Headlines
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
  • data:post.title
Pratinjau
Pratinjau

DPRD Sulut Gelar Paripurna Ranperda Jamkrida Dan Pertambangan Mineral

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw saat memimpin rapat paripurna

Manado, detiKawanua.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat  Paripurna Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jaminan Kredit Daerah dan  Pertambangan Mineral,  yang ke Enam Fraksi di DPRD menyatakan sepakat dua Ranperda tersebut di bahas pada tingkat Panitia Khusus (Pansus).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Andrei Angouw didampingi wakil ketua Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, Senin (12/02) yang di hadiri oleh unsur Forkompinda dan SKPD Jajaran pemerintahan provinsi Sulut.  

Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat memberikan sambutan sekaligus menanggapi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sulut

Beberapa catatan disampaikan oleh Fraksi, seperti diungkap oleh Fraksi Partai Golkar, Raski Mokodompit yang meminta pemerintah untuk tidak menutup pintu bagi investasi asing yang akan berinvestasi meski telah ada BUMD Jamkrida. 

Dalam sambutannya, Gubernur Olly Dondokambey mengatakan Apresiasi kepada Pimpinan  dan segenap Anggota Dewan yang terhormat melalui Fraksi-Fraksi DPRD yang dengan penuh kesungguhan telah mengkritisi, menanggapi bahkan memberikan masukan terhadap Ranperda   Pembentukan BUMD dan Ranperda tentang pertambangan mineral.

Anggota DPRD Sulut yang menghadiri rapat paripurna

Diproyeksikan untuk mampu menjadi bagian dari landasan pajak yang akan mengantar kita pada percepatan pembangunan daerah yang akan menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang di Kawasan Timur Indonesia demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,  kata Gubernur Olly.

"Tujuan pendirian PT Jaminan Kredit Daerah ( PT Jamkrida ) Provinsi  Sulut adalah untuk memberikan jasa penjaminan dalam rangka pembiayaan kepada perseorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan,  dan usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)," ujar Gubernur sembari mengatakan tujuannya sekaligus meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan di sulut serta meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.


Gubernur Dondokambey melanjutkan,  “Begitupun dengan tujuan pengelolaan pertambangan mineral daerah  yaitu, untuk menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berdaya saing  dan berwawasan lingkungan hidup, menjamin tersedianya perencanaan  dan pemanfaatan mineral sebagai bahan baku, mengembangkan kemampuan daerah di bidang pengelolaan pertambangan  mineral melalui penguasaan ilmu dan teknologi, mengembangkan pola kemitraan, memberdayakan masyarakat dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral di daerah," jelas Gubernur.

Anggota DPRD Sulut Rasky Mokodompit (Ketua Pansus Tahura) 

Pada pekan kemarin,  DPRD sulut juga telah memparipurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V. Worang sebagai Peraturan Daerah (Perda) Sulut tahun 2018 yang sebagai Ketua Pansus Rasky Mokodompit. (Adv) 

Di Postkan Oleh Info detiKawanua | Selasa, 13 Februari 2018 ,

BERITA TERBARU

SANGIHE

KESEHATAN

Lingkungan

Internasional