Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
PratinjauPratinjauPratinjau PratinjauPratinjau
Pratinjau

Cegah Penyelewengan, TP4D Dampingi Pengelolaan Dandes di Talaud, PST : Kepala Desa Sahabat Jaksa

Talaud, detiKawanua.com - Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud bekerja sama dengan pemerintah daerah menggelar pertemuan dengan  para Kepala Desa dan Bendahara Desa se- Kabupaten Kepulauan Talaud terkait  Pendampingan Tim Pengawal dan  Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ( TP4D) Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Untuk Pengelolaan Program Kegiatan  Yang di Biayai  Dari Alokasi Dana Desa ( ADD)  dan Dana Desa ( Dandes) di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018.

Adapun maksud dan tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memberikan arahan, pengetahuan dan pemahaman kepada perangkat desa untuk bagaimaan cara mengelola dana desa yang baik dan benar, serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agar terhindar dari penyelewengan.

Dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan. Plt Bupati Kepulauan Talaud, Petrus Simon Tuange mengatakan, lewat pengawalan TP4D diharapkan permasalahan yang dihadapi dalam menyerap anggaran dan pelaksanaan pembangunan yang ada  di tiap desa terminimalisir.

"Lewat slogan kepala desa sahabat jaksa. Para kepala desa tak perlu takut. Pak Jaksa akan mengarahkan anda  jika salah jalan. Terkait pengelolaan dandes. TP4D bekerjasama dengan Inspektorat akan melaksanakan pendampingan dan pengawasan, sebagai upaya pencegahan penyimpangan dan kerugian negara. Pemda sangat mengapresiasi terobosan Kajari dan Jajaran. Kiranya ini memberikan semangat dan rasa percaya diri  perangkat desa," ujar Tuange.
Sementara itu, dihadapan 218 dari  284 Kepala Desa dan Bendahara yang ada di 142 Desa di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kajari, Hendry Silitonga mengungkapkan, sengaja meminta kepala desa yang hadir disini membawa sekdes dan bendahara. Dari persepektif hukum Kajari menjelaskan,  pertanggung jawab pengelolaan kolektif kolegial.Kepal desa tidak boleh berdiri sendiri mengelola dandes. Artinya dana desa harus dikelola bersama. Apabila ditemukan ada kepala desa yang mengelola dandes tanpa sekdes, bendahara dan BPD. Itu patut dicurigai mempunyai itikad tidak baik.

"Pengelolaan dana desa tidak boleh main - main. Transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Menyikapi apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Jika di Talaud nanti akan dibuat suatu pilot project terkait transparansi anggaran dandes. Saya sebagai Kajari akan mengimplementasikan dan mengaplikasikan ini," tegas Kajari.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatangan dokumen TP4D antara Pemda dengan Kajari Kepulauan Talaud.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya, Inspektur Kabupaten Kepulauan Talaud, Moody Gumansalangi, Kepala DP3 AMD, Max Binilang dan sejumlah pejabat di lingkup Pemda. (RhojakFM)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 15 Mei 2018 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional