Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau
PratinjauPratinjauPratinjau PratinjauPratinjau
Pratinjau

Presiden Jokowi Respon Persoalan Agraria, Juga di Desa Kalasey Dua Minahasa

Minahasa, detiKawanua.com - Guna menyerap aspirasi sekaligus melakukan pengkajian data dalam percepat penyelesaian sertifikat lahan di wilayah Desa Kalasey Dua, oleh Tim Kerja Kantor Kepresidenan (KSP) pada Kamis (12/04) malam, turun langsung bertatap muka dengan ratusan masyarakat dari dua desa yakni Desa Kalasey Dua dan Sea yang bertempat di Gedung BPU Desa Kalasey Dua Mandolang-Minahasa.

Dalam laporan sekaligus ucapan selamat datang dari Hukum Tua Desa Kalasey Dua, Marthen Tamamekeng yang juga sebagai Ketua Harian Petani Lokal Desa Kalasey Dua itu mengungkapkan bahwa, di desa yang dipimpinnya tersebut pada saat ini terdapat 497 kepala keluarga (KK) yang 80 persen latar belakang kerja mereka merupakan petani penggarap yang yang sudah sekian tahun lamanya.

"Sekarang ini dari total perkiraan luas lahan sekitar 225 Hektare yang terdapat diwilayah Desa Kalasey Dua ini sekitar 100 Hektare itu telah digunakan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut guna pembangunan sarana prasarana seperti Kantor Dinas Pertanian, Sekolah (SPMA) serta pembuatan lahan latihan Mako Brimob dan direncanakan pula pembangunan RS Ratumbuysang," terang Marten dihadapan KSP dan masyrakat.

Lanjutnya terkait dengan laporan dimaksud, oleh masyarakat petani Desa Kalasey Dua tidak mempermasaalahkan lahan seluas kurang lebih 100 hektare yang sekarang tengah digarap Pemprov Sulut untuk pembangunan sejumlah fasilitas sarana prasarana namun, disisi lain hanya meminta agar pihak Pemprov Sulut bisa mengeluarkan surat sertifikat untuk sisa lahan yang sekarang tengah digarap turun temurun oleh masyarakat seluas sekitar kurang lebih 125 hektar.

"Pada kesempatan ini lahan yang dipakai Pemprov Sulut yang juga memiliki surat hak pakai, untuk membangun sarana prasarana (termasuk bangunan kantor Dinas Pertanian Sulut) itu kami tidak keberatan," katanya, sembari menjelaskan kembali bahwa keinginan masyarakat hanyalah dikeluarkannya sertifikat lahan yang sekarang ini sementara digarap.

"Terima kasih untuk pak Gubernur Olly Dondolambey yang telah merespon memberikan lahan pemukiman penduduk kepada kami yang sementara dalam pendataan. Yang sekarang ini tinggal lahan garapannya, tapi (lahan garapan ini) bukan dijanjikan pak Gubernur namun hanya silahkan pakai saja. Tapi juga, bagaimana bisa hanya lahan pemukiman saja namun tidak ada tempat bekerja yaitu lahan garapan," ungkap Marten.

Merespon hal tersebut, melalui Tim Penyelesaian Konflik Agraria dari KSP, Irhas Ahmadi menjelaskan bahwa Provinsi Sulut masuk salah satu daerah prioritas dalam percepatan penyelesaian konflik agraria. Selain itu, tim (KSP) ditugaskan oleh Presiden dan Kepala Staf untuk turun bertemu dengan masyarakat.
"Dikarenakan setiap Presiden Joko Widodo turun/datang ke daerah-daerah maka selalu terjadi pada konflik adalah agraria. Oleh karenya, sehingga kami ditunjuk untuk turun, meyerap menyelesaikan isu-isu dari konflik dengan mengahrapkan data-data masyarakat lengkap," terangnya.

Dikatakannya bahwa yang paling penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat, salah satu program nawacita itu ada dibidang agraria.

"Sebenarnya masalah yang ada disini tidak terlalu rumit, justru kesiapan menerima masyarakat sendiri yang rumit. Pembagian sertifikat gratis itu dibagikan kepada masyarakat adalah lahan yang tidak berkonflik. Kedua lahan yang telah digarap ada konflik antara pemerintah atau perusahaan. Ada tipe 4 konflik yang kita pelajari didaerah itu, dan yang paling rumit konflik bersama BUMN.
Dalam prooritas pendistribusian lahan itu adalah petani penggarap yang tidak punya lahan, dan sisa lahan untuk fasilitas umum dibagun sekolah dan lain-lain," jelas Irhas.

Diingatkannya pula bahwa yang sering terjadi dan ditemui dilapangan adalah klaim oknum tidak bertanggung jawab terhadap lahan yang nantinya akan diregisrasi.

"Untul itu perlu data lengkap berapa luas lahan yang ada dan lain-lain. Apa yang menjadi keluhan kendala masyarakat sampai belum dapat sertifikat dan sampai dimana usaha masyarakat dalam memperjuangkannya. Kita akan melakukan pengkajian data Desa Kalasey Dua untuk mencarikan langkah penyelesaiannya," ujar Irhas sembari mengatakan hal ini memperkuat dalam konteks alasan kuat untuk diprioritaskan, sekali lagi soal data harus disimpan dan lengkap.

"Memang seperti catatan di semua wilayah itu rata-rata kendalanya adalah kepemilikan lahan itu adalah pihak pemprov. Jadi kalau tiba-tiba digunakan pemprov, namun didalmnya sudah ada tanaman hidup garapan tentunya tidak mungkin tidak ada ganti rugi. Posisi Presiden Jokowi hari ini adalah memprioritaskan persoalan agraria. Nanti besok (Jumat hari ini) kami akan bertemu BPN menanyanyak hal-hal tersebut. Jadi mencakup semuanya, kalau lahan pemukiman juga harus sekalian dengan lahan garapan petani," tandas Irhas.

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Jumat, 13 April 2018 , , , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional