan menerima Ranperda Provinsi Sulut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 telah dilanjutkan dengan rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi, serta rapat pembahasan komisi-komisi dengan mitra kerja.

Semua hasil pembahasan, lanjut Angouw, dijadikan dasar bagi fraksi-fraksi dalam rangka menyikapi atau melakukan penilaian, terhadap rancangan peraturan (Ranperda) Provinsi Sulut tentang pertanggungjawaban APBD 2017.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengapresiasi DPRD Sulut atas diterimanya Ranperda tersebut.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Sulut, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus keputusan diterimanya Ranperda,” ujarnya.  

Guberbur Sulut menambahkan, sebagai salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, dipahami bahwa tahapan pertanggungjawaban memiliki bobot yang tinggi karena substansi utama dari tahapan ini adalah kesinambungan proses pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan bangsa.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey saat memberikan sambutan di Rapat Paripurna.

“Melalui tahapan ini kita akan mampu mengukur keberhasilan proses pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan kedepan,” tandas Dondokambey. (Adv) 

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 19 Juli 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional