Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Dinilai 'Membangkang' ke Mendagri, Bupati Talaud SWM Segera Dipecat Seperti Ini Jelasnya

Manado, detiKawanua.com - Dinilai melanggar aturan perundang-undangan Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 tentang larangan bagi petahana/incumben melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah pusat/Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kini Bupati Talaud (petahana), Sri Wahyumi Manalip (SWM) yang kalah dalam proses Pilkada serentak tanggal 27 Juni lalu harus menerima konsekwensi atas tindakannya sendiri yang melakukan mutasi jabatan terhadap ratusan pejabat dan memecat Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Pemkab Talaud, yang sebelumnya diketahui oleh Kemendagri pun telah menyurati Bupati SWM untuk tidak melakukan mutasi.

Akibatnya 'pembangkangan' Bupati SWM tersebut, melalui perwakilan pemerintah pusat di daerah (provinsi) yakni, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengambil langkah mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk segera memecat Bupati SWM. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong saat diwawancarai wartawan, pada Rabu (25/07) siang tadi di ruang kerjanya di Kantor Gubernur.

"Surat untuk pengusulan ke Mendagri terkait pemecatan Bupati SWM segera dikirim besok (Kamis)," kata Kumendong.

Adapun diketahui sebagaimana dalam isi surat usulan pemecatan Bupati SWM ke Mendagri, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan yang menjadi dasar antara lain; adanya pelantikan 305 pejabat eselon II, III dan IV yang dilakukan oleh SWM pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 15.00 WITA bertempat di Aula BPSDM melanggar aturan.

Pelanggaran itu sudah sering dilakukan Bupati SWM. Sehingga tidak menggambarkan sebagai seorang kepala daerah yang mampu menjadi pemimpin dan membawa perubahan bagi daerah.

Bupati SWM juga tak mengindahkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5876/OTDA, tanggal 18 Juli 2018 perihal tanggapan permohonan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemkab Talaud. Di mana, inti surat itu belum dapat menyetujui usulan Bupati SWM untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat sampai dengan dilantiknya Bupati Talaud terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2018.

Dengan melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bupati SWM, maka dengan ini gubernur mengusulkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan saudara Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai Bupati Kepulauan Talaud, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui pada sebelum pelaksanaan Pilkada serentak, Bupati SWM juga sudah sempat diberikan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya dikarenakan SWM melakukan perjalanan ke luar negeri (Amerika) tidak meminta ijin ke Mendagri. Namun, dirinya (SWM) sebagaimana waktu lalu dalam pernyataannya kepada para wartawan beralasan bahwa perjalanannya tersebut memakai uang pribadi.

 (IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 25 Juli 2018 , , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional