Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

Hari Ini, Sudah 90 Persen Surat Pernyataan Masuk, Haryanto : Ini Langkah Baik

Ketua Panwaslu Boltim, Haryanto.

Boltim, detiKawanua.com - Sekitar 106 aparat desa di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), terdapat masuk pada struktur pengurus anggota Partai Politik (Parpol). 16 diantaranya menjabat sebagai Kepala desa (Sangadi-red), hari ini sudah memasukan surat pernyataan pengunduran diri dari kepengurusan parpol.

Seperti dikatakan ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Boltim, Hariyanto, bahwa 106 aparat desa di Boltim, terdapat masuk pada struktur pengurus anggota Partai politik (Parpol). 16 diantaranya menjabat sebagai Kepala desa (Sangadi-red). hal itu merupakan hasil temuan pihaknya pada dokumen struktur anggota masing-masing Parpol di Boltim.

"Ini merupakan temuan. kami dapati ada 106 aparat desa yang masuk struktur sebagai pengurus parpol. Itu tersebar di tujuh kecamatan masing-masing Kotabunan 18 orang, Tutuyan 4 orang, Motongkat 20 orang, Modayag 11 orang, Modayag Barat 7 orang, Mooat 40 orang dan Kecamatan Nuangan 4 orang. ini merupakan pelanggaran yang harus kita tindaki," terang Haryanto, Senin (12/02).

Lanjutnya, larangan terhadap Sangadi beserta perangkatnya untuk berpolitik praktis, juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

"Dalam UU tentang desa tersebut melarang Sangadi beserta perangkatnya menjadi pengurus parpol. sehingga, kami menghimbau kepada seluruh aparat desa jangan coba-coba terlibat langsung dalam politik praktis," tandasnya.

Namun, hari ini jajaran Panwascam sudah melakukan pemantauan kembali sekaligus, memasukan surat pernyataan pengunduran diri aparat desa dan Sangadi dari masing-masing parpol. saat ini sudah 90 persen aparat desa beserta Sangadi yang sudah mengantarkan surat pengunduran diri dari Parpol, dan telah ditandatangani masing masing Parpol, Sangadi serta aparat desa. Saya fikir ini langkah baik yang ditempuh oleh perangkat desa dan Sangadi sebab aturannya, jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas baik Sangadi atau aparat desa dilarang untuk menjadi pengurus Parpol.

"Hari ini, 90% sudah memasukan surat pernyataan penguduran diri oleh Sangadi dan aparat desa dari parpol. ini proses penindakan preventif oleh Panwas atau pencagahan terhadap dugaan pelangaran. jika melanggar maka, akan diberhentikan dari Sangadi dan aparat desa," tegas Haryanto, diruang kerjanya siang tadi. (Fidh)

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Senin, 12 Februari 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional