Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Dihadapan OD-SK, Seluruh Fraksi DPRD Terima Pertanggungjawaban APBD TA 2017 Sulut, Gubernur: Jadi Tolak Ukur Pembangunan Kedepan

Manado, detiKawanua.com - Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (T.A)  2017 yang diselenggarakan DPRD Provinsi Sulut dan dipimpin Ketua DPRD, Andrei Angouw pada Rabu (18/07), untuk keseluruhan fraksi dalam menyampaikan pendapat akhir dihadapan Gubernur, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw akhirnya menerima Ranperda dimaksud untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Oleh karenanya dalam penyampaian Gubernur mengapresiasikan pihak DPRD Sulut atas diterimanya pertanggungjawaban tersebut.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Sulut, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus keputusan diterimanya Ranperda," kata Olly.

Lanjutnya, sebagai salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, dipahami bahwa tahapan pertanggungjawaban memiliki bobot yang tinggi karena substansi utama dari tahapan ini adalah kesinambungan proses pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan bangsa.

"Melalui tahapan ini kita akan mampu mengukur keberhasilan proses pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan kedepan," ujar Gubernur.

Adapun sebelumnya, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 telah dilanjutkan dengan rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi, serta rapat pembahasan komisi-komisi dengan mitra kerja.

"Semua hasil pembahasan dijadikan dasar bagi fraksi-fraksi dalam rangka menyikapi atau melakukan penilaian, terhadap rancangan peraturan (Ranperda) Provinsi Sulut tentang pertanggungjawaban APBD 2017," terang Angouw.

Hadir dalam paripurna tersebut diantaranya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Roskanedi, Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen, beserta para pejabat lingkup Pemprov Sulut.

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 18 Juli 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional