Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Implementasi E-Government Pemkab Minsel Siap Terapkan E-Planning Dan E-Budgeting


MINSEL, detikawanua.com - Penyaluran anggaran Tunai dan non tunai masih menghiasi percairan baik kepada Pihak ketiga maupun ke pihak Organisasi Perangkat daerah ( OPD) pembiayaan berbagai item kegiatan dan transaksi tersebut membutuhkan ketelitian dan ketepatan dalam angka dan penyesuaian buku besar

Hal ini yang menjadi Fokus perhatian pemerintah daerah dalam hal ini juga Pemkab Minsel Bupati dan Wakil Bupati Melalui Kadis Keuangan Minsel Drs Danny Kaawoan SE menyatakan penerapan ini sejalan dengan program pembrantasan korupsi yang di dengungkan Bupati Minsel DR ( HC) Christiany Eugenia Paruntu SE. D. Min

" Memang kedepan Kabupaten Minahasa Selatan akan menerapkan Sistem e-Planning dan e-Budgeting sebagai implementasi dari integritas dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan komitmennya terhadap gerakan antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui implementasi e-government" imbuh Kaawoan

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh kepala daerah senantiasa menjaga integritas dan komitmennya terhadap gerakan antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntable dan implementasi e-government dapat dilakukan dengan cara penerapan e-planning dan e-budgeting.

Adapun Tahun 2004-2017 terdapat 392 kepala daerah tersangkut hukum, dengan jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus.

Selain itu, kata Tjahjo, sejak 2004, 78 kepala daerah tersangkut korupsi dengan modus terbanyak yakni penyuapan. Akibatnya pelaku usaha gagal memperoleh keuntungan karena pesaing memberikan suap dan pembangunan daerah turut melambat.

“Sektor rawan korupsi antara lain penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos, perjalanan dinas serta sektor perizinan,” kata dia.

Tjahjo meminta kepala daerah melakukan penguatan dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan perizinan elektronik di daerah.

Selain itu, pemda juga diminta selalu mengoptimalisasi dan menerapkan transparansi unit layanan pengadaan barang dan jasa di daerah.

“Pemda terus tingkatkan kualitas APBD, tepat waktu dan prorakyat, serta perkuat fungsi Inspektorat Daerah,” kata Tjahjo.

( Vandytrisno/** )

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Senin, 11 Juni 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional