Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
PratinjauPratinjauPratinjau PratinjauPratinjau

Sikapi Pemeriksaan BPK, OD-SK Tegaskan Soal TGR Harus Bayar!

Manado, detiKawanua.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw (OD-SK) dengan tekad menciptakan pemerintahan bersih dari upaya tindak korupsi serta disiplin administrasi, kembali mengingatkan kepada ASN Pemprov Sulut terutama soal Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Sebagaimana diungkapkan Wagub Kandouw pada wartawan, Jumat (18/05) sore tadi di Lobi Kantor Gubernur bahwa, suatu keharusan bagi siapa saja (baik pejabat negara/ASN) yang masih ada TGR untuk dilunaskan yang hal tersebut terkait dengan pemeriksaan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.

"Nanti sore sebentar (hari ini, pertemuan dengan BPK). harus bayar," singkat Kandouw.

Adapun pada beberapa bulan yang lalu juga oleh Wagub telah mengingatkan kala usai melalukan pertemuan tertutup bersama BPK RI, bahwa hal itu berkaitan juga dengan pemeriksaan selama 45 hari juga di 15 Kabupaten Kota yang dimulai dari Pemprov Sulut.

"Seperti perintah dari Gubernur (Olly Dondokambey) semua Kepala SKPD tidak ada yang meninggalkan kantor atau tidak keluar daerah. Kedua, harus memenuhi apa yang diminta oleh BPK tentang pertanggung jawaban keuangan, itu mutlak," tegasnya.

Kandouw juga mengatakan, bahwa itu semua juga berkaitan dengan penilaian pimpinan bagi pejabat SKPD Pemprov untuk dilakukan perombakan kabinet nanti.

"Hasil penilaian BPK ini juga menjadi parameter untuk roling, promosi dan demosi. Sebagaimana telah disampaikan pak Gubernur dalam rapat paripurna (pagi tadi di DPRD Provinsi Sulut)," terang Wagub, sembari menambahkan yang terakhir adalah keinginan bersama untuk dapat meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

Terkait itu, ketika ditanyakan wartawan persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diduga masih ada pada beberapa SKPD tertentu, oleh Wagub menegasakan harus diselesaikan tanpa toleransi.

"Pak Gubernur menegaskan tetap harus di ganti, jika harus jual rumah sekalipun (untuk mengganti nominal TGR tersebut)," tandasnya.

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Jumat, 18 Mei 2018 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional