Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Dituntut Pendemo, Nasib Kadisnakertrans Sulut Tergantung OD-SK

Manado, detiKawanua.com - Mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) pada Senin (30/04) pagi, ratusan pekerja/buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulut yang dikoordinir (Korlap) Hamzah Kamasaan, menyampaikan aspirasi atau 17 poin 'tuntutan' kepada Gubernur (Olly Dondolambey) dan Wakil Gubernur (Steven Kandouw) diantaranya menyoroti kinerja dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmihrasi (Disnakertrans) Sulut (Erni Tumundo).

Seperti yang disampaikan Ketua KSBSI Sulut, Jack Andalangi bahwa sekarang ini di Sulut banyak terdapat permasaalahan/persoalan pada buruh namun terkesan oleh pihak Disnakertrans Sulut tidak pernah serius, sehingga mendesak meminta Gubernur dan Wakil Gubernur selaku atasan tertinggi instansi yang dibawahi untuk mengevaluasi kembali kinerja Kadisnaker Sulut agar nantinya kedepan semua program kerja tepat sasaran OD-SK dirasakan masyarakat terutama para buruh.

“Contohnya banyak perusahaan belum menerapkan atau memberikan gaji sesuai UMP (Upah Minimum Peovinsi) kepada karyawannya. Mestinya, itu menjadi satu bagian penting kinerja pengawasan dari Ketenagakerjaan (Disnakertrans Sulut), harus diseriusi,” tegas Jack.

Adapun dari pernyataan sikap/tuntutan yang dibacakan saat itu terdapat 17 poin, yakni cabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, menolak upah murah, Outsourching dan buruh kontrak.

"Tindak pengusaha yang memberlakukan pemberangusan serikat buruh, tindak dan penjarakan pengusaha nakal, tarik kewenangan pengawasan provinsi menjadi kewenangan kementerian, copot Kadisnaker Sulut yang terkesan tidak dapat menterjemahkan instruksi dari Gubernur khsusunya di bidang ketenagakerjaan," tegas Andalangi, sembari menambahkan menolak pekerja asing non skill, realisasikan tempat tinggal untuk buruh, segera bentuk LKS Tripartit Sulut, segera SK-kan Dewan Pengupahan Sulut, menolak tegas soal PHK sepihak oleh perusahaan terutama PT. Sukanda Djaya, tindak dan penjarakan pimpinan PT. Sukanda Djaya yang melakukan Onion Busting serta diduga menjual produk kadaluarsa, segera membentuk timsus menyelesaikan persoalan di PT. Conch dan sub kontraktornya sesuai dengan UU yang berlaku.

"Periksa penerapan hak-hak normatif ketenagakerjaan di PT. Conch dan Sub Kontrak yang tidak sesuai UU. Tolak dugaan PHK sepihak serta segera berikan penindakani atas pimpinan Hotel Sahid Kawanua terutama dinilai lalai membayar upah dan jaminan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya sambil diiringi teriakan para buruh yang semangat memberikan dukungan atas point-point tuntutan yang telah dibacakan itu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnakertrans Sulut, Erni Tumundo yang saat itu didampingi Kepala Satpol PP Sulut, Steven Liow serta Kepala Kesbangpol Sulut, Mecky Onibala, mengatakan, bahwa tuntutan para buruh nantinya akan disampaikan kepada Gubernur dan Wagub Sulut.

"Soal pembentukan Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, itu belum memasukan daftar nama-nama anggotanya. Perwakilan serikat juga akan masuk dalam dewan pengupahan itu harus disertai rekomendasi yang sampai saat ini belum ada yang masuk dan itulah yamg jadi kendala kami (Disnakertrans Sulut),"  terang Tumundo, seraya memastikan adanya langkah-langkah yang sudah berproses dan jika rekomendasi sudah lengkap maka akan sampaikan ke Gubernur.

Selain itu, Tumundo juga dengan penuh percaya diri menanggapi soal adanya tuntutan pendemo kepada dirinya untuk dievaluasi dan dicopot

 “Tentu itu kewenangan pimpinan (Gubernur dan Wagub) dan semua janji akan ditindaklanjuti akan katanya. Sedangkan tuntutan pendemo lainnya saya janji akan ditindaklanjuti," tandasnya.

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 01 Mei 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional