Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Rakor Bersama KPK, Ini Komitmen VAP dan Kepala Daerah se Sulut

Minut, detiKawanua.com - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama kepala daerah se Sulut melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dan supervisi program pemberantasan korupsi, Rabu (21/02) siang.

Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie A. Panambunan mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dan Supervisi program pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Gubernur, Bupati dan Walikota se Sulut, di ruangan CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (21/02) siang.

Dalam pertemuan dengan KPK tersebut, Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Panambunan (VAP) bersama Gubernur dan Bupati/Walikota serta Ketua DPRD  se Sulut, sama-sama sepakat memberantas korupsi di daerah masing-masing.

"Selain pemaparan dari KPK soal kerja sama supervisi pengelolaan keuangan, dilakukan juga penandatanganan komitmen pemberantasan korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Minut Yansen Tulung SSTP.

"Pada sore hari, Bupati juga mengikuti sosialisasi 'Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi'. Acara tersebut dihadiri kepala daerah perempuan dan istri pejabat, istri-istri kepala daerah dan wakil kepala daerah se Sulut," tambahnya. 

Diketahui, Rakor KPK bersama kepala daerah se Sulut ini,  dihadiri oleh Ketua KPK, para Wakil Ketua KPK, Gubernur Sulut, Bupati/Walikota se Sulut, Ketua DPRD Sulut dan para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sulut, Kajati Sulut dan para Kajari se Sulut, Kapolda Sulut dan para Kapolres se Sulut, Ketua Pengadilan Tinggi Sulut dan Kepala PN Kabupaten/Kota se Sulut, serta para Sekretaris Daerah se Sulut dan Inspektur se Sulut. (*/Indra)


Berikut 10 Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Utara.

Kami, pimpinan pemerintahan daerah/kabupaten/kota dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, berkomitmen untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi:

  1. Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting.
  2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik termasuk pendirian unit layanan pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement dan LPSE.
  3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perjanjian penelolaan sumber daya alam (SDA) yang terbuka.
  4. Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel.
  5. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  6. Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas, pengendalian gratifitasi, dan pelaporan LHKPN.
  7. Membangun sinegritas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.
  8. Melaksanakan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDA) dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
  9. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.
  10. Melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Rabu, 21 Februari 2018 , ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional