Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau

Laporkan Keuangan Pemprov ke BPK RI, Gubernur Ingatkan Soal Perhatian Dari Kab Kota

Manado, detiKawanua.com - Diawali dengan penandatangan berita acara serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut Tahun 2017, kemudian oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey secara langsung menyerahkan dokumen LKPD kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba, diikuti para Bupati Walikota se-Sulut yang berlangsung di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Sulut Jln 17 Agustus Manado, pada Senin (02/04) siang tadi.

Gubernur Olly dalam sambutan selaku pemerintah provinsi mengungkapkan bahwa kami sangat mengharapkan perhatian dari seluruh jajaran aparat pemerintah daerah (Pemda) Bupati Walikota termasuk Pemprov Sulut sendiri terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak BPK RI.

"Diakui hampir dalam 10 tahun terakhir ini, kami tidak bisa merekrut tenaga akuntansi sebagai wadah memonitoring juga sebagai kontrol. Kendala dilapangan juga kepada SKPD, tenaga Ex dari Inspektorat sudah banyak yang pensiun, oleh karenaya perlunya kerjasama yang baik terutama Sekda tentunya. Apalagi di daerah kepulauan, tenaga-tanaga teknis dalam perihal akuntan," terang Gubernur.

Oleh karena itu dirinya berharap dengan kegiatan ini, agar 15 kabupaten kota bisa mendapatkan informasi lengkap sehingga dapat memperbaiki hal kekurangan-kekurangan yang lain.

"Mudah-mudahan dengan sisa 2 bulan kedepan ini yang diberikan oleh BPK setelah dilakukan evaluasi, langsung bisa tanggapanya dari para Pemda. Saya kira, kalau Bupati Walikota menilai SKPD-nya melakukan kesalahan yang berulang-ulang tentunya ada tindakan tegas yang diberikan, sama seperti saya juga kalau ada SKPD kesalahannya berulang-ulang ada sanksi. Tentunya ini semua demi kebaikan bersama," tutup Gubernur.

Sebelumnya dalam sambutan Ketua BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga M.Purba mengatakan bahwa pada hari ini BPK telah menerima dokumennya, yang pada sebelumnya (akhir bulan Maret) juga telah menerima 'Soft Copy'. Sebagaimana mandat dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 yang menyatakan Gubernur, Bupati Walikota menyampaikan laporan keuangan kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk kemudian menjadi dasar mengeluarkan opini.

"Ada empat aspek diantaranya, kesesuian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern (SPI)," ujar Purba sembari menambahkan,  LKPD terdiri atas 7 laporan yakni, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk), semua laporan tersebut harus dilampirkan berserta laporan keuangan perusahaan daerah.

"Kita BPK berharap Pemda dalam laporan masing-masing ini bisa menunjukkan hasil capaian yang baik atau menunjukkan peningkatan. BPK hanya memberikan hasil dari laporan (LKPD). Kami mohon dalam proses pemeriksaan BPK ini ada kerjasama dari Pemda untuk nantinya kita turun melakukan pemeriksaan. Kami bukan melakukan atau mencari-cari kesalahan, kami hanya melakukan tugas sebagaimana mestinya, semoga proses kedepan berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita sama-sama harapkan," tandas Purba.

Hadir pada kesempatan tersebut diantaranya Sekprov Sulut, Edwin Silangen beserta para Kepala Daerah/Perwakilan serta para Sekda Kab Kota.

(IsJo)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Senin, 02 April 2018 , ,

0 komentar for "Laporkan Keuangan Pemprov ke BPK RI, Gubernur Ingatkan Soal Perhatian Dari Kab Kota"

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional