Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Anstisipasi Berita Hoax Media Online di Sulut, Wartawan Harus Sertifikasi Sah

Manado, detiKawanua.com – Dalam membuka sekaligus memberikan sambutan Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulut (Edwin Silangen), oleh Kepala Biro Pemerintahan OTDA dan Humas Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong dalam kegiatan Seminar Jurnalistik Hari Pers Nasional, Kamis (31/05) siang tadi di Ruang Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, mengungkapkan bahwa di era yang  kini semakin canggih, tak bisa dipungkiri dan dibendung kehadiran dari media online yang semakin menjamur, tak terkecuali hal tersebut juga terjadi di Provinsi Sulawesi Utara yang dengan kian banyaknya media online, imbasnya media konvensional mulai berkurang.

"Tidak sedikit media cetak, seperi koran yang 'gulung tikar'. Jika tidak ada perubahan dalam sisi managemen, (media) koran akan tergilas dengan munculnya media online," terangnya.

Menurut Kumendong (bukan membeda-bedakan namun secara fakta), para pembaca sekarang lebih cenderung kearah media online yang dikarenakan memiliki keunggulan tersendiri.

"Diantaranya, media online itu bersifat Up to Date. Misalkan, terjadi kejadian saat ini, tak lama berselang beritanya sudah ada di online. Sementara, kalau media konvensional diberitakan nanti sehari setelah kejadian. Keunggulan lainnya yang dimiliki media online, yakni praktis, murah, terjangkau hingga ke pelosok asalkan daerah itu bisa menerima layanan internet," jelas Kumendong.

Namun dibalik keunggulan tersebut juga dirinya masih menyayangkan masih banyak oknum yang menyalahgunakannya atau yang tren sekarang ini terkait berita bohong atau hoax/palsu dan tanpa sumber jelas yang kebanyakan terdapat di media online.

“Namun juga meskipun banyak keunggulan (media online), pada prakteknya juga masih banyak pekerjanya (wartawan) yang belum memiliki sertifikasi yang sah. Sehingga ada yang menghadirkan berita tanpa bukti yang jelas sehingga tak akurat. Banyak yang bersifat palsu atau hoax,” ujarnya, sembari menuturkan bahwa jurnalis yang memberitakan berita hoax pasti berdampak negatif bagi masyarakat dan sesuai Undang-Undang kode etik jurnalis itu bisa terjerat dengan hukum.

Adapun seminar yang motori Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulut tersebut dihadiri sekitar 50 pewarta yang sering melakukan tugas peliputan di kantor gubernur. Sementara itu narasumber pada seminar yang mengambil tema 'Peran Jurnalistik di Era Digitalisasi' diantaranya, Lexi Mantiri dari Ketua Relawan Teknik Informasi dan Komunimasi, Max Rembang (Ketua Kajian Kimunikaso Publik Fisip Unsrat), Merson Simbolon (Wakil Ketua bidang Pendidikan PWI Sulut).

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 31 Mei 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional