Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Gaghana Tegaskan Pinjaman Rp 170 Miliar Jangan Dipolemikkan

Jumpa Pers Bupati Sangihe bersama Wartawan.

Tahuna, detiKawanua.com - Pinjaman daerah senilai Rp 170 Miliar mencuat ke permukaan tanpa ada alasan jelas. Padahal pinjaman tersebut diperuntukkan untuk sejumlah infrastruktur dan hal ini juga sudah disetujui oleh pimpinan DPRD  Sangihe dan sudah dimasukan dalam APBD Sangihe Tahun Anggaran (TA) 2018.

Menyikapi berbagai isu ini Bupati Sangihe Jabes E Gaghana SE ME didampinggi menggelar jumpa pers, Kamis (15/3) di ruang Rapat Bupati. Dikesempatan tersebut Gaghana menyatakan bahwa pinjaman ini sudah jelas sesuai mekanisme dan aturan bahkan sesuai intrukri Presiden terkait minimnya anggaran Dana Alokasi Umum yang masuk ke daerah.

"Pinjaman ini Pemkab Sangihe lakukan imbas dari minimnya dana transfer dari pusat. Jadi awalnya kita usulkan senilai Rp 230 Miliar namun disetujui Rp 170 Miliar", kata Gaghana.

Kalaupun ada isu yang berkembang bahwa hal ini tidak disetujui DPRD dan belakangan jadi polemik, saya kira itu tidak benar, sebab saya selaku Bupati dan jajaran telah melakukan loby-loby ke DPRD terkait pinjaman ini dan akhirnya disetujui oleh pimpinan DPRD hitam diatas putih.

"Dalam nota pengantar keuangan ketika pembahasan RAPBD TA 2018 saya sudah sampaikan dengan berbagai regulasi aturan yang mendasarinya. Jadi kalau ada anggota DPRD yang tidak mengetahui saya kira hal ini sangatlah tidak mungkin", jelas Gaghana.

Di Indonesia lanjut Gaghana sekarang ini baru 6 daerah yang mampu melakukan loby pinjaman ini dan disetujui. Untuk Sulut saja baru Kabupaten Sangihe yang mampu melakukannya.

"Dari 6 Kabupaten tersebut 4 daerah pinjamannya disetujui Kementrian Dalam Negeri sedangkan 2 daerah yakni Kabupaten Nias dan Kabupaten Sangihe disetujui Kementrian Keuangan. Kita bersyukur disetujui Kementrian Keuangan sebab sistim pembayarannya melalui persetujuan defisit APBD Sangihe yang artinya Kementrian Keuangan turut bèrtanggungjawab dalam pelunasan melalui anggaran DAU di tahun anggaran 2019 dan seterusnya sesuai jumlah dan lamanya ansuran pinjaman dimaksud. Sebab kalau di Kementrian Dalam Negeri maka pinjaman tersebut harus dibiayai sendiri untuk pembayarannya", Ujar Gaghana.

Saya sangat berharap semua pihak mau bekerjasama dengan Pemerintahan Gaghana-Hontong membangun daerah ini. "Apa yang dilakukan pemerintahan saat ini murni untuk membangun daerah kita. Kalau dibalik pinjaman yang dilakukan demi keuntungan atau ada embel-embelnya maka saya pertaruhkan jabatan ini", imbu Gaghana sambil berharap semua pihak memberikan kesempatan Gaghana-Hontong untuk bekerja membangun Sangihe dengan kasih. (js)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Kamis, 15 Maret 2018 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional