Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
PratinjauPratinjauPratinjau PratinjauPratinjau
Pratinjau

Tau Semua Perkembangan, KPK RI Pun 'Stanby' di Kabupaten Kota di Sulut

Manado, detiKawanua.com - Turun ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kali ini, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Bidang Sumber Daya Alam Direktorat Litbang juga mengundang Pemprov Gorontalo dan mengadakan pertemuan pada Selasa (24/04) pagi tadi di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur. Dalam maksud tersebut oleh Koordinator Tim, Dian Patria mengungkapkan tujuan mereka guna melaksanakan program Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah).

"Semua pegawai KPK sudah dibagi-bagi ke daerah-daerah. Sebanyak 1.600 pegawai KPK sudah diturunkan mulai dari Aceh hingga Papua," terang Patria.

Lanjutnya, dari 34 provinsi dan 548 kabupaten/kota di Indonesia (termasuk di Sulut), tim yang baru diformalkan itu Satuan Tugas (Satgas) Korsupgah yang terbagi menjadi 9 tim.

"Jadi mata telinga KPK itu ada didaerah, saya tidak (belum) bicara OTT. Tapi Korsupgah, maka manfaatkanlah ini. Kehadiran KPK ke daerah untuk menutup celah korupsi agar (korupsi) semakin sulit. Dimana nanti Satgas ini akan sangat bermanfaat," jelasnya.

Adapun Patria mengungkapakan, sejumlah permasalahan yang menjadi fokus KPK di sektor SDA di Indonesia meliputi korupsi penyalahgunaan Wewenang, Perizinan, Alih Fungsi Lahan baik di sektor pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan.

“Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang nantinya bermuara pada penerapan sanksi bagi yang melanggar,” tegasnya.

Sementara itu, Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Edwin Silangen dalam sambutannya menerangkan bahwa pemanfaatan SDA harus dilakukan secara optimal karena merupakan pendukung utama bagi masyarakat di berbagai aspek kehidupan dan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

"Karenanya, SDA harus dapat dimanfaatkan se optimal mungkin, disamping itu pemanfaatnya harus senantiasa mendukung dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni : “pembangunan yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pada masa sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang," katanya.

Menurut Silangen bahwa terkait pemanfaatkan potensi SDA di Sulut, Silangen menegaskan bahwa Pemprov Sulut selalu berperan aktif didalamnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur kewenangan Provinsi dalam pembinaan pengelolaan SDA.

"Pemprov Sulut senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pelaku usaha Sumber Daya Alam yang beroperasi di wilayah Sulut," ujarnya.

Disamping itu menurut Silangen, Pemprov Sulut juga telah menyederhanakan proses pelayanan perizinan pengelolaan SDA antara lain melalui pelimpahan kewenangan kepada Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Lewat Supervisi Tim KPK, pemerintah provinsi berupaya agar proses perizinan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui aplikasi yang tersedia. Jadi selain kita memperbaiki sistem gaya, kita menempatkan ASN yang memiliki integritas dalam proses pelayanan perizinan SDA," imbuhnya.

Pertemuan terswvut dihadiri Inspektur Daerah Sulut Praseno Hadi, perwakilan Kanwil Bea Cukai Sulbagut, Kantor Imigrasi dan para pejabat dari Pemprov Sulut dan Gorontalo.


(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 24 April 2018 , , , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional