Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Sangsi Berat Bayangi Pejabat Yang Abaikan LHKPN

Talaud, detiKawanua.com - Inspektur Moddy Gumansalangi menyuarakan kepada Seluruh Pejabat Tinggi Pratama dan Camat agar supaya bisa mengisi LHKPN pada pertemuan yang di gelar di aula Setda Kabupaten Kepulauan Talaud, Senin [19/02] kemarin. Hal ini di karenakan memiliki pengaruh dalam angka presentase untuk Kabupaten Kepulauan Talaud terkait kehadiran KPK dalam Koordinasi Supervisi dan pencegahan korupsi dimana hasil sementara bertengger pada 61%. 

“Saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu sekalian bahwa BPK sudah masuk di daerah dalam kaitan dengan pencegahan korupsi atau Koordinasi Supervisi dan pencegahan korupsi,” ucap Gumansalangi.

“Tanggal 8 lalu kami telah di inventarisasi persoalan di setiap daerah dan pada tanggal 21 nanti juga akan di tanda tangani penyelenggaran pemerintahan yang bersih oleh Bupati dan Pimpinan DPRD di hadapan tim BPK. tidak ada alasan untuk tidak menghadiri,” tambah Gumansalangi.

Gumansalangi juga mempertegas bahwaPenekanannya adalah Korupsi itu selalu di mulai dari kepala. Kalau kepala itu bersih maka ekornya bersih dan Kalau kepala itu kotor maka ekornya kotor. 

Adapun beberapa kegiatan terkait d  Koordinasi Supervisi dan pencegahan korupsi yaitu apa yang suda di masukan sesuai dengan aturan-aturan akan di evaluasi oleh KPK.  

Ada satu hal yang masih lemah dalam proses ini yaitu LHKPN [Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara]. Berdasarkan Perbup Yang wajib LHKPN adalah Pejabat tinggi Pratama dan camat. Menurut penyampaiannya [Gumansalangi-red] Hampir  semua kepala SKPD sudah membuatnya tetapi harus di perbaharui karena LHKPN harus di perbaharui setiap tahun Tetapi  hal yang paling berpengaruh pada hasil presentasi ini yaitu hamper semua camat belum mengisi LHKPN.  Oleh karena itu Inspektur menghimbau kepada pihak terkait agar supaya sgera memperbaharui LHKPN selambat-lambatnya tanggal 31 Maret. Menindak lanjuti masalah ini pihak Inspektorat sudah melayangkan surat kepada Semua SKPD untuk segera mengevaluasi serta memperbaharuinya dan meminta bantuan kepada para Assisten untuk membantu Inspektorat dalam hal ini mengingatkan kepada Seluruh Camat untuk mengisi LHKPN. 

Apabilah sampai tanggal 31 maret belum di isi maka Unit Pelaksanaan Theknis LHKPN yang di ketuai oleh Sekda akan mengevaluasi pada bulan maret dan membuat sebanyak-banyaknya tiga kali yaitu pada bulan April, Mei dan Juli. Bilamana sampai juni belum terselesaikan maka hal ini memiliki kosekwensi yaitu di berikan sangsi hukuman berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan. (RhojakFM)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 20 Februari 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional